Ekonomi & Bisnis Hukum Nusa Tenggara Timur 

Sekitar 400 Buruh di NTT Kena PHK

Kupang – Selama 2015, sekitar 400 buruh di Nusa Tenggara Timur (NTT) telah mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak oleh pengusaha. Buruh yang dipecat antara lain dosen di beberapa perguruan tinggi serta pekerja toko dan perusahaan daerah (PD). Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) NTT Stanis Tefa mengatakan bahwa mereka di-PHK karena berbagai masalah. “Setahun ini, 300-400 buruh dipecat dari perusahaan tempatnya bekerja,” kata Tefa kepada Tempo, Selasa, 1/09. Menurutnya berbagai alasan pemecatan yang dilakukan perusahaan seperti gaji tidak sesuai dengan upah minimum regional (UMR) serta tidak diberikan jaminan…

selanjutnya
Hukum Sulawesi Tenggara 

Aksi May Day, Massa di Kendari Pertanyakan PHK Tanpa Pesangon

Kendari – Massa yang tergabung dalam Perhimpunan Gerakan Keadilan kota Kendari, aliansi masyarakat oposisi Sultra dan lembaga masyarakat buruh Sultra berunjuk rasa di depan kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kendari. Aksi tersebut dilakukan dalam rangka memperingati hari buruh (may day) yang jatuh pada 01 Mei kemarin. Massa aksi menuntut penyelesaian tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh beberapa perusahaan di Kendari. Mereka menuntut pihak Disnakertrans agar melakukan pengawasan ketat terhadap perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan tidak sesuai dengan aturan. Perwakilan masing-masing demonstran dipersilahkan…

selanjutnya
Daerah Hot Papua 

21.000 Pekerja PT Freeport Terancam PHK

Pada 12 Januari 2014 mendatang, pemerintah berencana melarang mengekspor bijih tambang mentah. Ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba). Yang terjadi, selama ini ribuan bahan tambang di ekspor dengan harga sangat murah dan tidak banyak memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Akan tetapi, beberapa pihak menilai  penerapan UU Minerba tersebut justru bisa mengakibatkan kehilangan pendapatan bagi negara. Selain itu, juga bisa berdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi para pekerja indonesia. Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Serikat Pekerja – Kimia, Virgo Solossa mendesak…

selanjutnya
Daerah Sulawesi Tenggara 

Januari 2014 Bakal Terjadi PHK Besar-besaran di Kolaka

Pada bulan januari 2014 ini, di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra) dipastikan bakal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari perusahaan tambang. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Pengawasan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Kolaka, Sultra, Agustina, Senin, 30 Desember 2013. Hal itu, kata Agustina, diakibatkan oleh pemberlakuan Undang-undang Minerba tahun 2009. Nantinya beberapa perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan Nikel, akan menghentikan aktivitasnya karena Undang-undang itu menuntut demikian. Menurutnya, PHK besar-besaran tersebut akan menelantarkan para karyawan perusahaan tambang dan akan muncul masalah sosial lainnya. “Mereka akan di…

selanjutnya