Judy Hariyanto Buka Diskusi Nasional Pembangunan Papua
Deputi I Bidang Koordinator Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam Mayjen TNI Judy Hariyanto mewakili Menko Polhukam Djoko Suyanto membuka Diskusi Nasional Pembangunan Papua khususnya kawasan tengah Papua, di Gedung Eme Neme Yauware Timika, Selasa hingga Rabu (29/8). Penyelenggara acara ini adalah Forum Pemerhati Pembangunan Papua Tengah (FPPPT).
Ketua FPPPT, Wilhelmus Pigai mengatakan kegiatan diskusi ini akan menghadirkan para nara sumber baik dari Pemerintah Pusat di Jakarta maupun dari Pemerintah Provinsi Papua di Jayapura, dimaksudkan untuk membahas berbagai kendala yang ditemui pemerintah daerah selama ini dan menentukan solusi untuk kebijakan pembangunan selanjutnya.
Nara sumber lain yang akan hadir diantaranya Deputi Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Staf Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Direktur CSIS, pakar pendidikan dari Institut Pertanian Bogor dan pengamat ekonomi nasional.
Sedangkan dari jajaran Provinsi Papua akan hadir Pejabat Gubernur Papua Syamsul Arief Rivai, Majelis Rakyat Papua (MRP), Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Teologi (STFT) Fajar Timur Jayapura DR Neles Tebay, Rektor Universitas Cenderawasih Festus Simbiak dan lainnya.
Wilhelmus mengatakan FPPPT murni merupakan forum diskusi, bukan forum politik.
“Kami harapkan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi ini dan menyampaikan apa keinginan masyarakat terhadap pembangunan di Papua, lebih khusus di kawasan tengah Papua. Kiranya pandangan masyarakat ini menjadi perhatian dari pemerintah selaku pengambil kebijakan pembangunan baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten,” ujar Wilhelmus yang juga merupakan Ketua Komisi B DPRD Mimika.
Ia berharap pemerintah daerah dari berbagai kabupaten di kawasan tengah Papua yang hadir dalam kegiatan diskusi nasional tersebut memanfaatkan kesempatan langka ini sebagai ajang untuk mendapatkan berbagai gambaran dan masukan tentang paradigma pembangunan Papua ke depan.
“Setidak-tidaknya ada solusi yang bisa diambil oleh pemerintah daerah dalam menyikapi berbagai hambatan pembangunan selama ini. Kami berharap ke depan rakyat menjadi subyek pembangunan di daerah masing-masing, bukan lagi menjadi obyek sehingga hasil pembangunan benar-benar dapat mereka rasakan,” ujar Wilhelmus.(E015)
Sumber: Antara/B Kunto Wibisono
