Sistem Amburadul, Pemilu Legislatif di Papua Terancam Gagal

Jayapura – Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif 2014 di Papua yang sudah berjalan ini dinilai telah mengalami kegagalan. Bahkan sarat dengan kepentingan politik yang diindikasikan untuk mencari keuntungan pribadi.

Hal itu diungkapkan oleh ketua umum Sikatpapedalu Papua, Aril Marini. Dia menegaskan, kenyataan yang terjadi adalah mulai dari tahapan seleksi KPU kabupaten/kota se-Provinsi Papua banyak mengalami kejanggalan dan prosesnya sudah tidak sesuai aturan.

Penetapan Komioner KPU Kabupaten/Kota, lanjut  Marini, memakan waktu berbulan-bulan lamanya, bahkan hingga kini belum ditetapkan. Disamping itu, ada anggota KPU yang ditetapkan tidak memenuhi syarat sebagai anggota KPU tetapi ditetapkan menjadi KPU.

“Kami rakyat sebagai pemerhati politik dan demokrasi prihatin dengan kondisi yang ada, sehigga perlu kami lakukan fungsi kontrol,” tegasnya seperti ditulis di bintangpapua.com, Rabu, (22/1).

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Uncen Jayapura, Alberth Prawar, mengatakan, kondisi sekarang proses Pemilu Legislatif sedang berada dalam tahapan kampanye yang sudah dimulai 11 Januari 2014 sampai dengan 05 April 2014. Sedangkan pencanangan Pemilu baru dilakukan KPU Provinsi Papua pada 19 Januari 2014, yang artinya terlambat 8 selama hari.

“Kinerja KPU Provinsi Papua sangat lamban, salah satu indikatornya tentang kampanye tadi dan juga bagaimana dengan jadwal kampanye, dimana Parpol harus berkampanye, bentuk-bentuk kampanye seperti apa?,” tanyanya.

Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan Pembentukan PPD, PPS dan KPPS di 29 Kabupaten/Kota, apakah mereka sudah terbentuk, apakah mereka sudah memahami tugas dan fungsinya?

“Ini sangat ironis, dan dikhawatirkan Pemilu Legislatif di Provinsi Papua akan molor dan berujung kekisruhan jika kinerja KPU Provinsi seperti ini,” ungkapnya.

Untuk itu, lanjut Dia, kami akan meminta KPU RI dan Bawaslu melakukan supervisi dan pengawasan melekat agar PEMILU di Papua tidak amburadul. Karena berkaca pada pengalaman Pemilu yang lalu di Papua masih banyak kekurangan, rakyat Papua masih pada tahapan belajar berdemokrasi yang santun.

“Menjelang pelaksanaan Pesta Demokrasi/Agenda Nasional yang tinggal menghitung hari saja kami sangat meragukan Kinerja KPU Provinsi jika tidak dikawal oleh masyarakat,” pungkasnya. (As)