Hot Hukum Maluku 

Tak Berikan Jaminan BPJS, Perusahaan Bisa Kena Sanksi

24/03/2014 BPJS Kesehatan

Ambon —Merupakan sebuah kewajiban bagi setiap perusahan untuk melindungi pekerjanya, salah satunya dengan cara mendaftarkan mereka dalam Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). Bahkan apabila hal ini tidak dilakukan oleh pihak perusahaan, maka perusahan tersebut bisa diancam kurungan penjara  serta denda sebesar Rp1 miliar.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon, Adser Lamba mengatakan, langkah itu sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.

Lamba menjelaskan, dalam UU BPJS dijelaskan bahwa terdapat sanksi yang akan diberlakukan bagi badan usaha yang tidak mematuhi jaminan sosial bagi para tenaga kerja tersebut.

“Adapun sanksi yang diberikan yakni mulai dari sanksi administratif,” tegasnya.

“Tenaga kerja harus bisa  dilindungi dan ini merupakan kewajiban perusahan,” ujar Lamba, Jumat (21/3).

Diketahui, BPJS Ketenagakerjaan diberikan dalam program jaminan kecelakaan kematian, serta jaminan pemeliharaan kesehatan. Sebelumnya, program ini dinamakan Askes dan kemudian diubah menjadi BPJS Kesehatan serta BPJS Ketenaga kerjaan. (as)

Bagikan artikel ini

• Tradisi Blood Taboo Persalinan Masih Berlaku di Papua
• Untuk Pengakuan Pempus, Negeri Adat Harus Miliki Raja Definitif
• Kisah Bergabungnya Kerajaan Timor Ke Dalam RI
• Islam di NTT Bermula di Pulau Solor

Related Posts:

• Kebijakan Privasi
• 61 Perusahaan di Mamuju Belum Mendaftarkan…
• ”Pembudidaya Siluman" Pra-Kompensasi Rumput Laut PT…
• Menakar Evaluasi Kepemimpinan Gubernur Maluku Murad…
• Kades dan Perangkat Desa di Maluku dapat Jaminan Sosial
• Wujudkan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Berkeadilan,…

Related posts

• Daerah Maluku 

  Lohy: 26 April, Sadali Ie Dilantik Jadi Pj Gubernur Maluku

  25/04/2024 Dilantik, Pj Gubernur Maluku, Sadali Ie

  Jakarta, indonesiatimur.co – Irjen. Pol (Purn) Drs. Murad Ismail dan Drs. Barnabas Nathaniel Orno masing-masing beserta...
• Hukum Maluku 

  Sidang SPPD Fiktif Setda KKT, Terdakwa Akui Bupati Tidak Terlibat

  24/04/202425/04/2024 Hakim Selang, petrus fatlolon, Petrus masela, Ruben Benharvioto Moriolkossu, Sidang SPPD Fiktif Setda KKT

  Ambon, indonesiatimur.co  – Sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi SPPD fiktif di Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan...
• Maluku Politik 

  MI-BMW Akan Terima Surat Tugas Dari DPP Partai Demokrat

  23/04/2024 DPP Partai Demokrat, michael wattimena, murad ismail, Surat Tugas

  Ambon, indonesiatimur.co – Perhelatan Pemilihan Kepala Daerah telah memasuki tahapan pengambilan formulir. Sejumlah partai politik telah...