Pileg di Papua Barat Diduga Sarat Dengan Pelanggaran

[ilustrasi: int]
[ilustrasi: int]
Jakarta – Meski rekapitulasi pemilihan calon legislatif (Caleg) sudah diplenokan dan disahkan, Pemilihan Legislatif Papua Barat masih menyisakan berbagai masalah. Beberapa pihak menilai jika pelaksanaan pemilihan calon legislatif di Papua Barat 09 april yang lalu dianggap sarat dengan pelanggaran.

“Pileg di wilayah Papua Barat penuh kecurangan yang dilakukan dengan sangat masif dan terorganisir,” kata Wakil Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat, Anike TH Sabami, seperti dilansir beritasatu.com belum lama ini.

Anike menegaskan jika seharusnya pileg dari Papua Barat itu dianulir karena sarat dengan kecurangan dan penuh dengan politik uang. Dia juga mengingatkan pemerintah agar masalah ini menjadi perhatian serius dan jangan diabaikan.

“Pembiaran masalah ini sama dengan mengabaikan hak-hak dasar rakyat Papua Barat yang juga adalah bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” sambungnya.

Salah seorang calon legislatif (caleg) dari Partai Golkar, Irene Manibuy SH yang dirugikan karena kecurangan pelaksanaan pileg ini mengatakan bersama masyarakat adat dari Papua Barat, dia akan mendaftarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kecurangan itu sangat rapi yang dilakukan oleh para penyelenggara pemilu sendiri mulai dari TPS oleh petugas PPS, PPD, KPUD kabupaten/kota, dan Bawaslu,” katanya.

Adapun bukti-bukti kecurangan telah dia kumpulkan dan akan dibawa ke MK nanti.

“Modusnya adalah dengan menggelembungkan perolehan suara caleg tertentu yang diambil dari suara caleg lain,” jelasnya.

Find this content useful? Share it with your friends!