Hukum Nusa Tenggara Timur 

Diduga Terjadi Suap, TPDI; ‘NTT Harus Jadi Target Operasi Tangkap Tangan’

[ilustrasi: int]
[ilustrasi: int]
Kupang – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disarankan untuk memperluas wilayah Operasi Tangkap Tangan (OTT) ke daerah-daerah yang jadi target pengusaha tambang. Salah satu daerah yang patut dijadikan perluasan adalah Nusa Tenggara Timur.

“NTT banyak diincar pengusaha tambang sehingga izin usaha tambang di sana menjadi ladang empuk suap bagi para pejabat di sana,” kata Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus, seperti dilansir JPNN, 11/04/15.

Menurut Petrus, NTT merupakan salah satu provinsi yang dalam satu tahun ke depan akan menggelar pilkada serentak.

“Bupati dan wakil bupati juga sekda berlomba-lomba maju di Pilkada. Ini harus dijadikan target OTT KPK,” terangnya.

Petrus menjelaskan, KPK harus menjadikan NTT sebagai target OTT karena banyak bupati-wakil bupati di sana yang selama ini diduga memperkaya diri dan kroninya dari bisnis pemberian ijin usaha tambang.

“Suap yang mereka terima juga untuk melanggengkan kekuasaannya melalui pilkada periode berikutnya,” ucapnya.

Selain itu, kata dia, tak hanya bupati, praktik haram mendulang uang di NTT juga dilakukan oknum anggota DPR.

“Anggota DPR dapil NTT ada 13 orang, beberapa di antaranya patut diduga menjadi mekelar atau menjadi bagian dari usaha tambang di NTT,” jelas dia. (as)

Find this content useful? Share it with your friends!

Terkait

Leave a Comment

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.