Pendeta Dalam Panggung Politik Dan Tantangan Keutuhan Gereja

Opini oleh: Novet Charles Akollo

Genderang perang telah dikumandangkan, ikat pinggang sudah dikencangkan. Pesta demokrasi lima tahun sekali (Pemilihan Gubernur) di Maluku Utara baru akan dilaksanakan pada tahun 2018, namun persiapan demi persiapan para bakal calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur telah memberanikan diri masuk dalam bursa tahun politik yang kemudian itu tampil kedepan publik untuk mengkampanyekan diri maju bertarung dalam pesta demokrasi Pilkada serentak di tahun 2018, partai politik saat ini menjadi incaran para tokoh dan pembentukan tim sukses semakin masif dari desa hingga kota.

Advertisements

Apabila kita melihat pada semangat otonomi baru daerah kabupaten Maluku Utara di mekarkan menjadi Provinsi Maluku Utara pada tahun 1999 untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam beberapa sektor yaitu pendidikan,ekonomi,politik dan lain sebagainnya untuk memajukan Maluku Utara yang beradap dan mandiri.

Oleh sebab itu pesta demokrasi (Pilkada) selalu menjadi pusat perhatian masyarakat Maluku Utara yang mendiami negeri Moloku Kie Raha yang tersebar dalam 8 Kabupaten dan 2 Kota, Pilkada Maluku Utara secara historis dalam menjalankan pesta demokrasi bisa dikatakan belum dewasa dalam berpolitik, keberlangsungan pesta demokrasi selama ini hanya membuka gerbang konflik bagi masyarakat dan meninggalkan duka akibat pertikaian fisik dan non fisik.

Para kandidat yang akan maju bertarung dalam Pilkada di tahun 2018 merupakan tokoh-tokoh yang tidak asing lagi bagi masyarakat Maluku Utara, kebanyakaan dari mereka sudah pernah masuk dalam bursa pencalonan pada Pilkada sebelumnya, dan bahkan saat ini masih ada yang menjabat pada posisi-posisi strategis di tingkat daerah hingga pusat dalam lembaga eksekutif, legislatif maupun lembaga-lembaga non pemerintahan lainya seperti lembaga keagamaan bahkan akademisipun ikut meramaikan Pilkada yang akan datang.

Beberapa bulan lagi menjelang Pilkada, dengan berbagai macam strategi dan taktik yang telah dipersiapkan dan membentuk tim sukses untuk mencari dukungan masyarakat, saat ini para tim kemenangan telah bergerilya dari desa ke desa guna memasang baliho di tempat-tempat keramaian, media cetak dan juga media online, isu-isu rasisme pun dimainkan yang berlatar belakang agama dan suku untuk saling menjatuhkan satu dengan yang lain hingga klaim mengklaim bahwa mereka putra daerah. Elit politik local saat ini selalu memanfaatkan isu agama dan politik identitas untuk mencari dukungan dan memecah belah masyarakat, alhasil konflik horisontal antar pendukung pun tidak bisa dihindarkan hingga jatuhnya korban jiwa dan harta benda.

Pemanfaatan isu agama,uang, dan politik identitas akan tetap menguat pada Pilkada Serentak Maluku Utara di tahun 2018. Percaturan politik dalam pesta demokrasi nanti, ada banyak tokoh muda dan tua yang hadir meramaihkan panggung politik dan berkompetisi untuk mendapatkan kursi empuk orang nomor satu dan dua di Provinsi Maluku Utara, negeri Moloku Kie Raha adalah salah satu daerah kaya akan sumber daya alam yang akan di kuasai oleh para pemenang di pilkada serentak di 2018, mereka hadir dengan berbagai latar belakang termasuk para pemuka agama salah satunya ialah Pendeta. Keterlibatan pendeta ke dalam panggung politik secara tidak langsung akan membawa (menyeret) intitusi Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH) kedalam kubangan lumpur politik yang tidak dewasa.

Pendeta yang seharusnya hadir untuk melayani umat dan mengabarkan injil kebenaran, kini telah berubah menjadi politikus yang menggunakan tameng agama untuk mencari keuntungan dan kekuasaan. Jelas bahawa hak politik seseorang telah di jamin dalam amanah UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memilih dan dipilih, tetapi sebagai seorang pendeta seharusnya mereka mempunyai kesadaran diri, mereka hadir untuk melayani umat Tuhan sesuai dengan tugas panggilan dan komitmennya semenjak kuliah mengambil jurusan theologia.

Fenomena keterlibatan pendeta didalam panggung politik bukan hanya terjadi di Maluku Utara, akan tetapi hampir semua daerah dipelosok negeri ini yang sudah berlangsung cukup lama semenjak Republik Indonesia merdeka, kehadiran Pendeta di panggung politik mendapat tanggapan pro dan kontra baik dari kalangan jemaat maupun pendeta sendiri.

 

KEPENTINGAN POLITIK DI BALIK PERPECAHAN

Pada tahun 2013 adalah awal dari perpecahan Organisasi Gereja Masehi Injili Di Halmahera (GMIH) yang berpusat di Halmahera Utara (Tobelo) . Organisasi GMIH terpecah menjadi dua yang dikenal dengan GMIH Sidang Sinode Istimewa (SSI) dan GMIH Sidang Sinode Dorume (SSD).

Dalam tulisan ini saya akan mencoba untuk melihat pokok persoalan tanpa memihak kepada kedua pihak tersebut. Konflik yang terjadi di Internal GMIH sehingga berdampak kepada perpecahan dari tahun 2013 sampai saat ini merupakan konflik kepentingan para elit elit politik lokal yang bersembunyi di balik tameng agama, mereka menjadikan organisasi gereja sebagai ladang basis untuk memperebutkan kekuasaan dan keuntungan dengan mengorbakankan jemaat dibalik dari kepentingan semata. Pembenaran demi pembenaran dengan mengkafirkan satu dengan yang lain dilakukan untuk mengamankan basis politik di Kabupaten dan Provinsi, bola panas Pilkada Maluku Utara sudah bergulir dan konflik GMIH belum terdamaikan. Kehadiran tokoh GMIH di panggung politik saat ini seakan tanpa beban moral, padahal jemaat masih tercerai berai dan berharap untuk bisa menyatuh kembali dengan langkah kongkrit dari para petinggi GMIH SSI dan SSD untuk melakukan rekonsiliasi.

Perpecahan GMIH membawah dampak yang buruh terhadap kehidupan jemaat, korban berjatuhan baik secara materi ataupun non materi, para saudara kita tercerai-berai akibat dari kepentingan para petinggi agama yang ada di daerah. Empat Tahun sudah berlalu namun titik temu rencana perdamaian dari konflik GMIH tidak ditemukan, berbagai upaya telah di lakukan bahkan di mediasi oleh pihak Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) pun tidak bisa menyatukan dua organisasi ini.

Psikologi jemaat semakin terpuruk, perpecahan di desa-desa, hidup dalam tekanan terutama bagi saudara kita yang di birokrasi (PNS). Petinggi Gereja dari SSI dan SSD seharusnya memikirkan solusi untuk mencari jalan keluar dari konflik GMIH, bukan malah sibuk mengurus politik dengan maju dalam bursa pencalonan sebagai salah satu kandidat untuk bertarung di Pilkada serentak pada tahun 2018. GMIH SSD ataupun GMIH SSI seharusnya belajar pada Pilkada di tahun 2013 dan jemaat harus bersatu untuk menyuarakan perdamaian, sebab konflik yang terjadi sengaja di ciptakan dan dipertahankan untuk memuluskan kepentingan politik, segelintir orang yang memanfaatkan organisasi GMIH sebagai ladang mencari hidup bukan untuk melayani umat Tuhan. Konflik GMIH ini tidak akan terselesaikan selama para pendeta masih bermain diranah politik pragmatis.

 

 

 

Penulis adalah mahasiswa S1 Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa SPTMD”APMD” Yogyakarta

 

Comments

comments

Terkait

Komentar anda:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.