Soal Insentif Tokoh Agama, Gubernur Tak Ingkar Janji
Ambon, indonesiatimur.co– Pemberian insentif bagi tokoh agama oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku diganti Program Peningkatan Tokoh Agama berupa Wisata Religi. Langkah ini berdasarkan hasil koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku. Bila program pemberian insentif ini tetap dilaksanakan dapat berdampak hukum termasuk bagi penerima insentif. Pergantian program itu telah disepakati bersama para tokoh agama di provinsi ini.
Penjelasan penegasan tersebut disampaikan Kepala Bagian (Kabag) Humas Setda Maluku, Bobby Kin Palapia kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (25/6), menyikapi isu bahwa Pemprov Maluku dalam hal ini Gubernur Assagaff, inkar janji terkait insentif kepada tokoh agama.
“Gubernur tidak pernah ingkar janji, karena program pemberian insentif setelah dikoordinasikan dengan BPKP Perwakilan Maluku dan setelah dengar masukan BPKP, program itu tidak dijalankan karena bisa menyebabkan temuan. Berdasarkan kesepakatan dengan pimpinan agama, maka diganti dengan nama Kegiatan Peningkatan Peran Tokoh Agama Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, berupa wisata religi yang telah berjalan sampai saat ini sejak tahun 2015.
Iprogram wisata religi sendiri, lanjut Palapia, telah berjalan baik dan tidak pernah dikomplain oleh tokoh agama atau siapapun. Pendanaannya dialokasikan melalui Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku itu, dan selalu berkoordinasi dengan lembaga-lembaga keagamaan.
“Jadi nama-nama yang akan menjalankan wisata religi itu merupakan rekomendasi dari lembaga-lembaga agama, bukan Pemprov yang rekomendasikan. Untuk yang muslim melakukan wisata religi ke Mekkah/Madinah, yang Kristen ke Kota Yerusalem, Hindu dan Budha ke India,” terangnya.
Menurutnya, sebagai Gubernur Maluku, Said Assagaff selalu mengapresiasi positif semua kegiatan keagamaan, salah satunya, misalnya dengan dibangunnya pusat-pusat keagamaan di provinsi ini.
“Selalu jadi perhatian beliau dengan memberikan dukungan dan apresiasi yang baik terhadap kegiatan keagamaan. Seperti dibangunnya Islamic Center, Christiani Center, Katholic Center, Hindu Center dan Budha Center. Gedung-gedung keagamaan itu sudah dibangun dan diresmikan oleh Presiden Jokowi. Di situ kita dapat melihat kalau gubernur selalu memberikan respon yang baik terhadap kegiatan religius,” tuturnya.
Perhatian Pemprov terhadap kegiatan keagamaan juga terlihat dari akan dibangunnya Perkampungan Multi Etnis dan Agama yang ada di Maluku. “Ini menunjukan betapa besarnya perhatian dan niat tulus Bapak Gubernur guna memupuk dan mengembangkan, serta melestarikan keharmonisan hidup antar umat beragama di provinsi ini,” imbuhnya.
Bahkan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agama, lanjut Palapia, menyebutkan Survei Indeks Pembangunan Kerukunan Umat Beragama se-Indonesia, Maluku berada pada tiga besar secara nasional.
“Apresiasi yang baik oleh Pemprov Maluku bersinergi dengan masyarakat itu, hasilnya adalah Maluku menduduki rangking tiga nasional Kerukunan Hidup Beragama,” ujarnya.
Lantaran itu, Palapia meminta agar semua pihak, sebaiknya berkoordinasi dan melihat berbagai program pemerintah secara objektif. “Mari kita lihat secara objektif, kalau benar katakan benar, tidak katakan tidak. Jangan kita saling menjatuhkan,” tandas Palapia.(it-01)
