Kota Tual Masuk 11 Daerah Yang Dapat DAK Integrasi
Ambon, indonesiatimur.co – Sebelas kabupaten kota di seluruh Indonesia mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Integrasi dari pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR. Dari 11 kabupaten kota tersebut, salah satunya adalah Kota Tual.
“Untuk mendapatkan DAK Integrasi tersebut, ada 400 kabupaten kota yang ikut seleksi. Program ini baru pertama kali. Jadi yang terpilih itu 11 kabupaten kota terbaik. Kami bersyukur dari Maluku, Kota Tual yang dapat DAK Integrasi tersebut,”ungkap Kepala Bappekot Tual, Fahry Rahayaan pada Kamis (09/02/2021).
Menurutnya, DAK Integrasi ini untuk pembangunan perumahan, sanitasi, air bersih, jalan lingkungan dan drainase.
“Nanti tiap KK mendapatkan bantuan rumah, dilengkapi sambungan untuk air bersih, sarana sanitasi, drainase saluran dan perbaikan akses berupa jalan lingkungan,”terangnya.
Tahun 2021 ini, Tual dialokasikan sekitar Rp 39 miliar lebih. Dan saat programnya sudah jalan .
“Rencananya 26 Februari akan launching DAK integrasi Kota Tual oleh Walikota Tual dan akan hadir pula dari Kementerian PUPR,”jelasnya.
Rahayaan menjelaskan, DAK Integrasi Kota Tual ini untuk 300 KK yang ada di kawasan Ohoikafir, Fidabut, Kampung Raja dan Kiom . Semuanya ada di pesisir selatan Kota Tual. “Kawasan ini adalah kawasan kumuh tingkat berat dan sedang sesuai dengan SK Walikota tentang kawasan kumuh Tahun 2015. 300 KK ini ada di kawasan seluas 15 hektar. Nantinya kawasan ini akan terelminasi dari kumuh, karena tidak ada lagi rumah yang tidak punya air bersih dan sanitasi,”tandasnya.
Selain itu menurut mantan Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kota Tual ini, ada sharing dari pemerintah daerah untuk 5 sektor di kawasan tersebut, antara lain penerangan jalan umum melalui APBD, talud penahan tanah dari APBD, prasarana persampahan juga dari APBD dan sarana penunjang lainnya untuk kegiatan ekonomi UMKM. “Termasuk ruang terbuka hijau di beberapa RT di dalam kawasan tersebut. Jadi nantinya di bulan Desember 2021, sesuai dengan target, ke -300 KK ini tidak masuk lagi dalam rumah tangga, atau rumah tidak layak huni. Karena sudah bebas kumuh sesuai dengan target pemerintah daerah bersama dengan teman-teman dari konsultan menajemen Kotaku Provinsi Maluku,”paparnya.
Dengan capaian ini, Rahayaan juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas PKP Provinsi Maluku, Konsultan Manajemen Provinsi OSP -11 Maluku, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Maluku dan Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Provinsi Maluku.(it-02)
