Komisi III DPRD Provinsi Maluku Lakukan Fungsi Pengawasan ke Tanimbar
Saumlaki, indonesiatimur.co – Dalam rangka melakukan fungsi pengawasan pasca terjadinya bencana alam berupa Gempa Bumi yang menimpa dua wilayah di Maluku beberapa waktu lalu, sejumlah Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku mengunjungi Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Senin (20/02/2023).
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Saudah Tuankotta/Tethool, S.H., kepada awak media yang meminta keterangannya terkait kunjungan dimaksud.
Saudah mengatakan, tujuan utama kunjungan dalam rangka fungsi pengawasan yang dilakukan pihaknya tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat bersama saat dilakukannya kunjungan para Anggota Komisi V DPR-RI yang rencananya dilakukan ke Kabupaten yang bertajuk Bumi Duan Lolat ini, namun lantaran terkendalanya cuaca yang buruk, sehingga kunjungan Komisi V DPR-RI tersebut hanya dilakukan di Kota Ambon.
Ia menjelaskan, terdapat sejumlah titipan dari Anggota Komisi V DPR-RI yang kemudian menjadi perhatian dan juga didorong oleh Pemerintah Daerah KKT maupun DPRD Provinsi Maluku, khususnya Komisi III tentang terdapatnya sejumlah infrastruktur yang mengalami kerusakan pasca terjadinya bencana Gempa Bumi berkekuatan 7,9 Skala Richter (Parameter Update 7,5 SR) yang melanda beberapa wilayah di Maluku, termasuk KKT, diantaranya Kantor Bupati Kepulauan Tanimbar, sejumlah gedung persekolahan dan puskesmas sehingga pelayanan terpaksa harus berlangsung di luar gedung, sehingga hal tersebut ditindaklanjuti pihaknya dengan melakukan pengawasan secara langsung di Tanimbar.
“Komisi III DPRD Provinsi Maluku lakukan tugas pengawasan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yang pertama soal bencana kemarin yang sempat melanda KKT dan MBD, namun hari ini kami mengagendakan untuk ke KKT. Persoalannya, banyak infrastruktur yang terkena bencana, terutama Kantor Bupati, ada juga persekolahan, dan puskesmas sehingga hari ini pelayanan di lakukan di luar gedung. Nah itulah yang menjadi perhatian kami,” ungkap Saudah.
Ia melanjutkan, banyaknya infrastruktur yang rusak pasca gempa di Tanimbar ini diharapkan agar mendapat perhatian pemerintah pusat, diantaranya terdapat beberapa infrastruktur yang dibangun oleh pihak Balai Jalan, Balai Perumahan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), maupun Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP).
Dikatakan juga bahwa terdapat alokasi anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah pusat melalui pihak Balai Jalan, kurang lebih sebesar Rp32 miliar. Anggaran tersebut nantinya akan diperuntukan untuk pemeliharaan dan pemantapan jalan, serta untuk kawasan permukiman yang akan diperbaiki pasca bencana alam berupa Gempa Bumi.
“Kalau dilihat ada alokasi anggaran yang dikucurkan oleh Pempus ke Tanimbar sehingga pemerataan anggaran dan pemerataan pembangunan itu merata di seluruh kabupaten/kota di Maluku,” ujarnya.
Ia melanjutkan, kunjungan dalam bentuk fungsi pengawasan tersebut juga disesuaikan dengan alokasi anggaran yang dikerjakan pada tahun 2022, yakni peruntukannya hanya pada pembenahan ruas Jalan Poros dan jalan menuju Kota Larat, Tanimbar Utara. Hal tersebut menurutnya sesuai dengan data dan dokumen yang diberikan kepada pihaknya yang hanya berjumlah sedikit, yaitu untuk perbaikan beberapa rumah yang ada di Desa Latdalam, jalan jengkungan yang harus juga diperbaiki, serta ruas Jalan Poros yang sementara menjadi fokus dari Komisi III.
Selain perbaikan dan pembenahan sejumlah infrastruktur dimaksud, terdapat juga rencana perbaikan lainnya yakni bangunan Masjid serta pihaknya turut mengusulkan agar lokasi MTQ juga harus dapat diserahkan ke pihak kabupaten agar pemeliharaan lokasi MTQ tersebut dapat menjadi fokus dari pemerintah daerah.
“Semua infrastruktur terdampak bencana kemarin pasti akan dibangun dan jadi perhatian kami. Kalau Provinsi nanti kita lihat, karena harusnya masuk dalam perubahan. Anggaran itu akan kita dorong ke pempus karena anggaran provinsi terbatas dan kabupaten juga terbatas maka semuanya kita berharap ke pempus untuk bisa bangun apa yang menjadi kebutuhan masyarakat KKT. Mudah-mudahan kita berharap ada perhatian khusus dari pempus dan itu sudah ditekankan juga oleh Anggota Komisi V DPR-RI,” pungkasnya.
Untuk diketahui, dalam melakukan fungsi pengawasannya beberapa hari di Tanimbar, Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun, S.T., turut pula mendampingi para Anggota Komisi yang terdiri dari Saudah Tuankotta/Tethool, S.H.; Frangkois A. Orno, SIP.; R. Ayu Hindun Suhita Hasanusi, S.Sos.; dan Anos Yeremias, S.Sos. (it-03)
