Wali Kota Ambon Tegaskan Komitmen Pemenuhan HAM Lewat Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan
Ambon, indonesiatimur.co — Pemerintah Kota Ambon menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan hak asasi manusia (HAM). Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Ambon saat membuka kegiatan Interim Meeting Penilaian Hak Asasi Manusia terhadap Pemerintah Daerah Kota Ambon Tahun 2026 yang berlangsung di Ambon, Selasa (19/05/2026).
Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada tim penilai HAM dari pusat yang hadir melakukan penilaian terhadap Pemerintah Kota Ambon. Ia menilai kehadiran tim penilai menjadi kehormatan sekaligus motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat implementasi nilai-nilai HAM dalam pembangunan daerah.
“Kehadiran Ibu Ketua dan jajaran memberikan semangat bagi kami untuk terus meningkatkan tanggung jawab bersama dalam membumikan nilai-nilai hak asasi manusia dalam wajah pembangunan daerah di Kota Ambon,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penilaian HAM terhadap pemerintah daerah merupakan bagian dari program prioritas nasional. Pemerintah Kota Ambon pun bersyukur karena menjadi salah satu daerah yang mendapat penilaian langsung dari Komnas HAM Republik Indonesia.
Menurutnya, proses penilaian ini menjadi momentum penting untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pemerintah daerah dalam memastikan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.
“Pemenuhan hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, pelayanan publik berkualitas, lingkungan hidup yang baik, perlindungan perempuan dan anak, hingga hak kelompok rentan dan penyandang disabilitas harus terus diwujudkan,” katanya.
Wali Kota juga menegaskan bahwa komitmen tersebut telah dituangkan dalam program prioritas pembangunan Kota Ambon lima tahun ke depan dengan visi mewujudkan Ambon yang manis, inklusif, toleran, dan berkelanjutan.
Ia berharap melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kota Ambon memperoleh berbagai masukan dan rekomendasi dari tim penilai guna memperbaiki berbagai kekurangan dalam upaya pemenuhan HAM di daerah.
“Setiap penilaian bukan untuk mencari kesalahan, tetapi menjadi upaya memperbaiki semua kekurangan yang masih ada. Karena itu, kami membutuhkan pendampingan dan masukan agar pembangunan yang dilakukan benar-benar berorientasi pada pemenuhan hak asasi manusia,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota juga meminta seluruh pimpinan perangkat daerah untuk aktif mengikuti proses penilaian, memahami berbagai indikator yang perlu diperbaiki, serta responsif dalam menyiapkan data dan informasi yang dibutuhkan oleh tim penilai.
“Data sangat penting untuk melihat apa yang sudah kita lakukan dan apa yang harus diperbaiki ke depan,” tegasnya.
Ia berharap proses penilaian HAM tersebut semakin memperkuat komitmen Pemerintah Kota Ambon dalam menghadirkan kebijakan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri tim penilai HAM, jajaran Pemerintah Kota Ambon, pimpinan OPD, serta insan pers. (it-02)
