Hukum – Page 170 of 233 – Indonesia Timur

Kasihan! Banyak Anggota Brimob di NTT yang Masih Tinggal di Barak

15/11/2015 barak polisi, kupang, perumahan Brimob0 comment

Kupang – Perumahan bagi anggota Korps Brigade Mobil (Brimob) di Nusa Tenggara Timur (NTT) sampai saat ini masih menjadi persoalan serius. Pasalnya, masih banyak diantara mereka yang terpaksa masih harus tinggal di barak, kos-kosan dan rumah kontrakan. Komandan Sub Den 3 Pelopor A Sumba Timur, Iptu Nehemia Nenohai mengatakan bahwa saat ini Sub Den 3 Pelopor A Sumba Timur hanya memiliki satu barak berkapasitas 50 personel dan saat ini ditempat 23 personel bujang. “Sedangkan mereka yang sudah berkeluarga masih ada yang tinggal di kos-kosan dan rumah kontrakan,” ujarnya seperti dilansir…

Hukum Sulawesi Tenggara

Sultra Masuk Wilayah Darurat Kekerasan Anak

07/11/2015 Arist Merdeka Sirait, kekerasan pada anak, kendari0 comment

Kendari – Sulawesi Tenggara saat ini sudah masuk zona kategori provinsi tahap darurat kejahatan seksual terhadap anak. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Arist Merdeka Sirait. Arist mengaku jika pihaknya sudah mendapatkan data bahwa di Kendari atau Sultra secara umum sudah banyak kasus kekerasan terhadap anak baik kejahatan seksual maupun fisik. “Sehingga Sultra termasuk kategori provinsi darurat kejahatan seksual pada anak,” kata Arist di Kendari, seperti dilansir InilahCom, (7/11). Menurutnya, daerah perlu membentuk tim reaksi cepat yang melibatkan masyarakat dari kabupaten hingga kelurahan/desa untuk mencegah…

Hukum Maluku

112 Unit Kapal Ikan Ilegal di Ambon Terancam Ditenggelamkan

05/11/2015 ilegal fishing, kapal ilegal, kapal tenggelam0 comment

Ambon – Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali akan menenggelamkan sebanyak 112 unit kapal penangkap ikan yang ditahan. Kapal-kapal tersebut ditangkap karena telah melakukan penangkapan ikan di perairan Maluku secara ilegal. Dirjen Perikanan Tangkap KKP Narmoko Prasmadji mengatakan bahwa penenggalaman tersebut akan dilakukan jika perusahaan tidak juga mengurus dokumen administrasinya. “Ratusan kapal penangkap ikan yang lego jangkar di Teluk Ambon ini terancam ditenggelamkan, jika perusahaannya tidak mengurus administrasi dan dokumen kapalnya,” kata di Ambon, seperti dilansir Antara, (4/11). Menurut Narmoko, pihaknya masih memberikan kesempatan beberapa bulan ke depan…

Daerah Hukum Papua

Wow! Tunggakan Listrik PLN di Nabire Mencapai 6.6 Miliar

29/10/2015 nabire, tunggakan listrik0 comment

Nabire – Tunggakan pembayaran rekening listrik para pelanggan PLN telah mencapai angka 6.6 Miliar. PT PLN Persero Rayon Nabire mencatat bahwa jumlah tersebut tercatat sampai dengan akhir oktober tahun 2015. Manager PT PLN Persero Rayon Nabire, Sahat Hutapea SE mengatakan bahwa tunggakan pembayaran rekening listrik tersebut terdiri dari 3 golongan. “Masing masing golongan umum atau masyarakat sebesar 4 milyar, golonganTNI/Polri sebesar 1.5 milyar dan golongan pemda dan vertikal sebesar 900 juta yang belum dilunasi,” terangnya seperti dilansir NabireNet, (29/10). Menurut Sahat, tunggakan pembayaran rekening listrik oleh pelanggan tersebut berdampak pada…

Hot Hukum Nusa Tenggara Timur

TNI AL Tambah Kapal Patroli di Perairan NTT

26/10/201529/10/2015 keamanan0 comment

Kupang – Selama ini, jumlah kapal patroli di Kupang khususnya dan di NTT pada umumnya, masih sangat terbatas. Karenanya, perlu ada tambahan armada agar tugas-tugas penjagaan dan pengamanan di perairan NTT bisa berjalan dengan baik. “Kami sudah kirim surat ke pemerintah pusat sebagai syarat administrasi formal dan berharap dalam waktu dekat sudah terealisasi sesuai komitmen Jakarta,” kata Komandan Pangkalan Utama TNI AL VII/Kupang, Brigadir Jenderal TNI (Marinir) Denny Kurniady, seperti dilansir Antara, (26/10). Menurutnya, penambahan kapal patroli tersebut akan sangat membantu proses patroli di wilayah perairan NTT. “Apalagi akhir-akhir ini…

Hukum Maluku

Provinsi Maluku Perlu Tambahan Pengadilan Negeri

22/10/201510/07/2016 maluku tengah, masohi0 comment

Jakarta – Provinsi Maluku kini hanya memiliki tiga pengadilan negeri padahal, provinsi tersebut memiliki 11 kabupaten/kota. Karenanya, Komisi Yudisial (KY) meminta pemerintah untuk segera membangun 10 pengadilan bari disana. “Maluku hanya memiliki tiga pengadilan negeri yang terletak di Ambon, Masohi dan Tual,” kata Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial, Eman seperti dilansir BisnisCom, (21/10). Selama ini, kata dia, seringkali proses peradilan bisa molor dari misalnya 6 bulan menjadi 1 tahun serta memakan biaya yang tak sedikit dalam pengurusan sebuah persoalan hukum. “Seringkali kesulitan untuk menghadirkan saksi-saksi yang berasal…

Hukum Nusa Tenggara Timur

Kejar Kapal Pencuri Ikan, Nelayan Lokal NTT Diancam Kapalnya Akan Ditabrak

22/10/2015 ilegal fishing0 comment

Jakarta – Meski hukuman berat penenggelaman kapal bagi para pencuri ikan ilegal, ternyata hal itu tidak membuat mereka jera. Belum lama ini, Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti mendapatkan informasi bahwa ada dua kapal asing memasuki wilayah perairan selatan Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (20/10/2015). Menurut Susi, ketika nelayan lokal mencoba menghalau dua kapal asing itu, mereka justru mendapatkan ancaman. “Mereka mengancam akan menabrak kapal kami, jika terus mengejar mereka,” kata Susi menirukan ucapan nelayan lokal NTT, seperti dilansir Tribun, (21/10). Menurut Susi aksi pengejaran dua kapal asing yang…

Hukum Nusa Tenggara Timur

Peredaran Narkoba di Sumba Sangat Memprihatinkan

21/10/201525/06/2020 narkoba, sumba0 comment

Kupang – Peredaran narkoba di Nusa Tenggara Timur (NTT) terus bertambah apalagi di Pulau Sumba yang sudah sangat meresahkan. Dalam setahun terakhir, sudah beberapa bandar narkoba khususnya jenis Sabu ditangkap. “Peredaran narkoba di Pulau Sumba sudah sangat marak,” kata Direktur Direktorat Narkoba Kepolisian daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur (NTT) Komisaris Besar Kumbul KS, seperti dilansir NTTTerkini.Com, (20/10). Kombes Kumbul mengatakan bahwa narkoba yang marak ditemukan adalah jenis sabu yang mana dipasok dari Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan menggunakan jalur laut sebagai jalan tikus. “Di pelabuhan tidak dilakukan pemeriksaan menggunakan…

Hukum Sulawesi Selatan

Adiknya Ditangkap KPK, Ini Kata Gubernur Sulsel!

21/10/2015 0 comment

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari fraksi Hanura, Dewi Yasin Limpo (DYL), Selasa (20/10). DYL ditangkap dengan tuduhan melakukan korupsi yakni menerima suap dari salah satu pihak untuk memuluskan pembangunan pembangkit listrik. Setelah penangkapan tersebut, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang sekaligus kakak kandung dari tersangka ikut angkat bicara. Dia mengatakan bahwa pihaknya akan patuh terhadap hukum yang berlaku. “Kalau memang bersalah harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum,” ujarnya seperti dilansir liputan6, (21/10). SYL juga menjamin jika kasus yang dihadapi adik kandungnya…

Gorontalo Hukum

‘Macem-macem’ Sama Budi Waseso, Gubernur Gorontalo Dipenjara

20/10/2015 Komjen (pol) Budi Waseso, rusli habibie0 comment

Jakarta – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo menjatuhkan vonis delapan bulan penjara kepada Ruslie Habibie, Senin (19/10). Ruslie Habibie dinyatakan terbukti bersalah atas ‎kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan mantan Kapolda Gorontalo Budi Waseso‎. “Kasus Gubernur Gorontalo adalah pidana umum, bukan korupsi,” kata Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri (Jubir Kemdagri) Dodi Riatmadji kepada wartawan, seperti dilansir JPNN, (20/10). Menurutnya, vonis tersebut tentu bakal menggoyang posisinya sebagai gubernur karena sesuai UU Pemda, dia harus dinonaktifkan. “Seorang kepala daerah yang divonis bersalah dan menjalani putusan hukum harus non aktif,” katanya. Dodi…