Hukum – Page 169 of 233 – Indonesia Timur

Ancaman Teroris, Polri dan BIN: Indonesia dalam Siaga Penuh!

22/12/2015 Badan Intelejen Negara, Badrodin Haiti, BIN, Kapolri, Sutiyoso, terorisme0 comment

Jakarta – Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) menyatakan jika Indonesia siaga satu terorisme dalam beberapa hari ke depan. Hal itu diputuskan pasca penangkapan beberapa terduga teroris dan data-data yang didapatkan. “Semua jajaran di Intelejen, baik pusat maupun daerah sudah berada dalam posisi siaga penuh,” Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) Sutiyoso seperti dilansir KendariNews, (21/12). Bahkan, kata Sutoyoso, semua jajarannya yang di luar negeri sudah dikumpulkan. Pihaknya juga belajar dari ancaman teror di Paris yang ternyata benar-benar terjadi. “Belajar dari pengalaman itu, kita siaga penuh,” jelas Sutoyoso. Sementara itu, Kapolri…

Hukum Nusa Tenggara Timur Politik

Puluhan Orang Diperiksa Terkait Pembakaran Kotak Suara di NTT

15/12/2015 kisruh pilkada, kupang, pembakaran kotak suara, Pilkada 20150 comment

Kupang – Sedikitnya 28 orang telah ditangkap dan diperiksa oleh Kepolisian Resor Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). Mereka ditangkap karena diduga terlibat dalam kasus perusakan Kantor Camat Ndoso dan pembakaran kotak surat suara. “Sejauh ini polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus tersebut,” kata Kabid Humas Polda NTT AKBP Jules Abraham Abbas kepada Antara di Kupang, (15/12). Menurut Abraham, pihak kepolisian saat ini masih terus mengejar pelaku lain, yang diduga ikut dalam aksi pembakaran tersebut. Mereka yang ditangkap, sebagian besar dari beberapa desa antara lain Desa Tentang dan Dusun Ndoso.…

Hot Hukum Nusa Tenggara Timur Politik

Pasca Pilkada di NTT, ‘Siapapun Yang Anarkis, Akan Ditembak’

14/12/201516/12/2015 Kapolda NTT, Pilkada 20150 comment

Kupang – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Nusa Tenggara Timur (NTT,) Brigjen Pol, Drs Endang Sunjaya menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan tindakan tegas kepada siapapun yang melakukan tindakan anarkis. Menurutnya, tindakan tegas ini perlu dilakukan karena saat ini masih dalam suasana politik pasca Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). “Kami harapkan jangan sampai terjadi anarkis, kalau terjadi anarkis kami akan mengambil tindakan tegas,” kata dia seperti dilansir Pos Kupang, (14/12). Menurutnya, ada dua kabupaten yang rawan dengan tingkatan berbeda, yaitu Mabar sangat rawan dan Kabupaten Manggarai cukup rawan. Tindakan tegas tersebut sesuai protap,…

Hukum Sulawesi Utara

Dalam Setahun, Kejati Sulut Tuntaskan 19 Kasus Korupsi

12/12/2015 kasus korupsi, Kejati Sulut, korupsi0 comment

Manado – Selang Januari hingga November 2015, pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara (Sulut) berhasil menuntaskan 19 kasus korupsi. Selain 19 kasus itu, ada juga 14 kasus korupsi dari kepolisian yang ditangani dan telah mencapai persidangan. “Penuntutan yang sementara sidang di Pengadilan Tipikor mencapai 19 kasus,” ujar Kajati Sulut, Teuku Muhamad Syah Rizal, seperti dilansir TribunManado (12/12). Menurutnya, total kasus korupsi yang bergulir di Tipikor Manado mencapai 33 kasus sementara di Kejari-kejari ada 10 kasus. “Sehingga Januari hingga November 2015 ini, ada 43 kasus yang lidik,”ucapnya. Sementara itu, kata dia,…

Hukum Nusa Tenggara Timur

Duh! Bendera ISIS Berkibar di NTT

04/12/2015 ISIS, MUI1 Comment

Kupang – Wilayah-wilayah di Nusa Tenggara Timur (NTT) sepertinya sudah memiliki simpatisan dari kelompok ISIS. Pasalnya belum lama ini muncul bendera dengan lambang ISIS di So’e Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Ketua Majelis Ulama Indonesia Nusa Tenggara Timur (MUI NTT) Abdul Kadir Makarim mengatakan jika isu kehadiran kelompok bersenjata ISIS itu sangat meresahakan. “Keberadaan ISIS itu meresahkan kita, apalagi di daerah-daerah yang selalu aman rukun dan damai, seperti di NTT ini,” katanya kepada Antara di Kupang, (3/12). Memang, kata dia, kehadiran kelompok bersenjata ISIS ini juga sangat meresahkan umat Islam…

Hukum Nusa Tenggara Timur

Gubernur NTT Diusulkan Agar Diberi Sanksi

27/11/2015 frans lebu raya, Gubernur NTT0 comment

Kupang – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Frans Lebu Raya diusulkan agar diberi sanksi. Hal itu karena Frans dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukan Informasi Publik (UU KIP). Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat, Abdul hamid Dipramono mengatakan jika hingga saat ini Provinsi NTT belum memiliki Komisi Informasi padahal sudah jelas diatur dalam UU KIP. “Kalau saya, harapannya diberi sanksi. Saya akan menyurat lagi,” kata Dipramono seperti dilansir Timor Express, (27/11). Dia mengaku jika pada 2013 lalu, pihaknya sudah pernah menyurati gubernur dan waktu itu yang baru terbentuk…

Hukum Nusa Tenggara Timur

Kekerasan Pada Perempuan di NTT Tahun Ini Mencapai 600 Kasus

25/11/2015 kdrt, kekerasan pada perempuan, kupang0 comment

Kupang – Sepanjang tahun 2015 ini, Badan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mencatat ada sebanyak 600 kasus kekerasan terjadi pada perempuan. Kesemua kasus itu terdiri dari kekerasan fisik serta kekerasan seksual. “Sesuai data dari LSM Rumah Perempuan telah terjadi 81 kasus kekerasan seksual kepada perempuan selama tahun 2015 ini,” kata Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Provinsi NTT, Erni Usboko, di kantor Badan Pemberdayaan Perempuan NTT, seperti dilansir Pos Kupang (24/11). Adapun salah satu faktor banyaknya kasus kekerasan ini adalah akibat adanya ketimpangan antara pendapatan dan pengeluaran. Hal ini kemudian…

Daerah Hukum Papua Barat

Tingginya Korban Kekerasan, Manokwari Butuh Rumah Singgah

24/11/2015 kdrt, manokwari, rumah singgah0 comment

Manokwari – Kasus kekerasan yang kerap menimpa kaum perempuan dan anak di Manokwari masih cukup tinggi. Oleh karenanya, Komisi A DPRD Kabupaten Manokwari, mendukung pemerintah daerah membangun rumah singgah bagi korban. “Angka kekerasan terhadap anak dan perempuan di Manokwari, terus meningkat setiap tahun,” kata Ketua Komisi A, DPRD Manokwari, Ayu Humarah Bataray, seperti dilansir CahayaPapua, (20/11). Menurut Ayu, berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB), Manokwari, sudah sekitar 80 kasus kekerasan yang dialami perempuan dan anak di Manokwari. “Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan tersebut,…

Daerah Hukum Nusa Tenggara Timur

Dengan Sistem Online, Realisasi PBB di Kota Kupang Capai 100%

23/11/2015 kupang, PAD, Pajak Bumi dan Bangunan0 comment

Kupang – Realisasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT) mencapai 100 persen. Itu artinya, ada sekitar 10 M lebih yang masuk pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Kupang. Hal itu, menurut Kadispenda Kota Kupang, Jefry Pelt yang ditemui di Kantor DPRD Kota Kupang, terjadi pasca diberlakukannya pembayaran sistem online. “Mulai tahun 2015 ini pembayaran PBB menggunakan sistem online sehingga wajib pajak darimanapun bisa membayarnya,” kata Jefry di Kantor DPRD Kota Kupang, seperti dilansir KupangPos, (23/11). Menurutnya, sistem pembayaran online milik dinas pendaptatan daerah…

Daerah Hot Hukum Maluku Utara

Peralatan Tempur TNI Dikerahkan ke Morotai

16/11/201517/11/2015 morotai, pameran Alutsista0 comment

Morotai – Beragam peralatan tempur milik milik Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan dikerahkan ke berbagai jenis di Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Morotai, Provinsi Maluku Utara (Malut). Hal itu dilakukan dalam rangka kegiatan sebagai bentuk pertanggung-jawaban atas anggaran negara yang dialokasikan kepada TNI. Kepala Bidang Penerangan Umum Pusat Penerangan (Kabidpenum Puspen) TNI, Kolonel Czi Berlin G. S.Sos., M.M mengungkapkan bahwa pengerahan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) TNI itu dalam rangka pameran Alutsista pada tanggal 20 November 2015 mendatang. “Personil Lanal Morotai bersama masyarakat setempat saat ini sedang mempersiapkan pameran tersebut,” kata…