Hukum Nusa Tenggara Timur 

Tak Ada Proses Hukum Bagi Pengguna Narkoba yang Melapor

Kupang – Berdasarkan data dari BNNP Nusa Tenggara Timur (NTT), terdapat 43 ribu prevalensi pengguna narkoba di NTT. Karena itu, dibutuhkan peran aktif semua pihak untuk mendorong mereka berhenti. Kepala BNNP NTT Aloysius Dando meminta keluarga atau kerabat korban untuk membawa mereka ke BNN atau polisi agar bisa direhabilitasi. Bahkan akan lebih baik, si pecandu memiliki kesadaran untuk melaporkan dirinya. “Kami pastikan tidak akan ada proses hukum bagi pengguna narkoba yang melaporkan dirinya sendiri dan ingin direhabilitasi,” kata Aloysius Dando yang ditemui di ruang kerjanya, seperti dilansir pos kupang, 20/02.…

Read More
Hukum Maluku 

Di Maluku Tengah, Delapan Unit Rumah Dibakar Warga

Malteng – Aksi saling serang, antara warga Desa Hila dan warga Dusun Waitomu Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) Maluku, kembali terjadi pada Kamis, 19 Februari 2015. Sedikitnya delapan unit rumah milik warga Dusun Waitomu, di Kecamatan Leihitu hangus terbakar. Mengutip Viva News, aksi saling serang tersebut diduga dipicu penikaman yang dilakukan H, 22 tahun warga Dusun Waitomu, terhadap P, 28 tahun warga Desa Hila, pada Kamis pukul 14.00 WIT. Tak terima, warga Desa Hila melakukan aksi serangan terhadap warga Waitomu dan kemudian berujung pada pembakaran rumah. “Akibat bentrok kedua kelompok warga,…

Read More
Gorontalo Hukum 

Ratusan Pelamar CPNS di Gorontalo Tertipu Calo, Begini Modusnya

Jakarta – Ratusan pelamar CPNS di Gorontalo harus kehilangan uang puluhan hingga ratusan juta rupiah karena terlalu percaya kepada calo untuk bisa menjadi pegawai negeri. Hal ini menunjukan bahwa ternyata sistem pendaftaran online dan tes lewat CAT belum mampu meredam aksi penipuan CPNS tersebut. “Tak hanya pelamar di kabupaten itu yang tertipu. Namun, ratusan pelamar di seluruh Provinsi Gorontalo ikut terpedaya bujuk rayu calo CPNS,” kata Karo Humas dan Protokol Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tumpak Hutabarat, seperti ditulis JPNN, Kamis, 19/02. Sementara itu, lanjut Hutabarat, modus yang dilakukan oleh oknum…

Read More
Hukum Sulawesi Utara 

Polisi Ini Terjaring Razia Saat Tengah Asik Pacaran di Kamar Kos

Airmadidi – AA Alias Ansari (23) warga Likupang yang sehari-hari bertugas sebagai anggota Sabhara di Polda Sulut terjaring razia tengah berada di kamar kos CH alias Chintami (19) warga Langowan. Mereka berdua terjaring razia yang digelar tim gabungan Polres Minut, TNI, Sat Pol-PP Rabu (19/2/2015) malam. Pada saat diamankan, AA dalam keadaan mabuk usai menkonsumsi minuman keras (Miras). Sedangkan wanita yang menemaninya adalah tunangannya. “Dari hasil keterangan wanita yang bersama dengan dia adalah tunangannya,” ucap Kapolres Minut AKBP Djoko Wienartono Sik melalui Kasat Binmas AKP Yan Piterson, seperti dikutip beritamanado.com,…

Read More
Hukum Sulawesi Tenggara 

Gubernur Sultra Masih Gelar Pertemuan di Hotel, Bagaimana Larangan MenPAN-RB?

Kendari – Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam menggelar pertemuan di salah satu hotel mewah di bilangan Jalan Edi Sabara, Kendari, Rabu, 18 Februari 2015. Padahal sebelumnya diketahui bahwa Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) melarang aparatur negara baik di pusat maupun daerah menyelenggarakan rapat di luar kantor, seperti di hotel, vila ataupun resort. Menanggap hal itu, Kapala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Sultra Muhammad Natsir Andi Baso mengelak. Dia beralasan bahwa rapat di hotel itu digelar karena jumlah undangan yang hadir mencapai ribuan tamu. “Karena jumlah…

Read More
Hot Hukum Papua 

Dengan Bayar Rp.50 Ribu, Kapal Ikan Ilegal Ini Dapat Untung Triliunan

Jakarta – Sebuah Perusahaan kapal ikan di Papua kini tengah dalam penelusuran pihak kementerian kelautan dan perikanan. Pasalnya, diduga perusahaan kapal ikan tersebut kerap melalukan praktik ilegal fishing. “Perusahaan ini, memiliki 85 kapal yang masing-masing kapal dapat menangkap 1.000 ton ikan per tahun,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, seperti dilansir Tempo, 18/02. Susi menjelaskan, apabila dihitung harga per kilo ikan tongkol US$ 1 dikalikan dengan hasil tangkapan sebanyak 85.000 ton, maka mereka mampu meraup kocek sebanyak Rp 1 triliun per tahun. “Perusahan di Wanam, Papua, ini sedang kami…

Read More
Hukum Sulawesi Selatan 

Kemiskinan, Penyebab Maraknya Geng Motor di Makassar

Makassar – Geng motor di Makassar Sulawesi Selatan (Sulsel) dari tahun ke tahun semakin tumbuh dan bahkan semakin nekad. Banyak kasus perampokan dan penjarahan yang dilakukan oleh geng-geng motor tersebut dan parahnya sebagian besar dari mereka adalah anak-anak di bawah umur. “Akar permasalahannya adalah kemiskinan,” kata kata, ketua jurusan sosiologi Universitas Hassanudin, Mumammad Darwis di Makassar, kepada BBC Indonesia, 17/02. Selain itu, faktor lain yang menjadi penyebab adalah tidak jalan peran keluarga di rumah tangga, dan menyelesaikannya harus melibatkan orang tua. “Anak-anak yang terlibat dalam geng motor ini juga sering…

Read More
Hukum Sulawesi Tengah 

Kejar Teroris Poso, 5 Polres dan 1.300 Aparat Gabungan Diterjunkan

Poso – Kelompok teroris yang mengatasnamakan ‘mujahidin indonesia timur’ kini telah diobrak abrik oleh 1.300 aparat Gabungan TNI / Polri ditambah 5 Polres Sulawesi Tengah (Sulteng) yang baru saja diterjunkan. “Saat ini sekitar 1.300 aparat gabungan TNI dan Polri juga telah berada di Kabupaten Poso untuk menangkap sekitar 20 teroris yang bersembunyi di Kabupaten Poso,” kata Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah AKBP Hari Suprapto di Palu, seperti dilansir rimanews, Senin (16/2). Adapun lima kepolisian resor (Polres) yang baru saja diterjunkan adalah Polres Parigi Moutong, Polres Sigi, Polres Poso, Polres Donggala,…

Read More
Gorontalo Hukum 

Gubernur Gorontalo Jadi Tersangka, Terancam Empat Tahun Penjara

Gorontalo – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik mantan Kapolda Gorontalo, Komjen (pol) Budi Waseso. Rusli dijerat dengan pasal 317 ayat (1) dan (2) subsider pasal 311 ayat (1) dan (2) juncto pasal 316 KUHP, dengan ancaman maksimal empat tahun penjara. “Status tersangkanya sudah lama, hanya saja kami sedang merampungkan berkas yang dikembalikan kejaksaan. Mudah-mudahan kali ini sudah lengkap,” kata Kabid Humas Polda Gorontalo AKBP Lisma Dunggio kepada Antara, 17/02. Menurut Lisma, jika kejaksaan menyatakan berkas kasus tersebut sudah lengkap, maka tahap satu…

Read More
Hukum Nusa Tenggara Timur 

Ini Penyebab Utama Tingginya Kasus Human Trafficking di NTT

Kupang – Nusa Tenggara Timur (NTT) menempati peringkat pertama sebagai provinsi dengan kasus perdagangan orang (Human Traffiking) tertinggi di Indonesia. Hal ini berdasarkan data International for Migration (IOM) Indonesia pada tahun 2014. National Project Coordinator IOM Indonesia, Nurul Qoiriah mengungkapkan bahwa sedikitnya 7.193 orang dengan 82 persen perempuan dan 18 persen laki-laki telah teridentifikasi sebagai korban tindak pidana perdagangan orang. “Mereka mendapatkan bantuan langsung berupa biaya pemulangan, rehabilitasi, penuntutuan hukum dan reintegrasi sosial,” kata Nurul, seperti dilansir NTTterkini, 16/02. Sementara itu, mengenai faktor penyebab dari kejadian perdagangan ini, paling banyak…

Read More