Hukum Nasional 

Australia Ancam Boikot Pariwisata Indonesia, Kemlu Tidak Takut

Jakarta – Sebelumnya dikabarkan bahwa Menteri Luar Negeri (Menlu) Australia Julie Bishop dikabarkan mengeluarkan pernyataan yang bernada ancaman untuk memboikot pariwisata Indonesia. Hal itu akan dilakukan jika Pemerintah Indonesia jadi mengeksekusi mati 2 warga negara Australia yang menjadi gembong narkoba. Menanggapi hal tersebut, Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Armanatha Nasir mengungkapkan bahwa pihaknya tidak takut. “Kami tidak takut karena Indonesia memiliki keunggulan di bidang pariwisata.” kata Armanatha Nasir saat dihubungi Liputan6.com di Jakarta, Minggu (15/2/2015). Menurutnya, pariwisata Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dengan keindahan dan lokasinya yang…

Read More
Hukum Sulawesi Utara 

Ini Alasan Ribuan Wanita di Sulut Rela Jadi PSK

Manado – Berdasarkan data dari Dinas Sosial yang disampaikan oleh Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara, Joice Rukmini, total pegawai sek komersil (PSK) di Sulawesi Utara (Sulut) mencapai seribu orang lebih. “Secara umum untuk tujuh daerah itu total PSK-nya mencapai seribu lebih,” katanya kepada Tribun, belum lama ini. Data tersebut, lanjut dia, hanya dari 7 kabupaten/kota yang ada di Sulut, 8 diantaranya belum memasukkan data. “Data terbaru kami belum direkap,” sambungnya. Sementara itu, berdasarkan catatan seorang aktivis pendampingan PSK, Koordinator SRNU, Warno mengungkapkan bahwa kebanyakan alasan wanita rela…

Read More
Hukum Sulawesi Utara 

75 Persen Jaringan Narkoba di Sulut Dikendalikan Dari Dalam Lapas

Manado — Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulut, jumlah pecandu narkoba di Sulut mencapai 36.700 orang atau sekira 1,5 persen dari 2,5 juta penduduk Sulut. Dari data tersebut, sulut menjadi pasar narkoba yang potensial. “Artinya, Sulut bukan lagi daerah transit melainkan sudah menjadi pasar narkoba,” kata Kepala BNN Sulut Kombes Pol Drs Sumirat Dwiyanto Msi, seperti dilansir Manado Post Online, 11/02. Dwiyanto mengungkapkan bahwa faktor daerah ini rawan dengan peredaran narkoba adalah karena kondisi geografis. “Banyak titik yang bisa dijadikan tempat masuk, terutama jalur laut,” jelasnya. Menurutnya, berdasarkan…

Read More
Hukum Sulawesi Barat 

Terlibat Video Mesum, Dua PNS Pemkab Majene Dicopot

Majene – Dua pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majene, Sulawesi Barat dicopot karena telah melanggar aturan dan dianggap telah merusak nama baik korps. Kedua pejabat tersebut adalah kepala seksi pada Dinas Pengelola Keuangan dan BKDD Majene. “Kedua oknum PNS yang diduga telah berbuat mesum sudah dicopot dari jabatannya,” kata Sekretaris Kabupaten Majene Syamsiar Muchtar, seperti dilansir Kompas, Jumat (6/2/2015). Muchtar menegaskan bahwa kedua pejabat itu dicopot karena telah melanggar Peraturan Pemerintah (PP) nomor 53 tahun 2010, tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). “Surat keputusan pencopotannya sudah ditandatangani oleh Bupati dan…

Read More
Hukum Sulawesi Selatan 

4 Pengedar Uang Palsu Kawasan Indonesia Timur Ditangkap Polisi

Makassar – Empat pengedar uang palsu (upal) diamankan oleh satuan aparat Polres Maros, Sulawesi Selatan (Sulsel), 11/02/15. Keempat pengedar tersebut diduga merupakan pengedar jaringan uang palsu untuk wilayah Indonesia bagian timur. Dari keempat pelaku ini, dua di antaranya merupakan oknum anggota TNI, serta petugas Bandara International Sultan Hasanuddin, Makassar, sedangkan dua pelaku lainnya adalah pelajar SMA. Dilansir Sindo News, penangkapan dilakukan saat pelaku belanja di salah satu toko di Desa Samangki Simbang, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dari tangan tersangka, Polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa uang palsu pecahan…

Read More
Hukum Nusa Tenggara Timur 

10 Perwira Polda NTT Diduga Terlibat Human Traficking

Kupang – Selama ini kasus penjualan manusia (Human Traficking) dan TKI Ilegal sangat marak ditemukan di Nusa Tenggara Timur (NTT). Kasus ini ternyata didalangi oleh pemain-pemain besar yang bahkan diduga anggota polisi juga terlibat di dalamnya. Sementara itu mengenai dugaan tersebut, Kapolda NTT, Brigadir Jenderal Polisi, Drs. Endang Sunjaya, SH, MH menegaskan bahwa pihaknya belum menerima rekomendasi tentang hal itu. “Kami belum menerima rekomendasi dari Mabes Polri terkait keterlibatan sepuluh perwiranya dalam kasus human trafficking,” katanya seperti dilansir Tribun News, beberapa waktu lalu. Rekomendasi tersebut, kata Endang, dibutuhkan karena sebelumnya…

Read More
Hukum Maluku Utara 

Perairan Maluku Utara Jadi Prioritas Pengamanan

Ternate – Setelah terungkapnya beberapa kasus pencurian ikan di perairan indonesia, kini pemerintah kian gencar melakukan pengamanan. Salah satu perairan yang menjadi fokus pengamanan adalah perairan di Maluku Utara (Malut). “Semua daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, seperti Malut ini diprioritaskan pengamanannya,” kata Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno, di ternate seperti dikutip Harian Terbit, 08/02/15. Hal tersebut, lanjut Edhy, dilakukan untuk menjaga kekayaan dan kedaulatan maritim republik Indonesia. “Ini untuk mencegah terjadinya pencurian ikan yang dilakukan nelayan asing,” sambungnya. Menurut Edhy, pemerintah berencana untuk menambah armada pengamanan di perairan Malut…

Read More
Hukum Sulawesi Selatan 

20 Persen Imigran Gelap Indonesia Ditampung di Makassar

Makassar – Berdasarkan data dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Makassar, ada sekitar 20 persen dari total 20 ribu orang imigran gelap di Indonesia ditampung di Makassar Sulawesi Selatan (Sulsel). “Mereka tersebar di 27 tempat penampungan yang ada di Kota Makassar,” kata Kepala Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Makassar, M. Yunus Djunaid, kepada Tempo, 08/02/15. Yunus merinci, mereka berasal dari beberapa negara seperti Afganistan 1.129 orang , Myanmar 243 orang, Iran 192 orang, Somalia 213 orang, Sudan 83 orang, Irak 39 orang,…

Read More
Hukum Papua 

Polda Papua Sita Lebih dari 5000 Ponsel Merk Oppo

Jayapura – Polisi daerah (Polda) Papu menyita sebanyak 5000 lebih telepon genggam pintar merk Oppo. Penarikan tersebut dilakukan karena disinyalir ponsel buatan Cina itu beredar tanpa memiliki dokumen yang resmi. “Lima ribu lebih HP Oppo yang masuk di Jayapura tanpa memiliki surat ijin,” kata Kapolda papua, Irjen Pol Yotje Mende di Polres Keerom, seperti dilansir Bintang Papua, pada Rabu (4/2). Yotje mengungkapkan, pihaknya kini telah melakukan penyegelan terhadap ponsel tersebut dan telah melakukan penyidikan secara mendalam. “Lima orang ditetapkan sebagai tersangka oleh Reskrim Sus,” sambung dia. Yotje mengaku bahwa pihaknya…

Read More