Hukum – Page 212 of 233 – Indonesia Timur

Desember – Februari, Ada 220 Tahanan Politik di Papua

01/04/2014 tahan politik, tapol papua0 comment

Jayapura – Setidaknya ada 76 Tahanan Politik (Tapol) Papua yang di penjara di tanah Papua. Jumlah tersebut bukan dalam waktu yang lama namun itu hanya untuk bulan Februari 2014 saja. Sementara untuk Tapol Papua pada Januari 2014 lalu yakni berjumlah 74 dan Desember 2013 berjumlah 70 Tapol. Belum lama ini, terdapat 4 Tapol yang dibebaskan diantaranya Yason Ngelia yang dibebaskan pada tanggal 7 Februari lalu. Yason merupakan pemimpin mahasiswa pada Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura. Yason ditangkap pada tanggal 7 November 2013 saat menyelenggarakan demonstrasi melawan kerahasiaan draf dari Otonomi Khusus…

Hukum Nusa Tenggara Timur

Akhirnya, 54 Orang Dijadikan Tersangka Pembakaran KPU SBD

01/04/201401/04/2014 kisruh SBD, Pembakaran Kantor KPU0 comment

Kupang – Setelah sebelumnya menangkap dan memeriksa ratusan warga yang diduga terlibat pembakaran kantor KPUD Sumba Barat Daya (SBD), Kepolisian Resor Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) akhirnya menetapkan 54 orang sebagai tersangka. Kapolres Sumba Barat Ajun Komisaris Besar Ishaq Said mengatakan, puluhan tersangka untuk sementara ditahan di Markas Polres Sumba Barat. Diketahui sebelumnya, ratusan pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya, Kornelis Kodi Mete-Daud Lende Umbu Motto, Jumat petang lalu, 28 Maret 2014, membakar kantor KPU SBD. Mereka kesal atas KPU NTT yang menegaskan usulan pelantikan…

Hukum Nusa Tenggara Timur

Ungkap Pembakaran Kantor KPU SBD, Polisi Tangkap 103 Orang

30/03/2014 kisruh SBD, pembakaran0 comment

Kupang – Polres Sumba Barat dan Polsek Loura, Sumba Barat Daya (SBD), Nusa Tenggara Timur dikabarkan telah menangkap 103 pelaku pembakaran gedung kantor KPU SBD. Hal itu diungkapkan oleh Marten, warga Wetabula, ibu kota Sumba Barat Daya. “Sudah ada 103 pelaku telah dibawa ke Polres Sumba Barat untuk diperiksa,” kata Marten, seperti dilansir lintasntt.com, Sabtu (29/3). Sementara, sebelumnya Kapolda Nusa Tengggara Timur Brigjen Untung Yoga Ana pada Jumat (28/3) malam mengaku telah mengamankan sebanyak 70 orang. Para pelaku ditangkap beberapa saat setelah peristiwa tersebut pada Jumat petang. Sampai Sabtu pagi…

Gorontalo Hukum

Tak Bisa Ungkap Kasus Togel, 5 Kapolsek di Gorontalo Kena Sanksi

27/03/2014 kapolsek, polda gorontalo0 comment

Gorontalo – Peringatan Kapolda Gorontalo Brigjen Pol Andjaja M.Hum untuk memberikan sanksi kepada para kapolsek yang dianggap tidak mampu mengungkap praktek perjudian, ternyata bukan hanya isapan jempol semata. Belum lama ini, lima kapolsek jajaran Polres Gorontalo dan Polres Gorontalo Kota mendapatkan sanksi. Dilansir gorontalopost.com, Kamis (27/03), lima kapolsek yang mendapat sanksi itu diantaranya Kapolsek Tolinggula, Kapolsek Anggrek, Kapolsek Limboto Barat, Kapolsek Sumalata dan Kapolsek Kota Barat. Adapun sanksi yang diberikan pimpinan itu yakni berupa apel pagi setiap hari di lapangan apel yang ada di Polda Gorontalo. Sanksi apel itu sudah…

Hot Hukum Maluku

Tak Berikan Jaminan BPJS, Perusahaan Bisa Kena Sanksi

24/03/2014 BPJS Kesehatan0 comment

Ambon —Merupakan sebuah kewajiban bagi setiap perusahan untuk melindungi pekerjanya, salah satunya dengan cara mendaftarkan mereka dalam Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). Bahkan apabila hal ini tidak dilakukan oleh pihak perusahaan, maka perusahan tersebut bisa diancam kurungan penjara serta denda sebesar Rp1 miliar. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon, Adser Lamba mengatakan, langkah itu sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Lamba menjelaskan, dalam UU BPJS dijelaskan bahwa terdapat sanksi yang akan diberlakukan bagi badan…

Daerah Hukum Maluku

Akibat Tunggakan Raskin, Rakyat Miskin Terancam Kesusahan

24/03/2014 raskin, tunggakan raskin0 comment

Ambon – Tunggakan beras miskin (raskin) memang marak terjadi di beberapa desa di indonesia. Hal itu tentu akan menyebabkan tersendatnya penyaluran raskin selanjutnya sehingga rakyat miskin juga yang akan kena imbasnya. Salah satu kasus di Ambon, Maluku misalnya, menurut camat Teluk Ambon, Nasir Rumata, tunggakan beras miskin (Raskin) tahun 2013 kecamatan ini yang tercatat di Perum Divre Bulog Maluku sebesar Rp 50.504.000,- “Ini merupakan tunggakan yang dimiliki oleh dua desa/negeri di wilayah hukumnya. Kedua desa tersebut masing-masing Desa Poka dan Hative Besar,” katanya seperti dilansir siwalimanews.com, Senin, (24/3). Nasir menegaskan,…

Hukum Nusa Tenggara Timur

Terlibat Kasus Korupsi, PNS Gol 3 B di Kupang Ditangkap

22/03/201420/01/2015 kasus korupsi, korupsi0 comment

Kupang – Buyung Abdul Munaf Rosna, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Politeknik Negeri Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), ditangkap tim kejaksaan tinggi (Kejati) NTT Jumat, 21 Maret 2014 dini hari. Tersangka bersama sejumlah barang bukti diamankan di Kelurahan Oepura, Kota Kupang. Polisi berhasil mengamankan 1 unit mobil Izuzu, dua unit motor kawasaki dan Jupiter Z serta uang senilai Rp 300 juta dari tangan tersangka. Buyung menjabat sebagai kepala unit pengadaan barang dan jasa serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada politeknik negeri Kupang. Humas Kejati NTT Ridwan Angsar mengatakan, penangkapan tersangka…

Hukum Papua

Gubernur Papua; Papua Tak Bisa Sepenuhnya Ikuti Regulasi Pusat

22/03/201420/02/2015 lukas enembe0 comment

Jayapura – Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP., M.H., mengatakan jika tidak semua kebijakan dan regulasi yang dilakukan oleh Pemerintah pusat bisa diikuti oleh Provinsi Papua. Tingkat kemahalan yang sangat tinggi di Papua dan juga kendala geografis membuat Papua agak berbeda dibanding provinsi lainnya di Indonesia. “Memang Provinsi Papua ini berbagai regulasi pusat tidak bisa diikuti. makanya RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) kita sampai sekarang belum berhasil,” katanya, seperti dilansir bintangpapua.com, belum lama ini. Oleh karena itu, lanjut Gubernur, pada tahun 2014 ini akan dimulai program kerja Gubernur dan Wakil…

Daerah Hukum Maluku

Secara Diam-Diam, Wali Kota Tual Rombak Birokrasi

20/03/201410/07/2016 kota tual, perombakan birokrasi0 comment

Tual — Tanpa sepengetahuan publik, perombakan birokrasi di lingkup Pemerintah Kota Tual telah berlangsung. Informasi yang diperoleh dari Ambon Ekspres, Sabtu (15/3), pasca mengikuti pembukaan kampanye damai, Walikota Tual secara diam-diam melakukan perombakan birokrasi di pendopo Walikota Tual. Sejumlah kepala dinas, badan, hingga kepala bidang mengalami rotasi pergantian diantaranya Kepala Dinas PU Kota Tual, Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan, Ir. M. Z Bandjar dan Sekretaris DPRD Kota Tual, Bagian Umum Setda Kota Tual, Sekretaris Dinas PU Kota Tual serta sejumlah jabatan eselon III di lingkup Pemkot Tual. Wahyu Ingratubun, Akademisi…

Hukum Sulawesi Utara

Anti Korupsi Perlu Diajarkan Sejak Usia Dini

19/03/201419/03/2014 anti korupsi0 comment

Sulut – Anti korupsi selain harus dimulai dari keluarga, juga penting untuk diajarkan pada anak-anak usia dini. Pasalnya korupsi identik dengan kebiasaan buruk yang terbangun sejak lama, dan ini penting untuk membentengi diri dari korupsi sejak dini. Wakil Gubernur DR. Djouhari Kansil MPd, menyatakan jika anti korupsi perlu diajarkan kepada anak-anak. “Sebagai penerus cita-cita bangsa dan pembangunan daerah, anak-anak wajib diajarkan soal anti korupsi,” kata Kansil, di halaman kantor Gubernur Sulut, Rabu (19/3). Menurut Kansil, anak-anak perlu diajarkan mengenai disiplin, jujur, berani jika benar dan tidak berdusta, serta memiliki integritas…