Hukum – Page 212 of 242 – Indonesia Timur

Tepat di HUT RI Ke-69, Bentrokan Antarwarga di NTT Kembali Pecah

19/08/2014 bentrokan0 comment

Kupang – Bentrokan antarwarga di Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali pecah. Kali ini bentrokan terjadi antara dua desa yakni Wulandoni dan Pantai Harapan di Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata sekaligus bertepatan dengan peringatan HUT RI ke 69. Wakil Bupati Lembata, Viktor Mado Watun mengatakan bahwa bentrokan tersebut menyebabkan seorang warga tewas. Warga tewas bernama Korinus Lanang Manuk, 50 tahun tersebut tewas akibat mengalami luka hampir di sekujur tubuhnya. “Bentrokan itu menyebabkan seorang warga desa tewas. Bentrokan diduga akibat masalah batas antardua desa yang bertikai” kata Wakil Bupati Lembata, Viktor Mado Watun,…

Hukum Sulawesi Tengah

HUT RI, Narapidana di Sulteng Dapat Remisi dan Uang Saku

17/08/2014 HUT RI, remisi0 comment

Palu – Bertepatan dengan HUT Kemerdekaan RI, setidaknya ada 33 narapidana Lapas dan Rutan se Sulawesi Tengah (Sulteng) akan menerima remisi bebas. Selain itu remisi bebas juga akan diberikan kepada enam narapidana. Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Longki Djanggola selain akan menyerahkan secara langsung surat keputusan, juga akan memberikan uang saku kepada napi tersebut. Kepala Rumah Tahanan Maesa, Giyono mengatakan bahwa besok (red:hari ini) seluruh jajaran pegawai Kementerian Hukum dan HAM Sulteng akan mengikuti upacara di Lembaga Pemasyarakatan Sulteng. “Selesai upacara kemerdekaan internal, kami di Lembaga Pemasyarakatan Sulteng,” katanya seperti dilansir…

Hukum Sulawesi Utara

Bupati Mitra Bakal Segera Rombak Kabinet

16/08/2014 Kabinet0 comment

Mitra – Kinerja para pejabat di pemerintahan kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara (Mitra) saat ini dinilai kurang maksimal. Untuk itu, Bupati Minahasa Tenggara (Mitra) bersama wakilnya Ronald Kandoli telah menyiapkan kabinet jilid II untuk dilakukan perombakan. Seperti dilansir manado24.com, berdasarkan sumber terdekat bupati mengatakan jika tidak lama lagi akan dilakukan pelantikan. “Sudah hampir rampung dan tidak lama lagi akan dilaksanakan pelantikan,” katanya. Sementara itu, Bupati Mitra James Sumendap SH sendiri juga tak menampik kabar tersebut bahwa ada para pejabatnya yang kinerjanya kurang maksimal. “Ada para pejabat kurang bagus menganalisa, sehingga program…

Hukum Papua

Di Papua, 4 Bupati Jadi Target Penahanan

14/08/201420/01/2015 korupsi1 Comment

rJayapura – Empat Bupati di Papua dan Provinsi Papua Barat menjadi target penahanan. Mereka menjadi target penahanan Kejaksaan Tinggi Papua karena terlibat kasus tindak pidana korupsi. Adapun keempat Bupati tersebut diantaranya, (1) Bupati Biak, Yesaya Sombuk, (2) Bupati Kabupaten Waropen, Yesaya Buinai, (3) plt Bupati Mimika, Ausilius You, dan (4) Bupati Maybrat, Bernard Sagrim. Bupati Biak, Yesaya Sombuk merupakan tersangka kasus korupsi penyalahgunaan dana rehabilitasi 25 ruang kelas di Kabupaten Supiori senilai proyek Rp.10,2 milyar. Kemudian, Bupati Kabupaten Waropen Yesaya Buinai adalah tersangka kasus dugaan korupsi dana senilai Rp. 3…

Gorontalo Hukum

Mahasiswa Gelar Demo di Kantor DPRD Bone Bolango

13/08/2014 Aksi Demo, demo0 comment

Bone Bolango – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gema Rakyat Bersatu Bone Bolango (GRB3) menggelar unjuk rasa di kantor DPRD Bone Bolango, Senin (11/8). Demo tersebut mendapat penolakan dari aparat kepolisian yang melakukan pengamanan di depan pintu gerbang dan nyaris ricuh Pada mulanya, seperti dilansir gorontalopost.com, demo tersebut berjalan lancar dan aman. Namun, beberapa menit kemudian massa aksi hendak masuk ke dalam gedung DPRD Bone Bolango dan dihadang aparat keamanan. Tak terima dengan penghadangan tersebut, kemudian masa aksi melakukan upaya negosiasi dengan pihak aparat kepolisian. Akan tetapi usaha mereka pun…

Hukum Maluku

Ada Aktifitas ISIS Disekitar, Warga Dihimbau untuk Segera Lapor

12/08/201410/07/2016 ISIS, maluku tengah, masohi, Paham ISIS0 comment

Masohi – Warga Maluku Tengah dihimbau untuk segera melaporkan adanya aktifitas dari kelompok Negara Islam Irak dan Suriah atau Islamic State of Irak and Syiriah (ISIS) pada wilayah masing-masing ke pihak yang berwajib. “Baik berupa spanduk, poster, bendera, majalah maupun atribut lainnya,” kata Kapolres Maluku Tengah, AKBP Udi Juswanto seperti dilansir ambonekpres.com. Kapolres mengungkapkan bahwa kelompok ISIS bertentangan dengan ideologi pancasila dan dinyatakan organisasi ilegal. “Paham ini bertentangan dengan ideologi Pancasila, pastinya kita akan mengambil tindakan tegas,” ucapnya. Kapolres mengaku bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan sejumlah instansi terkait seperti…

Daerah Hukum Sulawesi Barat

Pulau Lerelerekang Lepas, Gubernur Sulbar Mengadu ke JK

10/08/201415/09/2014 jusuf kalla, Pulau Lerelerekang, Sengketa Wilayah, sulbar0 comment

Majene – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan kembali pulau Lerelerekang. Pasca lepasnya Pulau Lerelerekang dari wilayah Sulbar, memang keadaan semakin panas. Bahkan, Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh, telah melaporkan hal itu kepada Wakil Presiden RI terpilih, Jusuf Kalla (JK). “Pak JK berjanji akan mengembalikan Lerelerekang ke wilayah administrasi Sulbar setelah dilantik bersama presiden terpilih, Joko Widodo,” kata Anwar, seperti dilansir fajar.co.id, Jumat, 8 Agustus 2014. Anwar tetap optimistis jika pihaknya dapat merebut kembali Pulau Lerelerekang yang saat ini ditetapkan sebagai wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.…

Hukum Maluku Utara

Cegah ISIS, Polda Malut Sebar Intelijen

09/08/201415/04/2015 ISIS, Polda Malut0 comment

Ternate – Organisasi Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) kini sedang ramai dibicarakan. Apalagi organisasi tersebut sudah mulai masuk ke beberapa provinsi di Indonesia sehingga beberapa daerah patut waspada. Salah satunya Maluku Utara (Malut); sebagai daerah yang masyarakatnya mayoritas pemeluk agama Islam, Malut rentan dengan pengaruh gerakan ini. “Kami tengah melakukan upaya deteksi, guna memastikan apakah ISIS benar sudah masuk di wilayah Malut atau tidak,” kata Kapolda Malut Brigjen (Pol) Sobri Effendi Surya seperti dilansir malut.co.id. Selain itu, lanjut kapolda, pihaknya juga akan telah pemberdayaan pembina keamanan dan ketertiban…

Hukum Papua

Penegak Hukum Diminta Perketat Peredaran Senjata di Papua

08/08/2014 Kondisi Papua, Peredaran Senjata0 comment

Jayapura – Aparat penegak hukum di Papua diminta untuk memperketat peredaran Senjata dan amunisi khusus di daerah-daerah Bandara Udara serta pelabuhan. Hal itu disampaikan langsung oleh Wakil Ketua I DPP Papua, Yunus Wonda, SH, belum lama ini menyusul banyaknya kasus penembakan yang terjadi di Papua. “Kami minta aparat memperketat pengiriman baik itu senjata api maupun amunisi, khususnya di daerah-daerah pegunungan,” katanya, seperti dikutip bintangpapua.com. Yunus menegaskan bahwa senjata yang selama ini dimiliki oleh masyarakat mudah mengganggu keamanan di daerah tersebut. “Senjata memang kita tahu banyak rampasan, tapi persoalannya adalah mereka…

Hukum Sulawesi Barat

Ketua DPRD Sulbar; Pulau Lerelerekang Harga Mati bagi Sulbar

07/08/2014 permendagri, Pulau Lerelerekang0 comment

Mamuju – Berdasarkan Peraturan Mendagri (Permendagri) No 53 Tahun 2014, wilayah administrasi Pulau Lerelerekang masuk dalam wilayah Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan. Hal itu mendapat reaksi penentangan dari DPRD Sulawesi Barat (Sulbar). DPRD beserta Pemprov Sulbar berencana untuk mengklarifikasi keluarnya Permendagri tersebut langsung ke Menteri Dalam Negeri. “Kami menolak dengan tegas dan mutlak Permendagri Nomor 53 tersebut,” kata Ketua DPRD Sulbar seperti dilansir fajar.co.id. Dalam waktu dekat DPRD Sulbar akan menemui Mendagri untuk mengkonfrontir permasalahan tersebut. “Wilayah Pulau Lerelerekang harga mati bagi Sulbar,” ujar Hamzah. Bagikan artikel ini