Hukum – Page 213 of 233 – Indonesia Timur

Tren Gratifikasi di Sulsel Meningkat

17/03/201424/09/2014 enrekang, gratifikasi0 comment

Makassar – Direktorat Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melansir tingkat gratifikasi pada unit layanan pemerintahan (ULP) di lima institusi pemerintah Sulawesi Selatan. Tren gratifikasi yang diperlihatkan dalam di ULP perizinan Pemprov Sulsel tersebut terlihat meningkat. Adapun kelima institusi pemerintah yang menjadi objek penelitian tersebut adalah Pemerintah Provinsi Sulsel, Kota Makassar, Pinrang, Enrekang, dan Tana Toraja. Daerah tersebut menjadi objek penelitian setelah sebelumnya Direktorat Litbang KPK menyebutkan kelimanya masuk dalam kategori pelayanan publik yang buruk. Spesialis Penelitian dan Pengkajian Sistem Direktorat Litbang KPK, Luthfi G Sukardi menegatakan, penelitian…

Hot Hukum Sulawesi Utara

Anarkis Saat Pemilu, Siap-siap Tembak di Tempat

15/03/2014 pengamanan pemilu, pileg 20140 comment

Bitung – Polres Bitung melakukan berbagai upaya persiapan untuk pengamanan Pemilu legislatif tanggal 9 April mendatang. Selain menerjunkan seluruh personil, Polres juga akan bertindak tegas pada yang melakukan tindakan anarkis. Kapolres Bitung, AKBP Hari Sarwono SIK menegaskan, pihaknya tidak akan segan-segan untuk menembak di tempat. “Siapa saja yang berlaku anarkis, apalagi dalam pelaksanaan Pemilu, bisa ditembak di tempat,” ujar Sarwono, belum lama ini. Sarwono mengungkapkan, berdasarkan Protap Kapolri Nomor 1 tahun 2010, jika situasi memaksa untuk mengeluarkan tembakan maka tindakan itu pasti dilakukan. “Misalnya dalam situasi chaos, polisi bisa buang…

Gorontalo Hukum

Polres Gorontalo Amankan 1.800 Botol Miras

15/03/201402/03/2021 Miras0 comment

Gorontalo – Menjelang Pemilu 2014, Polres Gorontalo Kota berkomitmen dalam memberantas penyakit masyarakat. Belum lama ini, pihaknya menggelar operasi Cipta kondisi (Cipkon) yang dilakukan di dua lokasi yakni kelurahan Limba dan jalan gelatik Kota Gorontalo. Operasi yang di gelar pada Kamis (13/3) tersebut berhasil mengamankan 1.800 minuman keras (Miras). Para personil kepolisian melakukan penggeladahah ke tempat-tempat yang sebelumnya diadukan oleh masyarakat. Kemudian petugas menyita 1.800 botol terdiri dari pinaraci, kasegaran, bir hitam dan bir putih. Sementara untuk miras yang disita itu langsung diamankan ke Polres Gorontalo Kota untuk di musnahkan.…

Hukum Sulawesi Selatan

Takut Sanksi, Puluhan Honorer “Pemalsu” Dokumen Mengundurkan Diri

12/03/2014 honorer k20 comment

Bone Bolango – Bagi para honorer Kategori dua (K2) yang terbukti melakukan pemalsuan dokumen bakal dikenakan sanksi. Tidak tanggung-tanggung sanksi yang diberikanpun terbilang keras yakni pemecatan. Tak hanya sanksi pemecatan, bahkan honorer yang terbukti melakukan praktik kotor ini juga terancam sanksi pidana. Kasat Reskrim Polres Bone, AKP Ali Tahir menuturkan mengatakan, polres Bone saat ini masih melakukan peyelidikan. Hingga saat ini, penyidik Polres Bone sudah memeriksa beberapa tenaga honorer K2 yang diduga memalsukan dokumen tersebut. “Kami masih penyelidikan untuk mengumpulkan alat bukti,” ujar Ali Takhir, Senin, 10 Maret. Mendengar sanksi…

Hot Hukum Nusa Tenggara Timur

TKI Ilegal Asal NTT Jumlahnya 10 Kali Lipat dari yang Legal

11/03/2014 TKI, TKI Ilegal, TKI NTT0 comment

Kupang – Selama tahun 2013 lalu, ada sebanyak 4.095 tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dikirim ke sejumlah negara di luar negeri. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTT, Simon Tokan mengatakan para TKI itu dikirim 64 PJTKI. “Para TKI itu dikirim ke Malaysia, Singapura, Hongkong, Uni Emirat Arab, Oman dan Qatar,” ujarnya, Senin, 10 Maret 2014. TKI tersebut, kata Simon, kebanyakan berasal dari Kabupaten Kupang 1.931 orang, Belu 285, Sumba Barat 246, Sumba Barat Daya 472, Timor Tengah Selatan 398, dan Kabupaten Ende 147 orang…

Hukum Sulawesi Utara

Ratusan Honorer di Minsel Belum Terima Gaji Desember – Februari

09/03/2014 gaji honorer, honorer, tenaga kontrak0 comment

Minsel –Tenaga honorer dan tenaga kontrak di Pemkab Minselkembali mengeluh. Pasalnya, sejak Desember hingga Februari gaji mereka belum dibayar. Bahkan hingga hari ini belum ada tanda-tanda pembayaran gaji bagi honorer maupun tenaga kontrak tersebut. Salah satu honorer mengatakan jika dirinya merasa aneh, apalagi gaji untuk bulan Desember yang adalah APBD 2013 namun tak kunjung dibayarkan. “Harusnya ini menjadi perhatian Pemkab Minsel, apalagi ini tahun Politik,” ujar salah satu honorer di Minsel. Para honorer dan pegawai kontrak tersebut berharap gaji segera direalisasikan dan jangan hanya sekedar janji belaka. “Kami minta ada…

Hukum Sulawesi Tenggara

Di Sultra, Bangunan Tanpa Amdal Bakal Kena Sanksi

08/03/2014 Amdal, IMB0 comment

Kendari – Pembangunan gedung berskala besar harus memiliki dokumen analisis dampak lingkungan hidup (Amdal). Hal itu ditegaskan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Rusnani. Rusnani mengatakan jika ditemukan bangunan yang tidak memiliki Amdal, pihaknya akan memberikan sanksi. Adapun sanksi yang diberikan yakni berupa sanksi administrasi dan penghentian pembangunan. “Berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup, dokumen Amdal penting untuk dimiliki, apalagi untuk bangunan yang berskala besar,” ujarnya, seperti dilansir Kendarinews.com, Jum’at (7/3). Menurut Rusnani, pihaknya rutin melakukan pengawasan terhadap pembangunan khususnya bangunan yang…

Daerah Hukum Sulawesi Selatan

Anggaran Makan Minum PNS Maros Sebesar Rp4.2 miliar

07/03/2014 PNS Pemkab Maros0 comment

Maros – Untuk makan dan minum pegawai negeri Sipil (PNS) di lingkup Kabupaten Maros, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros mengalokasikan anggaran yang cukup besar. Anggaran yang dialokasikan dalam APBD tahun ini yakni mencapai Rp4.2 miliar. Anggaran tersebut dialokasikan untuk makan minum sekitar 3. 700 PNS yang ada di lingkup pemkab Maros. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Maros, Andi Nadjamuddin, mengungkapkan jika anggaran makan minum pegawai tahun ini lebih rendah dibanding tahun lalu. “Tahun lalu mencapai Rp4.4 miliar,” ungkapnya, seperti ditulis di fajar.co.id, Kamis, (6/3). Menrut Nadjamuddin, penurunan anggaran tersebut…

Daerah Hukum Sulawesi Utara

Warga Minahasa Diminta untuk Awasi Program PNPM-MP

06/03/201415/04/2014 manado, program PNPM0 comment

Minahasa – Dana yang akan terserap untuk program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MP) kabupaten Minahasa tahun ini yakni sebesar Rp.22 Miliar. Namun meski demikian, sukses tidaknya pelaksanaan program ini terletak pada pengawasan dari warga. Bupati Minahasa Jantje W Sajow (JWS) menjelaskan jika warga berhak mengawasi proses kerja PNPM-MP agar sesuai dengan yang diprogramkan. “Yang paling utama ada penggunaan keuangan yang harus transparan dan bisa dipertanggung-jawabkan,” ujar JWS seperti ditulis di manadotoday.com, Kamis (6/3). Menurut JWS, beberapa pengelolah PNPM-MP baik tingkat kecamatan, desa dan kelurahan sebelumnya sering didapati penyalahgunaan wewenang…

Hot Hukum Papua

91 Orang Terluka Akibat Perang Suku di Timika

06/03/201406/03/2014 0 comment

Jayapura – Hingga hari ini, Perang suku antara masyarakat kelompok Suku Dani dengan Suku Moni masih berlanjut di Kampung Jayanti Mimika Gunung, Distrik Kuala Kencana, Papua. Akibat kejadian tersebut, 1 orang meninggal dunia atas nama Abeneben Wenda. Ia berasal dari Suku Dani yang terkena luka panah ada bagian dada, wajah serta muka. Sementara untuk korban luka-luka tercatat sebanyak 91 orang dari kedua kelompok tersebut. Juru Bicara Polda Papua. Kombes (Pol) Sulistyo Pudjo Hartono, S.Ik., membenarkan terjadinya pertikaian antara kedua kelompok warga di Kabupaten Mimika itu. “Ada pertikaian itu dan dari…