Hukum – Page 211 of 242 – Indonesia Timur

Gubernur Sulbar Kecewa Terhadap Sikap Para Pejabat SKPD

03/09/2014 SKPD0 comment

Mamuju – Toilet di sejumlah kantor satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pemerintah provinsi Sulawesi Barat sangat tidak terjaga bahkan jorok. Bahkan, Gubernur Sulawesi Barat Anwar Adnan Saleh kecewa terhadap kondisi tersebut. “Saya kecewa melihat kebersihan toilet sejumlah kantor SKPD di lingkup Pemprov Sulbar yang tampak jorok,” kata Gubernur di Mamuju, seperti dilansir antara news. Gubernur menjelaskan kalau toilet itu kotor, itu artinya juga mencerminkan seluruh pengisi kantor yang jorok. “Ini harus dievaluasi seluruh SKPD karena umumnya memiliki ruangan kotor dan tentu akan berpengaruh pada pelayanan pemerintahan,” ucapnya. Selain toilet yang…

Hukum Maluku

Mutasi Besar-besaran di Polda Maluku

31/08/2014 Mutasi0 comment

Ambon—Kapolda Maluku Brigjen Pol Murad Ismail kembali melakukan mutasi terhadap sejumlah perwira di lingkup Polda Maluku. Hal itu dilakukan dalam rangka penyegaran terhadap roda organisasi dan peningkatkan pelayanan prima bagi masyarakat. Kabid Humas Polda Maluku AKBP Hasanuddin Mukaddar ketika dikonfirmasi membenarkan adanya informasi tersebut. Setidaknya, ada sekitar kurang lebih sekitar 70 perwira yang masuk dalam mutasi tersebut. “Memang benar ada mutasi dilingkup Polda Maluku,” katanya seperti dilansir ambonekpres.com. Mukaddar menjelaskan bahwa mutasi ini adalah hal yang wajar demi peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat terlebih itu merupakan dari penyegaran organisasi.…

Hukum Sulawesi Utara

Kendaraan yang Belum Bayar Pajak Tak Boleh Mengisi BBM

31/08/2014 bbm, pajak0 comment

Mitra – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara (Mitra) akan memberlakukan aturan untuk kendaraan. Nanti kendaraan yang belum membayar pajak, maka tidak diperkenankan mengisi BBM di SPBU. “Yang belum membayar pajak kendaraan bermotor tidak diperkenankan mengisi BBM di SPBU,” kata Sekda Mitra Ir Adrianus Tinungki Meng seperti dilansir manado24.com. Adrianus mengatakan, pihak pemerintah daerah akan mendata kendaraan baik roda dua maupun roda empat. “Kami siap membantu dan memberikan kontribusi dalam pelaksanaan operasi sadar pajak,” jelasnya. Hal ini, kata Adrianus, sebagaimana hasil kesepakatan saat rapat koordinasi tim pembina Samsat yang dirangkaikan dengan…

Hukum Maluku Utara

Ilegal Fishing, 50 Orang Nelayan Asing Ditangkap di Malut

30/08/201412/11/2014 bea cukai, ilegal fishing, nelayan asing, perikanan, ternate0 comment

50 orang nelayan asing serta kapalnya ditangkap petugas Bea Cukai Malut karena terbukti melakukan aktifitas pencurian ikan (illegal fishing) di perairan Malut

Hukum Papua Barat

Ketua KNPB Sorong Tewas Mengapung Terbungkus Karung

29/08/201425/11/2014 Ketua KNPB, KNPB, sorong0 comment

Sorong- Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Sorong Raya, Provinsi Papua Barat, Martinus Yohame ditemukan tewas. Diaditemukan oleh seorang nelayan di pesisir Pulau Nana, dekat Pulau Dom Distrik Sorong Kepulauan Kota Sorong, Selasa, (26/8/2014) lalu, sekitar pukul 07.00 Wit. Berdasarkan informasi dari majalahselangkah.com, Kamis (28/08/14), Martinus Yohame ditemukan mengapung dalam kondisi terbungkus karung. Selain itu, kaki dan tangannya juga terikat kawat dan mukanya hancur akibat hantaman benda tumpul. Sebelumnya, Martinus hilang secara misterius pada tanggal 20 Agustus 2014, 2 hari sebelum Presiden Republik Indonesi Susilo Bambang Yudoyono membuka acara…

Hukum Papua

Miras, Perusak Kehidupan Orang Papua

26/08/2014 Miras0 comment

Jayapura – Salah satu faktor yang merusak kehidupan keluarga, kesehatan, pendidikan orang Papua adalah minuman keras (Miras). Hal itu diungkapkan oleh Dosen Sekolah Tinggi Filsafat Teologi (STFT) Fajar Timur Jayapura, Theo Kossay belum lama ini. “Miras, salah satu pembunuh orang Papua,” kata Theo, seperti dilansir majalahselangkah.com Selasa, (26/08/14). Bahkan, Theo merasa pesimis jika peredaran miras tersebut bisa dihentikan begitupun dengan prilaku anak muda yang paling banyak mengkonsumsi minuman haram tersebut. “Saya tidak yakin kalau pemuda ke depan tidak akan menghentikan miras, karena akarnya sudah tumbuh marak di tengah kehidupan orang…

Hukum Sulawesi Utara

Perizinan Pelaku usaha di Tomohon Diperketat

24/08/2014 izin pelaku usaha, SIUP0 comment

Tomohon – Sebagai upaya peningkatan pelayanan perizinan, Pemerintah Kota Tomohon melalui Bagian Administrasi Ekonomi Jumat (22/08) bertempat di Aula lantai 3 kantor walikota menggelar rapat koordinasi antar lembaga. Kabag Administrasi Ekonomi Setdakot Tomohon Vonny Montolalu SE mengatakan bahwa rapat kordinasi ini dilakukan untuk merumuskan berbagai permasalahan yang muncul di lapangan dalam pelayanan perizinan. “Serta menentukan arah kebijakan dalam pelayanan perizinan antar lembaga pemangku kepentingan dan stackholder selaku pelaku usaha dan juga mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih,” tuturnya seperti dilansir manado24.com. Montolalu menegaskan bahwa Pemkot Tomohon bakal melakukan pengendalian dan…

Hukum Sulawesi Tengah

Di Poso, Kasus Pencabulan Mendominasi

23/08/2014 Kasus Pencabulan0 comment

Poso – Di wilayah Poso, Sulawesi Tengah, kasus tindak pidana asusila mendominasi sebagai perkara hukum. Kasus yang sebagian besar menimpa perempuan dan anak-anak, dalam setahun terakhir masuk dalam peringkat teratas mencapai 80 persen perkara hukum di Kejaksaan Negeri Poso. “Kasus tersebut hampir sering terjadi dan yang menjadi pelaku dan korban hanya seputar keluarga dan tetangga,” kata Kajari Poso, Nur Tamam seperti dilansir metrosulteng.com. Tamam menjelaskan bahwa pelaku yang terbukti melakukan perbuatan cabul tersebut tidak segan-segan dituntut dengan hukuman yang berat. “Pelaku telah melanggar hukum dan telah merusak masa depan korban.…

Hukum Maluku Utara

Absensi Pegawai di Pemprov Malut Diperketat

21/08/2014 Absensi Pegawai0 comment

Sofifi – Absensi atau daftar kehadiran bagi pegawai di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) diperketat. Hal ini ditegaskan oleh sekretaris Provinsi (Sekprov) Madjid Husen belum lama ini. Madjid mengatakan, daftar kehadiran menjadi basis penghitungan pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP). “Pemprov akan memperketat absensi pegawai karena setelah dilakukan evaluasi,” katanya seperti dilansir malut.co.id. Menurut Madjid, banyak PNS yang melakukan manipulasi daftar kehadiran. PNS tersebut tidak berkantor, tapi daftar hadirnya diparaf oleh rekan kerjanya. “Akibatnya dalam pembayaran TTP, PNS yang malas berkantor juga terima seperti orang yang rajin berkantor,” ujarnya.…

Hukum Papua

29 Napi di Lapas Klas II B Timika Melarikan Diri

19/08/2014 Lembaga Pemasyarakatan, Napi, narapidana0 comment

Timika – 29 orang narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, dikabarkan kabur pada Minggu (10/08/14) lalu. Hingga Senin (18/08/14), mereka belum ditangkap kembali. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Provinsi Papua, Deminaus Rumbiak mengatakan bahwa pihak berwajib masih melakukan pencarian. “Selain itu, pejabat Lapas Timika yang mengeluarkan para narapidana dan tahanan dari lapas tanpa prosedur resmi, akan ditindak tegas,” katanya seperti dilansir majalahselangkah.com. Adapun pejabat yang terancam dicopot yakni Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Lapas Klas II B…