Hukum – Page 211 of 233 – Indonesia Timur

Berakhir Masa Bhakti, Legislator DPRD Sidrap diminta “Angkat Kaki”

15/04/2014 legislator, rumah dinas0 comment

Sidrap – Menyusul akan berakhirnya masa bhakti, kalangan anggota DPRD Kabupaten Sidrap periode 2009-2014 diminta mengosongkan rumah dinasnya. Selain itu, mereka juga diminta untuk mengembalikan seluruh fasilitas ke pemerintah. Adapun fasilitas pemerintah yang diminta untuk dikembalikan diantaranya, mobil, motor, rumah dinas bahkan juga laptop. Semua fasilitas tersebut harus dikembalikan karena akan digunakan untuk anggota DPRD yang baru nantinya. “Rencana penarikan aset yang dikuasai legislator dilakukan dalam waktu dekat ini,” kata Kepala Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sidrap, Yusri Jabir melalui siaran persnya, belum lama ini. Menurut Yusri, fasilitas…

Agenda Hukum Sulawesi Tengah

Tahun Ini, Jatah Penerimaan Polwan Sulteng Sebanyak 150 Personel

12/04/2014 penerimaan polwan, polwan0 comment

Palu – Bagi para wanita yang memiliki keinginan untuk penjadi polisi wanita (Polwan), kali ini Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah membuka penerimaan calon Polisi Wanita (Polwan) yang rencananya akan ditempatkan di sejumlah Polsek yang ada di Sulteng. “Penerimaan calon Polwan ini, tidak lain perintah langsung Presiden RI, Susilo Bambang Yudoyono (SBY) melalui Kapolri Jendral Pol Sutarman yang disebar ke seluruh Polda se-Indonesia,” ujar Pejabat Humas Polda Sulteng, Kompol Rostin T. Menurutnya, tahun 2014 ini, sekitar 70 personel Polwan diminta langsung oleh presiden agar diterima. “Polda Sulteng sendiri, mendapat jatah 150…

Hukum Papua

Diduga Tak Loyal, Gaji Sejumlah Pejabat Intan Jaya Ditahan

10/04/201415/04/2014 caleg, pileg 20140 comment

Intan Jaya – Karena alasan tak loyal, Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni dikabarkan menahan gaji para pegawai pemerintahan Intan Jaya. Hal itu disampaikan oleh staf di Dinas Kesehatan Intan Jaya, Yoseph Tipagau serta Jhon Sani, selaku Staf di salah satu distrik di Intan Jaya. “Gaji dihentikan dari kepala kampung sampsi para SKPD. Setelah pemilihan Caleg baru gaji kami akan diaktifkan,” kata Tipagau, seperti dilansir majalahselangkah.com, (08/4/14). Menurutnya, penahanan gaji tersebut dipicu oleh 5 kepala dinas yang dianggap melawan dan tidak loyal. “Akibatnya, beberapa pegawai tidak masuk kerja. Aktivitas pelayanan untuk…

Hukum Papua

Tuntut Pembebasan Tapol, Mahasiswa Uncen Palang Kampus

09/04/2014 kampus uncen, tapol0 comment

Jayapura – Kampus Uncen Jayapura di Kelurahan Yabansai, Distrik Heram kembali dipalang para Mahasiswa. Mahasiswa yang menamakan dirinya Solidaritas Mahasiswa Peduli HAM dan Rakyat Papua mengancam tidak akan membuka palangan tersebut sebelum pihak Rektor Uncen Jayapura bertemu dengan para mahasiswa. Aksi pemalangan tersebut berlangsung senin, 07 april 2014, sekitar pukul 08.00 WIT dan menyebabkan kegiatan perkualiahan lumpuh total. Mahasiswa yang hendak ke kampusnya masing-masing berbalik arah untuk pulang ke rumahnya. Koordinator demo, Alfares Kapisa mengatakan, aksi pemalangan itu bisa berlanjut terus setiap harinya, apabila pihak Manajemen Rektor Uncen tidak menjawab…

Hukum Nusa Tenggara Timur

Akhirnya, TKI Wilfrida Asal NTT Bebas dari Hukuman Mati

08/04/2014 0 comment

Kupang— Sebelumnya terancam hukuman mati, TKI Wilfrida Soik akhirnya divonis tidak bersalah dalam sidang Mahkamah Tinggi Kota Bharu, Kelantan, Malaysia, Senin (7/4). Sebelumnya, TKI asal Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT) ini terancam hukuman gantung karena diduga membunuh majikannya. Setelah bebas, Wilfrida tidak akan langsung dipulangkan ke indonesia, namun akan menjalani rehabilitasi dulu di Johor Hospital, Malaysia. “Kita bersyukur Wilfrida bebas. Ini berkat doa dan perjuangan tidak lelah dari pemerintah dah masyarakat Indonesia,” kata Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Nusa Tenggara Timur Sarah Lerry Mboeik. Dikutip lintas ntt.com, sebelumnya…

Hukum Maluku Politik

Kapolda Maluku; Keamanan Pemilu adalah Harga Mati

08/04/2014 pileg 2014, polda maluku0 comment

Maluku — Memasuki pelaksanaan hari pemungutan suara 9 April mendatang, jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Maluku terus menyiapkan diri. Aparat kepolisian bertugas mengamankan jalannya pesta politik lima tahunan itu agar berjalan aman dan lancar. Polda Maluku menambah 101 Personil; 70 personil brimob, ditambah dari satuan Sabhara untuk menambah personel pengamanan di Polres Malra. Secara keseluruhan aparat tambahan yang diterjunkan Polda ke Polres se-Maluku sebanyak 829. “Sedangkan seluruh jajaran Polda yang ikut pengamanan pemilu ini yakni 4.300 anggota,” ujar Kapolda Maluku, Brigjen (Pol) Ismail Murad di Mapolres Malra, beberapa hari lalu. Jumlah…

Dua Kapal Ikan Milik PT. PBR Ditangkap

07/04/201407/04/2014 0 comment

AMBON – Dua kapal berbendera Indonesia yang diduga menangkap ikan di laut Aru dengan menggunakan alat tangkap pukat ikan, ditangkap Kapal Pengawas, Hiu Macan 006 milik Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). “Kapal yang ditangkap tersebut ada dua unit yakni KM. Antasena 139 dan KM. Antasena 838,” kata Kepala Stasiun PSDKP Tual, Mukhtar, Senin (7/4) di Ambon. Dikatakannya, kedua kapal tersebut, milik PT. Pusaka Benjina Resources (PBR) yang seharusnya beroperasi di perairan ZEEI Arafura. Saat ini, lanjut Mukhtar, KM Antasena 139…

Hukum Papua

Kontak Senjata di Perbatasan, Kapolres Jayapura Terluka

05/04/201420/04/2014 bintang kejora, jayapura, kontak senjata, papua nugini, perbatasan0 comment

Jayapura – Kontak senjata di perbatasan Papua New Guenia (PNG) –Indonesia kembali terjadi pada pagi ini, Sabtu (05/04). Kontak senjata terjadi antara belasan orang berpakaian loreng dan TNI di kampung Wutung, distrik Muara Tami. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kontak senjata terjadi sejak pagi jam 06.00 waktu Papua. Beberapa orang yang mengenakan pakaian loreng membakar ban dan juga memblokade jalan masuk ke PNG. Salah seorang wartawan Elshinta, Aman Hasibuan menyampaikan bahwa dalam baku tembak tersebut dikabarkan juga, bendera Papua Barat, Bintang Kejora dikibarkan disana. “Bintang Kejora yang ada berkibar disini, sementara bendera…

Hukum Sulawesi Selatan

Ada 200 Lebih Ijazah Palsu yang Mencatut Nama UNM

04/04/201415/04/2014 ijazah palsu, pendidikan, unm0 comment

Makassar – Kepala Sub Bagian Pendidikan dan Evaluasi Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK), Universitas Negeri Makassar (UNM), M Nawir mengungkapkan jika ada 200 orang lebih pengguna ijazah palsu yang mencatut nama UNM. “Jumlahnya mencapai 200-an orang namun baru 74 pengguna ijazah palsu yang terdata,” katanya, di Menara Phinisi UNM, Kamis, 3 April. M Nawir mengatakan, penggunaan ijazah palsu sejak 2008 yang ditemukan pihaknya semakin banyak. “Ijazah palsu yang kami kumpulkan baru 74 tetapi itu masih data lama,” ungkapnya. Lebih lanjut Dia menambahkan, masih banyak yang belum di data secara…

Hot Hukum Papua

RUU Otsus Plus; Kado Terakhir Presiden SBY untuk Papua

03/04/201415/04/2014 otsus plus, RUU Otsus Plus, susilo bambang yudhoyono0 comment

Jayapura —Korwil Partai Demokrat Papua Willem Frans Ansanay mengungkapkan jika Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ingin menjadikan pembahasan RUU Otsus Plus (RUU Otsus di Tanah Papua), sebagai kado terakhir sebelum dirinya mengakhiri masa jabatannya. Frans berkeyakinan bahwa sebelum pelantikan kabinet pada bulan Oktober mendatang, semua perjuangan UU Otsus Plus sudah bisa dipersembahkan bagi rakyat Papua. “Ini komitmen Presiden bahwa dia turun dari pemerintahannya dengan memberikan kado bagi Papua,” ujarnya, . Sampai saat ini, kata Frans, pihak Pemerintahan telah mengeluarkan instruksi kepada para menterinya agar bisa merespon secara cepat mengenai…