Hukum Sulawesi Utara 

Perusahaan Tanpa Identitas di Kota Bitung Terancam Ditutup

Bitung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung akan bertindak serius terhadap perusahaan yang sengaja menghindari pajak dan retribusi. Bahkan perusahaan tanpa identitas tersebut terancam bakal ditutup jika tidak mengikuti peraturan daerah (Perda) yang berlaku. Hal itu sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Bagian Perekonomian Pemkot Bitung Handry Tirayoh, belum lama ini. “Kita akan berikan teguran. Tapi apabilah tidak diindahkan terpaksa perusahaan tersebut akan kita tutup,” tegasnya, seperti ditulis manadotoday.com, Selasa, 25/2. Tirayoh menjelaskan jika Walikota Bitung Hanny Sondakh dan Wakil Walikota Max Lomban sudah menginstruksikan agar dilakukan penertiban terhadap perusahaan yang tidak jelas…

Read More
Hot Hukum Nusa Tenggara Timur 

Diduga Korban Trafiking, TKW Asal Kupang Pulang Tanpa Nyawa

Kupang – Tenaga kerja wanita (TKW) asal Desa Kapan, Kecamatan Molo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT) yang sebelumnya dikabarkan hilang selama tiga tahun dipulangkan ke daerah asalnya tanpa nyawa. Jenasah TKW yang bernama Marni Baun, (23) itu dipulangkan menggunakan pesawat lion air, Sabtu, 22 Februari 2013 malam. Setelah sampai, langsung dijemput keluarganya bersama aparat kepolisian resort Kupang Kota, dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Derah (RSUD) Johanis Kupang untuk dilakukan autopsi. Kakak korban, Nimbrod Baun mengatakan korban menghilang dari rumah sejak tahun 2010 lalu,…

Read More
Hukum Sulawesi Utara 

Samsat Bitung Sosialisasi Sadar Pajak Sampai Ke tingkat Kelurahan

Bitung –Unit Pelayanan Tehnis Daerah (UPTD) Sistem pelayanan satu atap (Samsat) kota Bitung Sulawesi Utara (Sulut) mensosialisasikan dan mengkampanyekan program Pelopor Sadar Pajak hingga tingkat kelurahan. Hal itu dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor. Kepala UPTD Samsat Bitung Ocvy Leke mengungkapkan program ini sebagai tindaklanjut penandatanganan fakta Integritas antara Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Sinyo Harri Sarundajang (SHS) dan dan Walikota Bitung Hannny Sondakh, pada pertengahan  Desember 2014 lalu. “Pelaksanaan program ini sendiri dilakukan bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak demi kemajuan pembangunan di Kota Bitung dan Provinsi…

Read More
Hot Hukum Papua 

Tak Layak Konsumsi, 2,5 Ton Daging Ayam Dimusnahkan di Nabire

Nabire – Stasiun Karantina Pertanian (SKP) Kelas I Biak, Wilayah Kerja (Wilker) Nabire, Provinsi Papua, memusnahkan 2,5 ton daging ayam potong yang tiba di Nabire. Daging ayam tersebut menurut informasi yakni berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Daging ayam sejumlah 2,5 ton itu didatangkan dari Surabaya, Jawa Timur dengan Kapal Barang (Cargo) KM Tanto Raya pada 22 Januari 2014 lalu di pelabuhan laut Samabusa Nabire. Adapun alasan pemusnahan itu yakni dikarenakan daging ayam dibawa bersama dengan sejumlah barang yang juga tak berijin. Selain tak berijin, daging ayam juga dalam kondisi membusuk…

Read More
Hukum Sulawesi Tenggara 

Dinas Pendapatan Kota Kendari Terbitkan 80.000 SPPT Pajak

Kendari – Pada awal pekan ini, dinas pendapatan daerah Kota Kendari mulai membagikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Kota Kendari Nahwa Umar. Pihaknya mengaku Kota Kendari sudah menyelesaikan pembagian SPPT di 8 kecamatan di Kota kendari hingga hari Jumat (21/2) Dispenda. “Dari 10 kecamatan di kota Kendari tinggal Kecamatan Kadia dan Kecamatan Mandonga yang belum dibagikan,” ujar Nahwa seperti dilansir kendarinews.com, Minggu, 23/2. Lebih lanjut Nahwa menjelaskan jika rencananya pembagian SPPT di kedua kecamatan itu akan dirampungkan hari senin(24/2)…

Read More
Hukum Sulawesi Barat 

Sejumlah PNS di Majene Terancam Tidak Naik Pangkat

Majene- Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemerintah Kabupaten Majene saat ini sedang was-was. Betapa tidak, mereka yang belum menyelesaikan hasil temuan audit BPK RI, kenaikan pangkatnya terancam tidak akan diproses. Selain itu, Pemkab Majene juga tidak akan melayani proses kenaikan gaji berkala kepada PNS yang melalaikan hasil temuan BPK tersebut. Hal itu sebagaiman ditegaskan oleh Asisten Satu Bidang Ketataprajaan, Rizal Muchtar, di kantor Bupati Majene, Senin 17 Februari. Rizal berharap agar setiap pimpinan SKPD sekiranya menganalisis jajaran PNS yang dibawahinya. Apabila ada oknum PNS belum bebas temuan, diminta…

Read More
Gorontalo Hukum 

Dalam Sehari, Ada 5 Instansi di Gorontalo yang Di Demo

Gorontalo –Pada hari Senin (17/2), sedikitnya ada lima instansi di wilayah Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Gorut dan Pohuwato menjadi sasaran aksi unjuk rasa. Aski tersebut menyuarakan sejumlah tuntutan salahsatunya mengenai penegakan hukum di daerah tersebut. Seperti dilansir gorontalopost.com, sekitar pukul 13.00 Wita masa aksi yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Peduli Hukum menyampaikan aspirasi berupa tuntutan Jaksa Penuntut umum Kejari Limboto yang dinilai tidak objektif. Hal itu terjadi setelah Oknum Kades Upomela YP alias Yusuf terdakwa kasus penganiayaan kepada Warganya Amna Ibrahim hanya mendapatkan tuntutan satu bulan penjara. “Telah terjadi penganiayaan kepada…

Read More
Hot Hukum Nusa Tenggara Timur 

Terbengkalai, RSJ Kupang Jadi Tempat Mesum dan Kandang Hewan

Kupang – Seyogyanya, rumah sakit adalah tempat mengobati orang yang sedang sakit apalagi untuk rumah sakit jiwa (RSJ), akan tetapi ada yang berbeda dengan Rumah Sakit Jiwa yang ada di Kelurahan Naimata, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Salah seorang warga Naimata, Alfonz, mengaku jika RSJ ini sering dijadikan tempat esek-esek para anak muda dan pasangan selingkuh. “RSJ sering digunakan oleh pasangan yang tidak jelas untuk lakukan tindakan asusila,” ujarnya, seperti dikutip nttterkini.com, Senin, 17 Februari 2014. Menurut dia, peristiwa itu bukan terjadi sekali saja, hampir sertiap malam Gedung itu…

Read More
Daerah Hukum Sulawesi Barat 

Camat di Majene Diminta Selektif Keluarkan IMB

Majene – Kepala kecamatan di Majene diminta agar lebih selektif mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Tidak dibenarkan untuk memberikan izin pembangunan dengan alih fungsi lahan pertanian. Regulasi tersebut sebagai bentuk antisipasi berkurangnya areal persawahan di Majene akibat alih fungsi lahan pertanian yang terjadi terus menerus. Dinas Pertaniandan Peternakan (Distanak) Majene melarang mengalihfungsikan lahan persawahan menjadi areal perumahan. Sebagaimana diungkapkan oleh kepala Distanak Majene, Iskandar Muri beberapa waktu lalu. Pihaknya telah mengedarkan surat pelarangan penerbitan izin alih fungsi lahan persawahan ke seluruh camat yang ada di Majene. “Kita harapkan, Camat lebih…

Read More
Hukum Nusa Tenggara Timur 

Sat Pol PP NTT Amankan Lima Pasangan Selingkuh

Kupang – Satuan polisi pamong praja (Sat Pol PP) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), berhasil menangkap Lima pasangan selingkuh, Selasa, 11 Februari 2014 malam sekitar pukul 21.00 hingga 24.00 Wita Wita. Penangkapan tersebut dilakukan setelah tertangkap basah berduaan dalam kos-kosan mereka. Bidang penegak peraturan daerah (Perda) Sat Pol PP NTT, Kornelis Wadu mengatakan penggrebekan itu dilakukan atas laporan masyarakat setempat. “Mereka yang diamankan kebanyakan adalah mahasiswa yang kos di RT28/RW08 Kelurahan Kayu Putih, Kota Kupang. Pasangan mahasiswa sebanyak tiga pasang, sedangkan dua pasangan lainnya adalah pasangan kumpul kebo,” ujarnya, seperti…

Read More