Hukum – Page 222 of 242 – Indonesia Timur

Di Sultra, Bangunan Tanpa Amdal Bakal Kena Sanksi

08/03/2014 Amdal, IMB0 comment

Kendari – Pembangunan gedung berskala besar harus memiliki dokumen analisis dampak lingkungan hidup (Amdal). Hal itu ditegaskan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Rusnani. Rusnani mengatakan jika ditemukan bangunan yang tidak memiliki Amdal, pihaknya akan memberikan sanksi. Adapun sanksi yang diberikan yakni berupa sanksi administrasi dan penghentian pembangunan. “Berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup, dokumen Amdal penting untuk dimiliki, apalagi untuk bangunan yang berskala besar,” ujarnya, seperti dilansir Kendarinews.com, Jum’at (7/3). Menurut Rusnani, pihaknya rutin melakukan pengawasan terhadap pembangunan khususnya bangunan yang…

Daerah Hukum Sulawesi Selatan

Anggaran Makan Minum PNS Maros Sebesar Rp4.2 miliar

07/03/2014 PNS Pemkab Maros0 comment

Maros – Untuk makan dan minum pegawai negeri Sipil (PNS) di lingkup Kabupaten Maros, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros mengalokasikan anggaran yang cukup besar. Anggaran yang dialokasikan dalam APBD tahun ini yakni mencapai Rp4.2 miliar. Anggaran tersebut dialokasikan untuk makan minum sekitar 3. 700 PNS yang ada di lingkup pemkab Maros. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Maros, Andi Nadjamuddin, mengungkapkan jika anggaran makan minum pegawai tahun ini lebih rendah dibanding tahun lalu. “Tahun lalu mencapai Rp4.4 miliar,” ungkapnya, seperti ditulis di fajar.co.id, Kamis, (6/3). Menrut Nadjamuddin, penurunan anggaran tersebut…

Daerah Hukum Sulawesi Utara

Warga Minahasa Diminta untuk Awasi Program PNPM-MP

06/03/201415/04/2014 manado, program PNPM0 comment

Minahasa – Dana yang akan terserap untuk program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MP) kabupaten Minahasa tahun ini yakni sebesar Rp.22 Miliar. Namun meski demikian, sukses tidaknya pelaksanaan program ini terletak pada pengawasan dari warga. Bupati Minahasa Jantje W Sajow (JWS) menjelaskan jika warga berhak mengawasi proses kerja PNPM-MP agar sesuai dengan yang diprogramkan. “Yang paling utama ada penggunaan keuangan yang harus transparan dan bisa dipertanggung-jawabkan,” ujar JWS seperti ditulis di manadotoday.com, Kamis (6/3). Menurut JWS, beberapa pengelolah PNPM-MP baik tingkat kecamatan, desa dan kelurahan sebelumnya sering didapati penyalahgunaan wewenang…

Hot Hukum Papua

91 Orang Terluka Akibat Perang Suku di Timika

06/03/201406/03/2014 0 comment

Jayapura – Hingga hari ini, Perang suku antara masyarakat kelompok Suku Dani dengan Suku Moni masih berlanjut di Kampung Jayanti Mimika Gunung, Distrik Kuala Kencana, Papua. Akibat kejadian tersebut, 1 orang meninggal dunia atas nama Abeneben Wenda. Ia berasal dari Suku Dani yang terkena luka panah ada bagian dada, wajah serta muka. Sementara untuk korban luka-luka tercatat sebanyak 91 orang dari kedua kelompok tersebut. Juru Bicara Polda Papua. Kombes (Pol) Sulistyo Pudjo Hartono, S.Ik., membenarkan terjadinya pertikaian antara kedua kelompok warga di Kabupaten Mimika itu. “Ada pertikaian itu dan dari…

Hukum Sulawesi Selatan

Oknum Pejabat Pemkot Palopo Jual Belikan Tanah Negara

06/03/2014 jual beli tanah negara0 comment

Palopo – Seorang oknum pejabat di Pemkot Palopo menjual tanah milik pemerintah di kawasan pesisir jalan lingkar. Penjualan tersebut dilakukan dengan memberikan Surat Keterangan Penjualan Tanah (SKPT) kepada masyarakat setempat. Moh Hatta Toparakassi selaku Asisten III Pemkot Palopo menegaskan bahwa perbuatan itu tidak dibenarkan oleh aturan. “Itu merupakan aset negara. Penjualan aset negara masuk pada tindakan korupsi,” ujarnya, seperti dilansir fajar.co.id, Rabu, (5/3). Lebih lanjut, Hatta menambahkan, pengkaplingan tanah di pesisir dan menjual kepada warga itu merupakan salah besar. Menurut Hatta, mereka yang melakukan itu sudah melakukan kesalahan besar karena…

Hukum Sulawesi Selatan

Walikota Makassar Yakinkan K2 Pasti Jadi PNS

04/03/2014 CPNS K2, pegawai k20 comment

Makassar – Pengumuman hasil CPNS K2 beberapa waktu lalu memang diwarnai protes di berbagai daerah, termasuk di Makassar. Untuk menenangkan mereka yang tidak lolos, wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin meminta agar K2 yang masuk dalam database tidak perlu kasat-kusuk lagi, apalagi melakukan demo penolakan. “Honorer K2 akan terangkat jadi PNS, meskipun pengangkatannya bertahap,” ujarnya, seperti dilansir kendarinews.com, Minggu, 01/2. Ilham mengatakan, pihaknya akan tetap melakukan verifikasi data-data honorer yang ada terlebih dahulu. Apalagi, sebelumnnya pernah ada gejolak dari sejumlah honorer yang memprotes terkait dugaan SK dan rekayasa data dari…

Hukum Sulawesi Tengah

Pasar Narkoba Masih Besar, BNN Sulteng Gencar Sosialisasi

03/03/2014 BNN Sulteng, narkoba0 comment

Palu – Berdasarkan Data Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulteng pada tahun 2011 lalu menunjukkan jumlah pengguna narkotika di Sulteng mencapai 36.000 orang. Tentunya, tahun 2014 ini, jumlah tersebut lebih besar lagi mengingat banyak kasus yang sudah ditangani. Kepala BNN Provinsi Sulteng Kombes Sutarso mengungkapkan, pengguna tersebar hampir di setiap kabupaten, tetapi dominan di Kota Palu, Kabupaten Poso, dan Parigi Moutong. Sementara dari segi usia, kebanyakan pengguna berada di rentang umur 15-35 tahun dimana usia mereka sedang produktif. “Dari 36.000 orang tersebut sebanyak 9.000 orang pengguna konstan atau tetap, sisanya pengguna…

Hukum Maluku

Sejak Tahun 2013-2014, Polres Malra Ringkus 65 Bandar Togel

01/03/201401/03/2014 togel0 comment

Maluku—Komitmen Kepolisian Resor Maluku Tenggara untuk memberantas judi toto gelap (togel) tidak hanya isapan jempol belaka. Kapolres Malra, AKBP Laurens R Iroth mengungkapkan jika, Polres Malra dan Kota Tual itu sejauh ini sudah berhasil meringkus 65 bandar dan pengedar buku togel. “Sudah 65 bandar dan kaki tangannya yang berhasil ditangkap sejak tahun 2013-2014,” ujarnya seperti ditulis di ambonekpress.com, 01/03 Laurens menjelaskan, tertangkapnya 65 orang yang ditetapkan terlibat dalam permainan judi masal itu merupakan prestasi terbesar di wilayah Provinsi Maluku. Hanya saja, lanjut dia masalah togel tidak sepenuhnya diserahkan kepada polisi.…

Daerah Ekonomi & Bisnis Hukum Maluku

Tunggakan Raskin Diatas 1 Tahun Harus Ditangani Secara Hukum

27/02/2014 raskin bermasalah0 comment

Ambon —Pemerintah kabupaten atau kota yang memiliki tunggakan beras bagi masyarakat miskin (raksin) kepada Perum Regional Badan Urusan Logistig (Bulog) Maluku harus ditangani oleh penegak hukum. Sekretaris Daerah (sekda) Provinsi Maluku, Ros Far-Far mengungkapkan, bagi pemerintah kabupaten atau kota yang memiliki tunggakan raskin kita sudah mengambil dua alternative. “Tunggakan yang memang sudah diberikan tindakan administrasi berupa tuntutan ganti rugi. Sementara tunggakan yang melebihi satu tahun ke atas kasusnya harus dilimpahkan ke kejaksaan untuk diproses hukum,” tegasnya, seperti ditulis ambonekpress.com, Kamis (27/2). Lebih lanjut, Far-Far menjelaskan, pada kenyataan ada sedikit mengalami…

Hukum Maluku

Ratusan Honorer K2 Kepung Kantor Bupati SBB

25/02/2014 honorer k20 comment

Kantor Bupati SBB dikepung ratusan pegawai honorer K2, Senin (24/2). Mereka memprotes pengumuman pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari jalur honorer yang dinilai banyak kecurangan. Sejak pagi, masa sudah ada di depan kantor bupati bahkan mereka merusak pagar dan langsung menerobos masuk. Massa kemudian melampiaskan kemarahannya dengan melempari semua kaca jendela kantor itu dengan batu. Tak hanya melempari kaca-kaca, massa juga masuk ke Kantor BKD dan mengobrak-obrik ruangan tersebut. Massa juga mengeluarkan ratusan dokumen dan membakar dokumen-dokumen itu di halaman kantor. Salah seorang masa mengatakan “Silahkan laporkan ke pak…