Hukum – Page 224 of 242 – Indonesia Timur

Pasca Kontak Senjata, Penjagaan di Poso Diperketat

08/02/2014 konflik poso0 comment

Touna – Usai baku tembak yang terjadi antara anggota brimob dan warga di Poso, kini penjagaan semakin diperketat. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Tojo Una-Una (Touna) AKBP Wirdo Nefisco Sik,Msi yang di temui Wartawan Jumat (7/2). Nefisco mengatakan, pihaknya akan semakin memperketat penjagaan di perbatasan Kabupaten Poso dan Kabupaten Tojo Una-una. Adapun tujuan di perketat penjagaan ini untuk menjaga kemungkinan kejahatan pasca penebakan yang menewaskan Anggota polisi. “Kita akan menerjunkan Aparat gabungan TNI Polri, di wilayah perbatasan Kabupaten Poso dan Kabupaten Tojo Una-una,” ujarnya, seperti dikutip stusulteng.com,…

Gorontalo Hukum

Tersinggung, Peminta Sumbangan Ngamuk di Polda Gorontalo

07/02/2014 polda gorontalo0 comment

Gorontalo – Rabu (4/2), salah seorang peminta sumbangan mengamuk di halaman kantor Polda Gorontalo. Dia mengamuk karena merasa dihina oleh salah seorang rekannya yang juga sesama peminta sumbangan. Hal itu menarik perhatian para anggota kepolisian yang ada di dalam markas Polda Gorontalo. “Tangkap dia komandan. Dia peminta-minta sumbangan yang ilegal. Dia sengaja membawa nama yayasan kami untuk memita sumbangan di kantor-kantor,” ujar Hartati Yusuf, seperti dikutip gorontalopost.com, kamis (06/02). Kemudian, sejumlah anggota piket yang tengah melakukan penjagaan di pos depan pintu gerbang Polda Gorontalo langsung mengamankan ibu tersebut. Sementara rekannya…

Hukum Sulawesi Selatan

Pejabat Jeneponto Masih Nunggak Pajak Randis Sampai 3 Tahun

05/02/2014 randis, tunggakan pajak0 comment

Jeneponto – Para pejabat pemerintahaan kabupaten Jeneponto patut malu dengan masyarakat biasa karena kelakuan mereka. Pasalnya mereka belum mampu merubah kebiasaan lamanya yakni menunggak pajak kendaraan dinas yang mereka gunakan bahkan jumlahnya mencapai 0,5 Milyar. Para pejabat tersebut melakukan kesalahan yang berulang kali dengan menunggak pembayaran pajak Randis di Samsat Jeneponto. Adapun rata-rata waktu menunggak pajak randis tersebut yaitu dua hingga tiga tahun. Hal itu terungkap pada pemeriksaan kendaraan dinas yang dilakukan bupati Jeneponto Iksan Iskandar di lapangan stadion mini Turatea, Selasa 4 Februari. Berdasarkan hasil pemeriksaan randis, terungkap ada…

Gorontalo Hukum

Galakan Pemberantasan Maksiat, Satpol PP Gorontalo Gelar Razia Rutin

03/02/2014 pasangan mesum, razia PSK0 comment

Gorontalo – Pemerintah Kabupaten Gorontalo terus menggala-kan pemberantasan maksiat di wilayah tersebut. Belum lama ini misalnya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gorontalo berhasil menjaring salah seorang oknum mahasiswi dari salah satu Perguruan Tinggi terkenal di Provinsi Gorontalo inisial DK (22) bersama salah seorang pria yang bukan muhrimnya inisial IS di kamar hotel yang ada di Limboto Sabtu, (1/2) sore. Sebelumnya, seperti dikutip gorontalopost.com, senin, (03/02), Satpol PP yang sering melakukan Razia di setiap malam Minggu dan malam kamis menerima informasi dari warga perihal keberadaan sepasang pria dan wanita menginap di…

Daerah Hukum Sulawesi Tengah

Ada Oknum Ngaku Tim KPK, Bupati Touna; “Jangan Percaya Itu”

02/02/2014 Oknum KPK0 comment

Touna- Bupati Tojo Una-una (Touna), Damsik Ladjalani, menghimbau seluruh jajarannya di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemerintah Kabupaten Touna, untuk tidak percaya apabila ada oknum yang mengaku-ngaku sebagai TIM KPK. Himbauan tersebut menindaklanjuti kejadian beberapa hari lalu dimana ada orang yang mengaku-ngaku sebagai aparat anti korupsi KPK, dan meminta dokumen tertentu. “Beberapa hari lalu ada orang yang mengaku sebagai tim pemberantasan korupsi, minta dokumen dan segala macam di Dinas. Saya minta kepala SKPD jangan percaya itu,” uja Damsik, seperti ditulis di satusulteng.com, Minggu, 01/02. Bupati Damsik mengatakan ada salah satu…

Hukum Nusa Tenggara Timur

Polda NTT Amankan 52 TKW Ilegal Asal Kupang

31/01/201430/04/2014 kupang, TKW Ilegal0 comment

Kupang – Kepolisian daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur (NTT) berhasil menggagalkan 52 calon tenaga kerja wanita (TKW) ilegal asal daerah tersebut, Rabu, 29 Januari 2014 kemarin. Rencananya mereka akan diseludupkan ke Malaysia. Calon tenaga kerja tersebut diamankan karena tidak miliki dokumen resmi ketenagakerjaan dan juga masih di bawah umur. Mereka ditampung PT Malindo Mitra Perkasa di kelurahan Maulafa, Kota Kupang. Para calon TKW tersebut, rencananya akan dikirim ke Malaysia melalui pintu Bandara El Tari Kupang. Setelah diamankan, puluhan calon TKW itu kemudian digelandang ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTT.…

Hukum Nusa Tenggara Timur

Kepala BKPMD Flotim Ditahan Terkait Kasus Pungli

17/01/201426/01/2014 0 comment

Kupang – Kepala badan pemberdayaan masyarakat desa (BPMD) Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) Ramly Lamanepa resmi ditahan di rumah tahanan (Rutan) Klas IIB Kupang, Rabu, 15 Januari 2014. Adapun perkara penahanan tersebut yakni terkait dugaan pungutan liar yang dilakukan di daerah tersebut. Penahanan terdakwa yakni usai menjalani persidangan keempat kalinya di pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) Kupang. Dalam sidang yang dipimpin hakim ketua I B Dwiyantara, didampingi anggota Agus Komarudin dan Ansory Sayfudin menolak eksepsi penasehat hukum terdakwa Pieter Hajon. “Dengan ini, kami memerintahkan terdakwa ditahan selama 20 hari,”…

Hukum Papua

Kejati Tahan Kadis Pariwisata Papua

16/01/201426/01/2014 korupsi0 comment

Jayapura –Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Papua berinisial CHR, ditahan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Papua, Senin (13/1) sore. Hal itu karena ia diduga melakukan tindak pidana korupsi Proyek Pembangunan Mess Cartens, Kabupaten Mimika senilai kurang lebi Rp3 miliar. Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Papua, Nikolaus Kondomo, S.H., mengungkapkan, penahanan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Papua ini, berdasarkan hasil pengembangan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik. Menurutnya pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua itu, diduga kuat menyalahgunakan dana proyek pembangunan Mess Cartens, Kabupaten Mimika dengan nilai kurang lebih Rp3 miliar.…

Daerah Hukum Maluku

Pemkot Ambon Diminta Kaji Ulang Perda Layanan Kesehatan

14/01/2014 0 comment

Ambon – Pemerintah kota (Pemkot) Ambon dan DPRD harus mengkaji ulang Perda Nomor 6 tahun 2013, tentang tarif pembayaran retribusi atas pelayanan dibidang kesehatan. Hal itu dikarenakan telah memberatkan masyarakat dan tidak disosialisasikan terlebih dahulu. Hal itu diungkapkan oleh aktivis HMI Kota Ambon Fauji Marasabessy. Menurutnya, bagaimana pemerintah mau memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, jika untuk mensosialisasikan perda saja tidak sanggup. “Kenaikan rasio dari Rp.1500 menjadi 10.000 itu sangat luar biasa bagi masyarakat ekonomi menengah kebawa dan sangat memberatkan mereka,” ujarnya, seperti dilansir siwalimanews.com, senin, 13/01. Lebih lanjut ia…

Gorontalo Hukum

Warga Leato Selatan Gorontalo Lempari Rumah Lurah Dengan Batu

11/01/201412/01/2014 0 comment

Warga Leatao Selatan, gorontalo mendatangi rumah Lurah, Ismail Nusi untuk mempertanyakan masalah bantuan mesin tempel dari Dinas Perikanan Kota Gorontalo. Pembagian 10 unit mesin tempel 15 PK dari Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Gorontalo di Kelurahan Leato Selatan tersebut akhirnya berujung ricuh. Aksi protes sebagian warga berujung anarkistis dan rumah Lurah Leato Selatan Ismail Nusi menjadi sasaran emosi warga, Jumat malam (10/1) sekitar pukul 21.00 wita. Sebelumnya, serah terima bantuan mesin tempel 15 PK itu digelar di kantor Lurah Leato Selatan, Kamis (9/1) lalu. Bantuan tersebut diserahkan ke 10…