Budaya Nasional 

Menteri Desa: Jangan Kesampingkan Keberadaan Desa Adat!

Jakarta – Selama ini, keberadaan desa adat kerap kali disingkirkan oleh kepentingan industri. Padahal desa adat sudah diakui hak-hak dalam Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014. Menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, Marwan Jafar mengatakan bahwa Desa adat harus dilindungi dan disejahterakan masyarakatnya. “Pemerintah pusat dan daerah, harus lebih bijaksana dalam memberikan izin-izin kegiatan industri yang bersinggungan dengan wilayah desa adat,” ujar Jafar, seperti dikutip okezone, Jumat (6/2/2015). Menurut Marwan, desa adat telah memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur kepentingan masyarakat dan wilayahnya sendiri. Oleh karenany,…

Read More
Ekonomi & Bisnis Nasional 

ESDM Bakal Perbanyak Depo Elpiji di Indonesia Timur

Jakarta – Selama ini, pasokan gas elpiji untuk wilayah timur indonesia dipasok melalui jawa timur yakni surabaya sehingga harga yang lebih mahal serta pasokan yang terbatas sering menjadi masalah. Oleh karenanya, tahun ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal mengusulkan anggaran khusus untuk pembangunan depo elpiji di Indonesia Timur. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmaja mengatakan, pembangunan depo elpiji ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh Pertamina. “Pertamina kan corporate, sehingga negara atau pemerintah harus turun tangan,” ujar dia, seperti dilansir…

Read More
Hukum Nasional Papua 

Atasi OPM, Kemlu Bentuk Pokja Khusus Papua

Jakarta – Permasalahan di Papua sedikit demi sedikit mulai dibenahi. Terbukti dari adanya beberapa kebijakan yang dibuat pemerintah sebagai upaya penanganan permasalahan meliputi ekonomi, sosial dan juga keamanan. Dalam hal isu keamanan, selama ini sering terjadi kesimpangsiuran isu sehingga menjadikan Papua ini seolah sebagai daerah rawan konflik. Padahal sebenarnya Papua adalah tanah yang aman dan damai bahkan memiliki kekayaan yang sangat melimpah. Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kemlu RI Darmansjah Djumala mengatakan bahwa sebagai upaya untuk mengatasi kesimpangsiuran tersebut, pemerintah melalui kementerian Luar Negeri Indonesia berencana membentuk kelompok kerja…

Read More
Hukum Nasional 

KUKB: Putuskan Hubungan Diplomatik dengan Belanda!

Jakarta – Ketua Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB), Batara R. Hutagalung, meminta Presiden Joko Widodo untuk memutus hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Kerajaan Belanda. Batara menilai jika hubungan diplomatik yang dijalin antara kedua negara selama ini ada kejanggalan. “Belanda sampai hari ini tidak pernah mengakui secara de jure kemerdekaan RI adalah 17 Agustus 1945,” kata Batara saat konferensi pers di Gedung Juang, Menteng, Jakarta, 04/02/15. Mengutip Fajar.co.id, selama ini dubes Belanda untuk RI tidak pernah diutus menghadiri upacara 17-an di Istana. Oleh karenanya, pemutusan hubungan diplomatik mesti dilakukan agar martabat…

Read More
Ekonomi & Bisnis Nasional 

Penundaan Pembangunan Smelter, Pengamat: ‘Ini Berbahaya Bagi Indonesia’

Manado – Indonesia sebagai Negara yang kaya bahan tambang mineral tetap menjadi incaran perusahaan tambang dari berbagai dunia. Oleh karenanya, sebetulnya pemerintah memiliki bargaining position yang lebih kuat dibanding perusahaan tambang. Pengamat Ekonomi dari Universitas Sam Ratulangi Manado, Agus Tony Poputra mengungkapkan bahwa bahan tambang adalah sumber daya yang tidak terbaharukan, sehingga pemberian penundaan bagi perusahaan untuk membangun pabrik pengolahan (smelter) sangatlah berbahaya. “Itu seakan memberi kesempatan kepada mereka untuk menghabiskan secepatnya deposit tambang,” katanya seperti dilansir Tubasmedia,com, 31.01/15. Apabila, deposit tambang memang sudah menipis, maka larangan ekspor bahan tambang…

Read More
Ekonomi & Bisnis Nasional 

Menko Maritim: Setiap Hotel Harus Punya Akuarium

Jakarta – Saat ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Indroyono Soesilo sedang mengkaji kebijakan tentang kewajiban setiap hotel untuk memiliki akuarium. Kebijakan tersebut bertujuan agar budidaya perikanan indonesia bisa berkembang. “Selain untuk menggenjot produksi ikan hias dalam negeri juga diharapkan mampu menggerakkan industri lain seperti bisnis akuarium,” katanya seperti dilansir Tempo, 03/02/15. Indroyono mengungkapkan jika produksi budidaya khususnya ikan hias di Indonesia masih belum berkembang. “‎Baru sekitar 14 juta ton per tahun, termasuk rumput laut,” kata Indroyono. Menurut dia, bisnis ini saat ini masih dikendalikan oleh Singapura karena memiliki akses terhadap…

Read More
Gorontalo Nasional 

Bertandang ke Rumah BJ Habibie, Gubernur Gorontalo di Nasehati

Jakarta – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie bertandang ke kediaman Presiden RI ke-3 Burhanuddin Jusuf Habibie di bilangan Patra Kuningan, Jakarta, Rabu (3/2). Dalam kunjungan yang berlangsung selama 3 jam itu, Rusli mendapatkan banyak nasehat. “Beliau minta saya sebagai Gubernur untuk mendukung pak Jokowi-JK untuk melaksanakan pemerintahan,” kata Rusli, di Jakarta, Jakarta, Rabu (3/2). Selain itu, lanjut Gubernur, Presiden Habibie juga meminta agar presiden Jokowi jangan diganggu dulu dengan memberikan kesempatan baginya melaksanakan program pembangunan di Indonesia. “Beliau minta agar pak Jokowi jangan diganggu dulu beri kesempatan untuk melaksanakan visi dan…

Read More
Ekonomi & Bisnis Nasional 

Pajak Bumi dan Bangunan Akan Dihapus, Benarkah?

Jakarta – Selama ini tinggal di Indonesia tidak ada yang gratis, bahkan tinggalpun harus menyewa yakni dengan membayar pajak salah satunya Pajak bumi dan bangunan (PBB). Namun ada kabar gembira untuk rakyat indonesia, tahun ini pemerintah berencana untuk menghapus pajak tersebut. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan mengatakan bahwa PBB yang dipungut dari masyarakat setiap tahunnya adalah sebuah tindakan merugikan. “Tuhan itu menciptakan tanah sekali, kok kita tega memajakinya setiap tahun,” kata Ferry seperti dilansir Kompas, 30 Januari 2015. Ferry, pajak bumi dan bangunan…

Read More
Ekonomi & Bisnis Nasional 

Kementerian Perikanan Dapat Jatah Anggaran Terbesar Dalam Sejarah

Jakarta – Pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendapatkan alokasi anggaran terbesar dalam sejarah yakni Rp 10 triliun. Bahkan angka tersebut belum termasuk tambahan yang diajukan KKP dalam APBN Perubahan 2015. “Ini jumlah yang tertinggi sejak didirikan KKP,” kata Ketua Komisi IV DPR RI, Edhi Prabowo, saat Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (26/1). Dengan dana yang besar ini, Edhi meminta agar KKP membuat perencanaan program yang matang dan diprioritaskan untuk kemakmuran para nelayan…

Read More
Nasional 

Mendagri: ‘Bangun di Papua dan Sulawesi, Pemborongnya Jangan dari Jakarta’

Bogor – Dalam rapat koordinasi bersama para bupati dan juga walikota dari kawasan Indonesia timur, muncul beberapa hasil dan kebijakan. Salah satunya adalah terkait pembangunan di Indonesia Timur. “Pemerintah akan mengeluarkan regulasi yang berpihak pada pelaku usaha lokal,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, di Istana Bogor, Kamis, 29/01/15. Menurut Tjahjo, pekerjaan konstruksi di wilayah timur harus dilakukan oleh kontraktor dari daerah pula. “BUMD atau swasta daerah juga dimungkinkan untuk membentuk konsorsium,” ungkapnya. Hal itu, kata Tjahjo, sebagai upaya mengembangkan perekonomian warga yang ada disana sekaligus memberikan peluang dalam…

Read More