Politik – Page 33 of 79 – Indonesia Timur

Ribuan Warga Manado Berbondong-bondong Ingin Jadi Kepala Lingkungan

23/01/2016 Kepala Lingkungan, skck0 comment

Manado – Sampai Kamis (21/1/2016) malam, Polresta Manado diserbu ribuan warga. Warga tersebut mengantri ingin mebuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sebagai syarat menjadi peserta calon kepala lingkungan. Petugas Polresta Manado mengatakan jika jumlah warga yang datang mencapai ribuan. Sementara, jumlah kepala kampung yang dibutuhkan hanya 504 saja. “Kami tetap memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat,” Ujar Bripka Grens Umbokahu seperti dilansir Tribun Manado, (23/01). Sementara itu, salah seorang warga yang mengantri mengaku jika dirinya bersama kawan yang lain rela antre lama untuk mendapatkan SKCK demi bisa daftar kepala lingkungan.…

Daerah Papua Papua Barat Politik

Dubes AS dan Dubes Inggris Bergantian Kunjungi Papua

20/01/2016 Abraham Atururi, Dubes AS, Dubes Inggris, Moazzam Malik, Robert O Blake0 comment

Jayapura – Setelah sebelumnya Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Robert Blake mengunjungi Papua, kini giliran Duta Besar Inggris Moazzam Malik. Pada kunjungannya, Moazzam menemui para pejabat dan beberapa universitas. Moazzam mengatakan bahwa dirinya berada di Papua untuk membahas beberapa isu demi kepentingan bersama. Adapun hal yang dibahas diantaranya mengenai perubahan iklim, pembangunan serta pendidikan. “Senang bisa melakukan kunjungan saya yang ke dua ke wilayah ini sejak menjabat sebagai Duta Besar,” kata Moazzam di Jayapura, seperti dilansir Antara (20/01). Dalam agenda kali ini, Moazzam mengaku sangat senang bisa mengunjungi Universitas…

Papua Barat Politik

Dari 8 Kabupaten di Papua Barat, 7 Hasil Pilkada-nya Bermasalah

30/12/2015 gugatan hasil pilkada, Pilkada 20150 comment

Manokwari – Dari 8 kabupaten yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) se-Papua Barat, 7 kabupaten diantaranya mendapatkan perselisihan. Ketujuh daerah tersebut, digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan rencananya akan disidangkan pada 7 Januari 2016 mendatang. “Gugatan Pilkada yang terdaftar di MK, yakni Manokwari, Raja Ampat, Sorong Selatan, Kaimana, Manokwari Selatan, Teluk Bintuni dan Teluk Wondama,” seperti dilansir Radar Sorong, Senin (28/12). Kabupaten Raja Ampat, Gugatan dilayangkan oleh pasangan Ferdinand Dimara – Abusaleh Alqadri, gugatan Pilkada Manokwari Selatan diajukan David Towan Siba – Maxi. N. Ahoren, gugatan Pilkada Bupati Teluk Bintuni…

Daerah Papua Politik

Direktur Freeport Indonesia Temui Gubernur Papua, Ada Apa?

26/12/2015 freeport, lukas enembe, maroef sjamsoeddin0 comment

Jayapura – Pasca adanya hubungan memanas antara pemerintah Papua dengan PT Freeport, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin memutuskan mengunjungi Gubernur Papua Lukas Enembe di rumah dinasnya pada Jumat malam. Dalam kunjungannya tersebut Maroef mengutarakan bahwa dirinya merasa berhutang setelah beberapa waktu lalu gubernur melakukan kunjungan ke perusahaan. Selain itu, kunjungannya tersebut untuk menyampaikan langsung ucapan selamat Natal, sekaligus meningkatkan komunikasi dengan pemerintah daerah (Pemda). “Kita harus tetap bergandengan tangan dengan Pemerintah Provinsi Papua, hal-hal yang mungkin di masa lalu belum terselesaikan, dengan komunikasi begini kita bisa tahu kami…

Hukum Nusa Tenggara Timur Politik

Puluhan Orang Diperiksa Terkait Pembakaran Kotak Suara di NTT

15/12/2015 kisruh pilkada, kupang, pembakaran kotak suara, Pilkada 20150 comment

Kupang – Sedikitnya 28 orang telah ditangkap dan diperiksa oleh Kepolisian Resor Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). Mereka ditangkap karena diduga terlibat dalam kasus perusakan Kantor Camat Ndoso dan pembakaran kotak surat suara. “Sejauh ini polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus tersebut,” kata Kabid Humas Polda NTT AKBP Jules Abraham Abbas kepada Antara di Kupang, (15/12). Menurut Abraham, pihak kepolisian saat ini masih terus mengejar pelaku lain, yang diduga ikut dalam aksi pembakaran tersebut. Mereka yang ditangkap, sebagian besar dari beberapa desa antara lain Desa Tentang dan Dusun Ndoso.…

Hot Hukum Nusa Tenggara Timur Politik

Pasca Pilkada di NTT, ‘Siapapun Yang Anarkis, Akan Ditembak’

14/12/201516/12/2015 Kapolda NTT, Pilkada 20150 comment

Kupang – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Nusa Tenggara Timur (NTT,) Brigjen Pol, Drs Endang Sunjaya menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan tindakan tegas kepada siapapun yang melakukan tindakan anarkis. Menurutnya, tindakan tegas ini perlu dilakukan karena saat ini masih dalam suasana politik pasca Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). “Kami harapkan jangan sampai terjadi anarkis, kalau terjadi anarkis kami akan mengambil tindakan tegas,” kata dia seperti dilansir Pos Kupang, (14/12). Menurutnya, ada dua kabupaten yang rawan dengan tingkatan berbeda, yaitu Mabar sangat rawan dan Kabupaten Manggarai cukup rawan. Tindakan tegas tersebut sesuai protap,…

Daerah Politik Sulawesi Selatan

Jelang Pilkada, Ulama di Sulsel Akan Disertifikasi

17/11/2015 makassar, Pilkada 2015, ulama0 comment

Makassar – Para ulama di Sulawesi Selatan (Sulsel) akan disertifikasi oleh pihak Kantor Kementerian Agama Sulsel. Hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya kemaslahatan dalam penyebar luasan dakwah. “Nantinya para ulama dapat pengakuan oleh Pemerintah dari berbagai unsur khususnya masyarakat,” kata Kepala Kanwil Agama Sulsel Abdul Wahid Tahir, Seperti dilansir TribunNews, (17/11). Hal itu juga dilakukan dengan alasan menghindari adanya keberpihakan pendakwah terhadap kandidat pada saat Pilkada. “Kemenag Sulsel segera mendata semua ulama yang ada di Sulawesi Selatan (Sulsel).” terangnya. Sementara itu, Ketua Badan Komunikasi Pemuda Remaha Masjid Indonesia (BKPRMI) Sulawesi…

Nasional Politik

Mendagri Minta Pemda Bantu KPU Sukseskan Pilkada

16/11/2015 kemendagri, KPU, mendagri, Pilkada 2015, Tjahjo Kumolo0 comment

Jakarta – “Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak merupakan bentuk implementasi desentralisasi politik,” kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemantapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015 di Ecovention Ocean Ecopark, Ancol, Jakarta pada Kamis (12/11). Mendagri menegaskan bahwa Pemerintah Daerah harus memberikan bantuan dan fasilitas kepada KPU dalam proses penyelenggaraan Pilkada agar bisa berjalan dengan baik. Hal ini, lanjut Mendagri, ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. “Pelaksanaan Pilkada Serentak merupakan suatu sistem yang dianggap paling…

Daerah Politik Sulawesi Utara

Ada Pasangan Calon Walikota yang Gugur, Manado Mencekam

15/11/201515/11/2015 KPU Manado, manado, Pilkada 20151 Comment

Manado – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Manado mengugurkan salah satu pasangan Calon Wali Kota yakni pasangan Jimmy Rimba Rogi dan Boby Daud (Imba-Boby) karena dianggap tidak memenuhi syarat. Akibatnya, kondisi menjadi memanas karena tim pendukung pasangan tersebut tidak terima atas keputusan KPUD. Pada Sabtu (14/11), ratusan pendukung Imba-Boby menggelar aksi demonstrasi damai di depan Kantor KPU Kota Manado. Dalam orasinya, mereka menganggap KPU Manado dan Bawaslu Sulut telah merampak hak politik masyarakat yang menjadi pendukung pasangan tersebut. Dalam orasinya, para pendemo itu menganggap jika nilai-nilai demokrasi di wilayah itu…

Papua Politik

Ini 2 Wilayah di Papua yang Rawan Konflik Pilkada!

14/11/2015 mendagri, nabire, pilkada, sarmi, Tjahjo Kumolo0 comment

Biak – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak pada Desember mendatang, berbagai persiapan terus dilakukan termasuk antisipasi wilayah yang berpotensi konflik. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa untuk wilayah Papua tepatnya kabupaten Nabire dan Sarmi harus menjadi fokus perhatian aparat keamanan. Tjahjo bahkan meminta Gubernur Papua dan aparat keamanan TNI/Polri untuk dapat memberikan perhatian khusus untuk dua daerah tersebut. “Potensi kerawanan konflik di tiap daerah dalam menyelenggarakan pilkada serentak sangat besar karena dipengaruhi oleh sikap penyelenggara yang tak adil, kurangnya sosialisme, fanatisme suku yang kental dan juga…