Papua Barat Politik 

Dari 8 Kabupaten di Papua Barat, 7 Hasil Pilkada-nya Bermasalah

Manokwari – Dari 8 kabupaten yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) se-Papua Barat, 7 kabupaten diantaranya mendapatkan perselisihan. Ketujuh daerah tersebut, digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan rencananya akan disidangkan pada 7 Januari 2016 mendatang. “Gugatan Pilkada yang terdaftar di MK, yakni Manokwari, Raja Ampat, Sorong Selatan, Kaimana, Manokwari Selatan, Teluk Bintuni dan Teluk Wondama,” seperti dilansir Radar Sorong, Senin (28/12). Kabupaten Raja Ampat, Gugatan dilayangkan oleh pasangan Ferdinand Dimara – Abusaleh Alqadri, gugatan Pilkada Manokwari Selatan diajukan David Towan Siba  – Maxi. N. Ahoren, gugatan Pilkada Bupati Teluk Bintuni…

Read More
Daerah Papua Politik 

Direktur Freeport Indonesia Temui Gubernur Papua, Ada Apa?

Jayapura – Pasca adanya hubungan memanas antara pemerintah Papua dengan PT Freeport, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin memutuskan mengunjungi Gubernur Papua Lukas Enembe di rumah dinasnya pada Jumat malam. Dalam kunjungannya tersebut Maroef mengutarakan bahwa dirinya merasa berhutang setelah beberapa waktu lalu gubernur melakukan kunjungan ke perusahaan. Selain itu, kunjungannya tersebut untuk menyampaikan langsung ucapan selamat Natal, sekaligus meningkatkan komunikasi dengan pemerintah daerah (Pemda). “Kita harus tetap bergandengan tangan dengan Pemerintah Provinsi Papua, hal-hal yang mungkin di masa lalu belum terselesaikan, dengan komunikasi begini kita bisa tahu kami…

Read More
Hukum Nusa Tenggara Timur Politik 

Puluhan Orang Diperiksa Terkait Pembakaran Kotak Suara di NTT

Kupang – Sedikitnya 28 orang telah ditangkap dan diperiksa oleh Kepolisian Resor Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). Mereka ditangkap karena diduga terlibat dalam kasus perusakan Kantor Camat Ndoso dan pembakaran kotak surat suara. “Sejauh ini polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus tersebut,” kata Kabid Humas Polda NTT AKBP Jules Abraham Abbas kepada Antara di Kupang, (15/12). Menurut Abraham, pihak kepolisian saat ini masih terus mengejar pelaku lain, yang diduga ikut dalam aksi pembakaran tersebut. Mereka yang ditangkap, sebagian besar dari beberapa desa antara lain Desa Tentang dan Dusun Ndoso.…

Read More
Hot Hukum Nusa Tenggara Timur Politik 

Pasca Pilkada di NTT, ‘Siapapun Yang Anarkis, Akan Ditembak’

Kupang – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Nusa Tenggara Timur (NTT,) Brigjen Pol, Drs Endang Sunjaya menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan tindakan tegas kepada siapapun yang melakukan tindakan anarkis. Menurutnya, tindakan tegas ini perlu dilakukan karena saat ini masih dalam suasana politik pasca Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). “Kami harapkan jangan sampai terjadi anarkis, kalau terjadi anarkis kami akan mengambil tindakan tegas,” kata dia seperti dilansir Pos Kupang, (14/12). Menurutnya, ada dua kabupaten yang rawan dengan tingkatan berbeda, yaitu Mabar sangat rawan dan Kabupaten Manggarai cukup rawan. Tindakan tegas tersebut sesuai protap,…

Read More
Daerah Politik Sulawesi Selatan 

Jelang Pilkada, Ulama di Sulsel Akan Disertifikasi

Makassar – Para ulama di Sulawesi Selatan (Sulsel) akan disertifikasi oleh pihak Kantor Kementerian Agama Sulsel. Hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya kemaslahatan dalam penyebar luasan dakwah. “Nantinya para ulama dapat pengakuan oleh Pemerintah dari berbagai unsur khususnya masyarakat,” kata Kepala Kanwil Agama Sulsel Abdul Wahid Tahir, Seperti dilansir TribunNews, (17/11). Hal itu juga dilakukan dengan alasan menghindari adanya keberpihakan pendakwah terhadap kandidat pada saat Pilkada. “Kemenag Sulsel segera mendata semua ulama yang ada di Sulawesi Selatan (Sulsel).” terangnya. Sementara itu, Ketua Badan Komunikasi Pemuda Remaha Masjid Indonesia (BKPRMI) Sulawesi…

Read More
Nasional Politik 

Mendagri Minta Pemda Bantu KPU Sukseskan Pilkada

Jakarta – “Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak merupakan bentuk implementasi desentralisasi politik,” kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemantapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015 di Ecovention Ocean Ecopark, Ancol, Jakarta pada Kamis (12/11). Mendagri menegaskan bahwa Pemerintah Daerah harus memberikan bantuan dan fasilitas kepada KPU dalam proses penyelenggaraan Pilkada agar bisa berjalan dengan baik. Hal ini, lanjut Mendagri,  ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. “Pelaksanaan Pilkada Serentak merupakan suatu sistem yang dianggap paling…

Read More
Daerah Politik Sulawesi Utara 

Ada Pasangan Calon Walikota yang Gugur, Manado Mencekam

Manado – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Manado mengugurkan salah satu pasangan Calon Wali Kota yakni pasangan Jimmy Rimba Rogi dan Boby Daud (Imba-Boby) karena dianggap tidak memenuhi syarat. Akibatnya, kondisi menjadi memanas karena tim pendukung pasangan tersebut tidak terima atas keputusan KPUD. Pada Sabtu (14/11), ratusan pendukung Imba-Boby menggelar aksi demonstrasi damai di depan Kantor KPU Kota Manado. Dalam orasinya, mereka menganggap KPU Manado dan Bawaslu Sulut telah merampak hak politik masyarakat yang menjadi pendukung pasangan tersebut. Dalam orasinya, para pendemo itu menganggap jika nilai-nilai demokrasi di wilayah itu…

Read More
Papua Politik 

Ini 2 Wilayah di Papua yang Rawan Konflik Pilkada!

Biak – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak pada Desember mendatang, berbagai persiapan terus dilakukan termasuk antisipasi wilayah yang berpotensi konflik. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa untuk wilayah Papua tepatnya kabupaten Nabire dan Sarmi harus menjadi fokus perhatian aparat keamanan. Tjahjo bahkan meminta Gubernur Papua dan aparat keamanan TNI/Polri untuk dapat memberikan perhatian khusus untuk dua daerah tersebut. “Potensi kerawanan konflik di tiap daerah dalam menyelenggarakan pilkada serentak sangat besar karena dipengaruhi oleh sikap penyelenggara yang tak adil, kurangnya sosialisme, fanatisme suku yang kental dan juga…

Read More
Daerah Nusa Tenggara Timur Politik 

Pembentukan Provinsi Flores Sudah Dapat Restu dari DPRD

Flores – DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mendukung dengan serius proses pembentukan Provinsi Kepulauan Flores. Provinsi baru dinilai sesuai dengan kebutuhan masyasakat demi pendekatan pelayanan pemerintah yang lebih optimal. “DPRD NTT mendukung secara penuh aspirasi rakyat Flores dan Lembata yang ingin membentuk Provinsi Kepulauan Flores,” kata Ketua DPRD Provinsi NTT, Anwar Pua Geno, belum lama ini seperti dikutip BeritaSatu, (31/10). Menurut Anwar, keseriusan tersebut, ditunjukkan oleh kehadiran belasan anggota DPRD saat Kongres Masyarakat Flores dan Lembata di Mbay, Kabupaten Nagekeo, pada Maret 2015 lalu. Dalam kongres itu, telah disepakati…

Read More
Hukum Politik 

TPDI: Ketua DPR Setya Novanto Harus Diberi Sanksi Moral

Jakarta – Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menyarankan kepada warga Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk memberikan sanksi moral dan sosial kepada ketua DPR Setya Novanto. Pasalnya, Setya yang juga merupakan wakil asal NTT tersebut telah melakukan hal yang memalukan warga NTT. “Sikap membangkangi panggilan Mahkamah Kehormatan (MKD) DPR yang ditunjukan oleh Anggota DPR dan Ketua DPR-RI Setya Novanto sangat memalukan warga NTT,” kata Petrus seperti dilansir SP, (13/10). Menurut Petrus, sikap Novanto sangat merendahkan MKD yang tengah menegakan etika, moral dan perilaku Anggota DPR dalam menjalankan tugasnya.…

Read More