Abraham O Atururi: Papua dan Papua Barat Adalah Bagian dari NKRI
Manokwari, Gubernur Papua Barat, Abraham O Atururi menegaskan bahwa tanah Papua merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sebagian penduduknya berada di garis kemiskinan. Sehingga yang kini terus diperjuangkan, bagaimana masyarakat Papua bisa lebih baik menikmati dan melaksanakan pembangunan.
“Kita berdayakan dari tidak berdaya menjadi berdaya. Setelah berdaya kita tingkatkan. Alam Papua ini beda dengan lainnya dan masyarakat hidup pada 3 kondisi alam berbeda,” ujar Bram kepada wartawan, Jumat (12/10) usai menghadiri peringatan HUT Prov Papua Barat ke-13.
Dikatakan Gubernur, Provinsi Papua Barat (dulunya Prov Irian Jaya Barat) lahir berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 1999. Meski lahir tahun 1999, namun baru mendapatkan dana dari pusat sejak tahun 1995. “Jadi tahun 2000, 2001, 2002 baru diperjuangkan. Dan pada tanggal 7 Februari 2003 jadi. Tidak ada APBD dan belum diakui,” kata Bram.
Bahkan dalam tahun 2004, Provinsi Irian Jaya Barat saat itu belum juga mendapatkan dana dari pemerintah pusat. Provinsi ini baru memiliki APBD tahun 2005. “Tahun 2005 itu saya keluar (tidak menjabat sebagai Carekater Gubernur) karena mencalonkan diri sebagai calon gubernur. Pada Juni 2006 baru masuk sebagai gubernur periode pertama,” tandasnya.
Mantan Wakil Gubernur Irian Jaya (kini Provinsi Papua) ini menyatakan, banyak suka duka perjuangan untuk melahirkan Provinsi Papua Barat. Dan secara nasional banyak kekecewaan karena sampai hari ini banyak orang Papua yang berbicara bagaimana ingin keluar dari Negara Kesatuan Republik Indoneis (NKRI). “Tidak boleh terjadi pembiaran di dalamnya,” tandasnya.
Bram menyebut Provinsi Papua Barat sebagai provinsi Tarzan. Saat ini pejabatnya berhadapan dengan proses hukum perkara korupsi. Banyak pejabat yang lebih senang melihat uang dan mobil bagus. Sehingga ini perlu diperbaiki secara bertahap. “Itu harus benahi. Step by step kita akan benahi yang ada di Papua Barat. Hari ini begini, kita harapkan gubernur berikutnya lebih baik,” bebernya.
Dalam membangunan Provinsi Papua Barat, gubernur menilai banyak tantangan. Penduduk yang sedikit sebagian hidup di bawah garis kemiskinan dan tersebar di wilayah medan berat. Kondisi geografi ini berdampak pada pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan lainnya.
Peringatan HUT Prov Papua Barat,digelar upacara bendera di halaman kantor gubernur. Hadir Ketua DPR Papua Barat, Kapolres, Dandim dan pejabat teras lainnya. Pada kesempatan ini,gubernur menyerahkan bonus kepada peraih medali PON XVIII Pekanbaru Riau. Tiga peraih medali emas, Dolince Sanada, Selly Wanimbo (tinju) dan Fani Mailoa (gulat) mendapat bonus Rp125 juta, peraih perak Rp75 juta dan perunggu Rp50 juta.(LTR-03/lenterapapuabarat.com (12/10/2012))
