Maluku Utara Politik 

Gubernur Malut Gelar Sidak; Hanya 6 Kepala SKPD yang Ada di Ruangan

Malut – Gubernur Maluku Utara (Malut), Abdul Gani Kasuba melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) disejumlah SKPD, Selasa (6/1) kemarin. Dalam sidak tersebut, Gubernur menjumpai beberapa staf dan 6 kepala SKPD saja. “Nanti sampaikan salam saya di kepala dinas yang tidak hadir” singkat Gubernur kepada sejumlah staf, seperti dilansir deliknews.com. Inspeksi tersebut dilakukan setelah sebelumnya Wakil Gubernur, M. Natsir Thaib telah menyampaikan beberapa hal pokok yang harus ditaati oleh seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS). “Disiplin, Pengawasan dan low inforcement. Ketiga hal ini harus dimiliki oleh pimpinan dalam mendidik kedisiplinan bawahan,” kata wagub…

selanjutnya
Daerah Sulawesi Utara 

Kamis dan Jum’at, Pegawai Pemkot Bitung Wajib Pakai Batik

Bitung – Jajaran pegawai Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung Sulawesi Utara (Sulut) diwajibkan untuk menggunakan pakaian batik selama dua hari berturut-turut. Adapun hari dimana diwajibkannya penggunaan batik tersebut adalah setiap hari kamis dan jum’at. Kepala BKD-PP Kota Bitung, Jossy Kawengian mengatakan bahwa hal tersebut sebagai salah satu bentuk implementasi dari peraturan Walikota Bitung Nomor 15 Tahun 2008 tentang pakaian dinas. “Telah diterbitkan surat edaran Nomor 800/WK/01/I/2015 Tanggal 2 Januari 2015 tentang penggunaan pakaiaan dan ketentuan jam kerja,” kata Kawengian, Senin (5/1/2015) seperti dilansir beritamanado.com. Selain itu, dengan aturan ini diharapkan para…

selanjutnya
Daerah Sulawesi Utara 

Tahun 2014 Mendatang, BKDD Minsel Akan Perketat Jam Kerja PNS

Banyaknya Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pejabat yang berada di luar kantor saat jam kerja, membuat Pemkab Minahasa Selatan (Minsel) melalui Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) berencana akan memperketat aturan pada tahun 2014. Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKDD Minsel Drs Roy Tiwa. Menurutnya, PNS yang keluar kantor saat jam kerja harus mengantongi surat izin dari atasan kalau tidak maka akan ada sanksinya. ”Kalau di SKPD berarti yang harus menandatangani izin adalah kepala SKPDnya. Jadi surat ini berlaku meskipun PNS bersangkutan hanya ingin sarapan. Aturan ini…

selanjutnya