Pembatasan Kendaraan Tambang Mengancam Periuk Nasi Para Supir di Gowa
Sebanyak 1000 sopir truk tambang golongan C di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan terancam kehilangan pendapatan akibat kebijakan Pemkab Gowa yang melakukan pembatasan operasional kendaraan pengangkut hasil-hasil tambang.
Pengurus Aliansi Pemilik Kendaraan dan Supir Truk Gowa (APKSTG), Daeng Banni mengeluhkan kebijakan pembatasan jam operasional truk tambang ini telah menyebabkan ratusan armada terpaksa berhenti beroperasi.
“Biasanya kita bisa dapat 5 6 rate (frekuensi) perhari, selama bulan puasa paling bagus kalau sudah ada 2 rate dalam seminggu,” keluh Daeng Banni saat dihubungi Bisnis hari ini, Senin, (13/8).
Menurutnya, penghasilan sopir-sopir truk itu berkurang sejak Bupati Gowa mengeluarkan kebijakan pembatasan jam operasi truk tambang dari pukul 06.00 Wita hingga 17.00 Wita. “Biasanya kami loading material tengah malam dan dini hari. Sekarang sopir tidak bisa lagi bawa barang dinihari. Sudah banyak yang kena razia,” ucap dia.
Dia menjelaskan, larangan pengantaran barang tambang saat dini hari tidak bisa lagi karena kemacetan arus lalu lintas jalur Gowa ke Makassar terjadi pagi hingga sore hari. Sopir truk pengangkut bahan tambang golongan C banyak yang tidak bekerja selama ramadhan karena banyak armada yang berhenti akibat tertahan saat razia yang dilakukan Pemkab Gowa melalui Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan (DLLAJ) Gowa.
“Sudah ada 60 unit kendaraan yang ditahan karena beroperasi dinihari. Sopir banyak yang tidak dapat antaran, karena armada takut di sweeping. Belum lagi kalau mengantar siang hari kendaraan tidak bisa tembus akibat macet,” keluh dia.
Dalam sehari Daeng Banni mengaku bisa lima kali mengangkut material timbunan tanah merah dengan penghasilan bersih Rp500.000 per hari. Namun, sejak aturan baru ini diberlakukan Daeng banni dan para sopir lainnya hanya bisa mengangkut tanah merah sebanyak dua kali seminggu sehingga penghasilan mereka hanya Rp100.000 per minggu. (k15)
