Dapat Banyak Kucuran Dana, IPM Papua Tetap Terendah

[foto: int]
[foto: int]
Jakarta – Sejak tahun 2001 hingga 2014, Tanah Papua, meliputi Papua dan Papua Barat telah menerima kucuran dana yang sangat besar. Bahkan jumlah yang tercatat tidak sedikit yakni mencapai Rp57,7 Triliun.

Akan tetapi ironisnya, kucuran dana tersebut tidak berpengaruh pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua. Saat ini IPM Papua dan Papua Barat masih merayap di urutan-urutan terakhir diantara beberapa daerah se-Indonesia.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil menegaskan, pengelolaan keuangan Otsus Papua dan Papua Barat perlu mendapat perhatian serius ke depan, karena sudah menunjukkan tidak adanya perbaikan IPM.

“Pengelolaan dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat perlu mendapat perhatian serius,” katanya dalam sambutannya pada Sidang Paripurna DPD, di gedung Nusantara V, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (8/7) seperti dikutip jpnn.

Djalil menegaskan bahwa tata kelola keuangan daerah yang berlaku di Papua belum memperhatikan situasi dan kondisi serta kearifan lokal.

“Regulasi pengelolaan keuangan daerah di Papua jangan disamakan dengan daerah lain,” tegasnya.

Mengapa regulasi pengelolaan keuangan daerah di Wamena sama persis dengan Jakarta? Padahal, pengetahuan dan keterampilan di Papua dipengaruhi budaya yang memiliki kearifan lokal. Pemberlakuan regulasi yang sama persis itu menjadi sumber masalah,” tegasnya.

Menurut Djalil, meskipun total dana yang sudah digelontorkan mencapai Rp57,7 triliun namun IPM-nya tidak bergerak dari posisi 33.

“IPM-nya tetap terbawah,” ucapnya.

Hal itu, lanjut Djalil, sering menjadi pertanyaan mengapa hal itu terjadi? Dana yang sudah dikucurkan cukup besar, namun kenapa ipm-nya masih rendah?

“Karena hanya 30 persen dana Otonomi Khusus buat pendidikan dan kesehatan masyarakat,” pungkasnya.

Find this content useful? Share it with your friends!