Daerah Lingkungan Sulawesi Barat 

Di Sulbar, 78 Ribu Hektare Hutan Lindung Beralih Fungsi Jadi Pemukiman

Sulbar – Seiring dengan perkembangan Provinsi Sulbar sebagai daerah baru, Puluhan hektare hutan lindung di Sulbar beralih fungsi menjadi pemukiman warga. Bahkan katanya alih fungsi lahan hutan lindung di Provinsi Sulbar tersebut terjadi sejak zaman Orde Baru. “Sebanyak 78 ribu hektare lahan hutan lindung di Provinsi Sulbar telah beralih fungsi menjadi pemukiman penduduk, maupun dikelola masyarakat menjadi hutan produksi,” kata Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulbar, Fakruddin di Mamuju, Minggu (23/11) seperti dilansir skalanews.com. Fakruddin menjelaskan bahwa saat ini pemerintah telah mengusulkan agar 78 ribu hektare hutan di Sulbar segera dirubah…

Read More
Ekonomi & Bisnis Sulawesi Selatan 

Tahun Depan, BRI Luncurkan Pelayanan Teras Kapal di Sulsel

Makassar – Dalam upayanya menjangkau nasabah di kawasan pesisir Sulawesi Selatan (Sulsel), mulai tahun depan Bank Rakyat Indonesia (BRI) memastikan akan mengoperasikan layanan teras kapal. Rencananya, Teras BRI Kapal ini akan melayani dua kepulauan yang ada di Sulsel yakni Selayar dan Pangkep. “Sulsel sebagai daerah maritim sangat berpotensi menjadi konsentrasi bisnis dalam proyek layanan teras kapal,” kata Direktur Bisnis dan Kelembagaan BRI, Asmawi Syam, Minggu (23/11/2014), seperti dilansir tribunnews.com. Asmawi mengatakan bahwa teras BRI Kapal ini dilengkapi berbagai fasilitas yang fungsinya setara dengan kantor layanan bank. “Target kami melayani tanpa…

Read More
Hukum Papua 

Nabire Jadi Terminal Peredaran Miras di Papua

Dogiyai – Nabire disebut-sebut sebagai pintu masuk peredaran minuman keras (Miras) di beberapa wilayah kabupaten di pengunungan tengah Papua. Oleh karena itu, Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai, Herman Auwe meminta kepada pemerintah Kabupaten Nabire agar meminimalisir peredaran Miras tersebut. “Saya sangat prihatin dengan peredaran Miras yang banyak mendatangkan petaka,” katanya seperti dilansir majalahselangkah.com, Sabtu (22/11). Herman menjelaskan, Nabire sebagai kota pelabuhan menjadi terminal miras di pengungan tengah Papua. Karenanya, Pemerintah daerah harus berani berani mengambil kebijakan terkait pencabutan Perda tentang peredaran Miras di Nabire tersebut. “Miras mendatangkan berbagai unsur negatif dalam…

Read More
Olahraga Sulawesi Tengah 

Minim Anggaran, Banyak Atlet Sulteng Tak Terbina

Palu – Ketua Umum KONI Sulteng, Anwar Ponulele mengatakan bahwa di daerah ini banyak atlet berbakat tapi sayang tak terbina dengan baik karena minimnya pendanaan. Hal itu terungkap pada saat pembukan Rapat Kerja KONI ke II di Hotel Sutan Raja, Palu, Sabtu (22/11/2014). Belum lama ini, Anwar mengirimkan 24 atlet Sulawesi Tengah (Sulteng) untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) Pelajar I di Surabaya. “Kegiatan digelar sejak 19 November dan berlangsung sampai 5 Desember 2014,” katanya. Menurut Anwar, ke-24 atlet Sulteng tersebut bertanding di 10 cabang olahraga dari 19 yang diperlombakan.…

Read More
Ekonomi & Bisnis Maluku 

Pemerintah Maluku Diizinkan Kelola Blok Masela

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan akan memberi 10 persen participating interest (PI) Blok Masela kepada Pemerintah Provinsi Maluku. “Sekarang masih diproses di Biro Hukum ESDM,” kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Naryanto Wagimin, Jumat (21/11) seperti dilansir CNN. Naryanto mengungkapkan bahwa untuk bisa mengelola Blok yang saat ini dioperatori oleh Inpex Masela Ltd tersebut, Pemerintah Maluku harus menyediakan dana investasi sekitar US$ 1,4 miliar per tahun. “Atau 10 persen dari total dana pengembangan Blok Masela sebesar US$ 14 miliar,” sambungnya.…

Read More
Agenda Nasional 

Keluarga Miskin di Indonesia Bakal Dapat Gaji Rp.200 Ribu per Bulan

Kupang – Keluarga miskin di Indonesia bakal mendapat ‘gaji’ dari pemerintah pusat sebesar Rp 200 ribu per bulan. Hal itu diungkapkan oleh Spesialis Komunikasi dan Hubungan Luar Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (kTNP2K), Regi Wahono, dalam konferensi pers di On The Rock Hotel Kupang, Jumat (21/11/2014). “Ini sebagai wujud dari program Jokowi-JK dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu,” kata Regi seperti dilansir tribunnews.com. Regi menjelaskan, bantuan tunai Rp 200 ribu per bulan kepada keluarga kurang mampu tersebut merupakan program simpanan keluarga sejahtera yang akan diberikan dalam bentuk rekening simpanan.…

Read More
Daerah Sulawesi Barat 

Kurangnya Tenaga Medis, Penyebab Tingginya Angka Kematian di Sulbar

Jakarta – Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengatakan bahwa target pemerintah dalam menurunkan angka kematian bayi di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2013 dianggap gagal. Pasalnya, pada 2013, pemerintah menargetkan penurunan angka kematian bayi di Sulbar menjadi 24 jiwa, namun yang terjadi malah sebaliknya. “Berdasarkan pendataan yang dilakukan Kementerian Kesehatan angka kematian bayi di Sulbar pada 2013 mencapai 60 orang,” kata Menkes seperti dilansir liputan6.com. Menurut Menkes, salah satu penyebab tingginya angka kematian bayi di Sulbar dikarenakan kurangnya tenaga medis. “Sulbar memang kekurangan tenaga medis, karena terdapat empat puskesmas yang tidak memiliki…

Read More
Ekonomi & Bisnis Sulawesi Tengah 

Furnitur Rotan, Komoditi Unggulan Kota Palu

Palu – Furnitur rotan menjadi salah satu kerajinan yang memiliki daya jual tinggi tidak hanya dapat dijual di dalam negeri namun juga sampai ekspor ke luar negeri. Beberapa daerah di indonesia menjadikan kerajinan ini sebagai produk unggulannya salah satunya Kota Palu Sulawesi Tengah (Sulteng). Belum lama ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Palu menetapkan furnitur rotan sebagai komoditi unggulan. Bahkan rencananya, kerajinan rotan tersebut bakal ditawarkan kepada para investor yang akan berinvestasi di Sulteng. “Ada beberapa komoditi unggulan Kota Palu yang diyakini mampu menarik minat investor. Selain furnitur rotan, komoditi lainnya adalah…

Read More
Gorontalo Politik 

Pemprov Gorontalo Bentuk Komisi Irigasi

Gorontalo – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo membentuk Komisi Irigasi yang berfungsi membantu pemerintah dalam merumuskan hal yang berhubungan dengan irigasi. Secara resmi, Komisi Irigasi itu dikukuhkan oleh Wakil Gubernur (Wagub) Gorontalo, Idris Rahim, Jumat (21/11). “Komisi ini memiliki tanggung jawab yang besar, dan tentu tidak sampai pada pengukuhannya saja lalu tidak bekerja,” kata Wagub, seperti dilansir beritasatu.com. Menurut Wagub, Komisi Irigasi ini harus mampu memfasilitasi pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan khususnya untuk membahas masalah yang berkaitan dengan pertanian dan keirigasian. “Seluruh pengurus Komisi Irigasi Provinsi Gorontalo diminta untuk segera melakukan…

Read More
Agenda Hukum Papua Barat 

19 Desember 2014, Polda Papua Barat Bakal Diresmikan

Jayapura – Pembentukan Polda Papua Barat kini sudah masuk ke tahap pinal yakni tinggal menunggu peresmiannya. Rencananya, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Sutarman yang akan meresmikannya secara langsung pada 19 Desember 2014 mendatang. Wakapolda Papua Brigjen Pol. Drs. Paulus Waterpauw mengungkapkan bahwa Polda Papua Barat nantinya akan membawahi 9 Polres yang kebanyakan berada di wilayah pesisir pantai perairan Barat Daya Papua. “Kesembilan Polres itu yakni Polres Kaimana, Polres Fakfak, Polres Manokwari, Polres Sorong Kota, Polres Aimas, Polres Sorong Selatan, Polres Raja Ampat, Polres Bintuni dan Polres Teluk Wondama,” tuturnya…

Read More