Papua Politik 

Meski Sudah Bebaskan Tapol, Presiden Jokowi Masih Dibilang Kurang Ajar

Jokowi memberikan grasi bagi 5 tahanan politik Papua. [foto: liputan6]
Jokowi memberikan grasi bagi 5 tahanan politik Papua. [foto: liputan6]
Jayapura – Meskipun Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan grasi kepada lima tahanan politik (tapol) Papua, namun beberapa persepsi dan tanggapan miring masih bermunculan.

Salah satu tanggapan muncul dari aktivis Papua, Benny Giay, ketua Sinode Gereja Kemah Injil Papua (GKIP). Dia menanggapi pernyataan Jokowi yang meminta semua pihak melupakan dugaan pelanggaran HAM di masa lalu di Papua pada Sabtu (9/5/2015).

“Semestinya pemerintah meminta maaf kepada rakyat Papua dan mencari faktor penyebab atas semua kekerasan demi kekerasan yang dilakukan oleh militer Indonesia terhadap warga Papua selama ini,” tuturnya seperti dilansir Majalahselangkah, Senin, (12/05).

Menurut Benny, seharusnya masalah ini ditangani dari faktor penyebabnya, yaitu kekerasan-kekerasan militer terhadap warga Papua selama ini, para pelaku harus dihukum.

“Itu kurang ajar! Yang dilakukan Presiden Jokowi sekarang itu cuma menyentuh faktor akibat dari persoalan-persoalan Papua,” jelas Benny.

Benny juga menerangkan jika seharusnya pemerintah meminta maaf kepada warga Papua atas beberapa kejadian kekerasan yang dilakukan pihak militer indonesia.

“Pemerintah setidaknya meminta maaf kepada rakyat Papua,” jelas Benny.

Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi mengeluarkan penyataan dan permintaan melupakan masa lalu dan menatap masa depan pada saat memberikan grasi kepada lima tahanan politik Papua.

“Jangan mengungkit-ungkit masa lalu, tidak akan ada rampungnya, jangan menyalah-nyalahkan yang dulu. Kita ingin membuka lembaran yang baru,” ucap Presiden Jokowi. (as)

Find this content useful? Share it with your friends!

Terkait

Leave a Comment

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.