Anggota DPD; ‘Maluku Jangan Dianaktirikan Oleh Pemerintah’
Ambon – Anggota DPD Provinsi Maluku, Anna Latuconsina mengungkapkan kekecewaannya terhadap pemerintah. Salah satunya, dia merasa kecewa dengan pemberian kapal bekas untuk transportasi massal di Provinsi Maluku.
”Ini semua tantangan bagi Maluku. Saya berfikir jika diberikan kapal bekas seharusnya ditolak,” kata Anna Latuconsina saat sidak di Pelabuhan Yos Sudarsono Ambon, Maluku, seperti dilansir Indopos, Minggu (12/7).
Menurutnya, dengan digunakannya kapal bekas, maka dikawatirkan keselamatan pemumpang akan terancam mengingat perairan di Maluku sangat ekstrim dibandingkan wilayah lain.
“Keadaan laut di Maluku sangat ekstrim,” sambung Anna.
Anna meminta agar pemerintah pusat memperhatikan kondisi disetiap daerah karena setiap daerah mempunyai karakteristik yang berbeda dengan yang lainnya.
“Tidak bisa disesuaikan dengan kondisi di Jawa. Karena kondisi seperti di Maluku dengan di Jawa sangat berbeda,” tegas Anna.
Menurut Anna, 93 persen Maluku adalah laut, maka itu artinya Maluku sangat membutuhkan transportasi laut.
“Yang terpenting bagaimana transportasi laut di Maluku ini bisa berjalan dengan baik,” jelas Anna.
Anna juga berharap agar Maluku jangan dianaktirikan oleh pemerintah mengingat Maluku adalah daerah dengan penduduk 1,8 juta dan banyaknya pulau – pulau di Maluku yang mencapai seribu.
“Jika dilihat dari perhitungan anggaran APBN kita, belum memihak kepada penduduk yang sedikit namun rentang wilayahnya cukup besar,” ungkap dia. (aS)
