PT PELAKU Harapkan Dukungan Pemprov Maluku
Ambon, indonesiatimur.co – PT Peduli Laut Maluku (Pelaku) berencana Maret nanti akan memulai ekspor ikan dalam jumlah besar pertama kali secara langsung dari Maluku ke Jepang.
Menurut Direktur PT Pelaku Thomas Hock Tutuhatunewa, pihaknya akan melakukan eksport tuna utuh segar ke Jepang sebanyak 14 – 16 ton per hari.
Untuk mewujudkan rencana tersebut, pihaknya sudah menyewa pesawat kargo My Indo Air milik Malaysia. “Kalau kita gunakan pesawat komersial ekspor palingan hanya muat 1-2 ton saja,” tandasnya.
Menurutnya potensi ikan di Maluku memang sangat besar sekali. Akan tetapi regulasi pusat dan daerah yang sengaja memiskinkan Maluku. Hal ini bisa terlihat jelas dari ketiadaan perusahan perikanan di Maluku. Di mana hampir semua ijin perikanan itu berada di luar Maluku, padahal ikannya dari Maluku.
“Contohnya di Bali. 70-80 % ikan disana berasal dari Maluku. Sebagai anak daerah, saya hanya urut dada saja. Kita punya ikan tapi daerah lain nikmati,” ujarnya.
Oleh sebab itu, dirinya sangat berharap bagi pemerintah di daerah ini untuk melihat kenyataan ini. Bagaimana mau menyerap tenaga kerja, sementara industri perikanan saja tidak ada. Kantor perusahaan saja keberadaannya di provinsi lain.
“Padahal ikan dari Maluku sangat terkenal di Jepang. Hal itu bisa dilihat dari label yang diberikan pada ikan asal Maluku yakni ikan ambon. Itu artinya betapa ikan dari Maluku memiliki kualitas terbaik dan dincar oleh negara lain,” jelasnya.
Selain Jepang yang menjadi tujuan ekspor besar perusahaannya. Pihaknya juga sudah mendapat permintaan dari negara-negara di timur tengah, seperti Arab Saudi.
Memang diakuinya, saat ini pihaknya masih mengurusi ijin-ijin untuk rencana ekspor ini. Dengan demikian, ia sangat berharap dukungan penuh dari pemerintah daerah. Kendala lainnya, adalah ketiadaan petugas di bandara ketika akhir pekan yakni Jumat – Minggu.
“Kan kita rencana ekpor itu 6 kali dalam seminggu. Nah kendalanya petugas di Bandara Pattimura itu dihari-hari itu tidak ada. Artinya ada penumpukan. Nah kalo Senin baru dikirim, jumlahnya kan tidak bertambah. Untuk itu, persoalan seperti inilah yang harus dilihat pemerintah,” tandasnya.
Dirinya mengakui ketika mengurus ijin perpanjangan perusahaan maupun eskpor, pemerintah pusat menolak ketika ijinnya dari Ambon. “Sangat disayangkan, ketika pemerintah pusat menolak memberikan ijin pelabuhan sandar di Ambon. Padahal jarak dari fishing ground ke Ambon dekat. Dan di Ambon juga ada pelabuhan peti kemas dan bandara, yang sangat mempermudah ekspor,” ujarnya. (it – 01)