Ada Peningkatan Pada Sektor Perumahan Maluku
Ambon, indonesiatimur.co – Berdasarkan data statistik kesejahteraan rakyat Provinsi Maluku tahun 2017 dan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukan bahwa perumahan di Maluku mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2015 lalu.
Untuk status kepemilikan rumah yang ditempati milik sendiri sebanyak 80,15 %, yang beratap seng sebanyak 86,10 %, rumah berdinding tembok 75,90 %, berlantai semen 52,12 %, sedangkan untuk sumber penerangan PLN sebanyak 83,36 % dan rumah tangga sebanyak 61,55 %.
“Saya kira dari data-data ini menunjukan bahwa, peningkatan yang baik bila dibandingkan dengan hasil Susenas tahun 2015 lalu,” kata Thahir saat membuka kegiatan Rapat Kerja dan Koordinasi SKPD Perumahan dan Kawasan Pemukiman di Hotel The City, Selasa (27/2).
Untuk mencapai pembangunan Maluku kedepan yang berkelanjutan, diperlukan sinergitas antar semua stakeholder terutama antar pemerintah , baik pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
Oleh karenanya diperlukan koordinasi antar sektor dimasing-masing tingkatan pemerintah.
“Dengan demikian, perencanaan pembangunan kedepan tidak lagi terkotak-kotak, menghindari ego vertikal antara pemerintah pusat dan daerah melainkan perencanaan disusun dengan saling mendukung dan melengkapi sesuai kebutuhan dengan kewenangannya masing-masing,” terangnya
Terkait hal itu, Sekda mengajak semua pihak untuk duduk bersama bersinergi dan menjalin kebersamaan dalam menghasilkan perencanaan yang baik dan bermanfaat bagi kebutuhan masyarakat.
“Forum ini sangat baik dalam rangka mengkolaborasikan keterpaduan perencanaan pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman, untuk dijadikan satu konsep perencanaan pembangunan Maluku kedepan dengan tetap mengacu kepada dokumen-dokumen perencanaan yang telah disusun sebelumnya seperti RPJMN dan RPJMD Provinsi Maluku,” ungkapnya.
Sekda berharap agar lewat forum ini ada penyelarasan dalam menyusun program dan rencana kerja 2019, untuk diusulkan pada Musrembang tingkat provinsi, rapat koordinasi teknis perencanaan pembangunan maupun musrembang nasional nantinya,” ungkapnya. (it-01)