Ekonomi & Bisnis Maluku 

Dirjen Infokom: Potensi Laut Maluku Bernilai Ekonomis Tinggi

Ambon, indonesiatimur.co – Potensi sumberdaya laut Maluku yang terdiri dari ikan palagis, demersal, dan biota laut lainnya memiliki nilai ekonomis yang tinggi, serta daerah ini memiliki sekira 969 jenis kerang-kerangan yang perlu dikembangkan dalam mendukung pembangunan industri perikanan di provinsi seribu pulau ini.

‘’Potensi kekayaan laut tersebut sangat penting, sesuai program Presiden Joko Widodo (Jokowi) membangun Indonesia dari laut,’’ ujar  Dirjen Informasi dan Komunikasi (Infokom) Rosarita Niken Widiastuti dalam sambutannya dibacakan Kasubdit Layanan Informasi Perwakilan Negara Asing dan Lembaga Internasional, Hypolitus Layanan, pada acara Forum Dialog Bidang Kamaritiman, di Swiss-Bellhotel Ambon, Kamis (15/3).

Advertisements

Saat ini, pemerintah Indonesia, kata Widiastuti, tengah berupaya mengembalikan posisi Indonesia sebagai Negara Maritim dan bercita-cita menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Guna mewujudkan cita-cita tersebut, kata dia, Presiden Joko Widodo berkomitmen untuk menjaga dan mengelola sumber daya laut dan potensi Kepulauan Indonesia dengan menfokuskan pembangunan yang mendukung kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan.

‘’Berbagai terobosan dan usaha-usaha pengembangan potensi kelautan terus dilakukan untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Di bidang infrastruktur maritim, pemerintah sudah melakukan pembangunan yang berkaitan dengan tol laut dan pelabuhan, yang hasilnya sudah dirasakan oleh masyarakat secara langsung seperti turunnya harga sebesar 20 sampai dengan 25 persen,’’ paparnya.

Di bidang industri kemaritiman, baik yang berkaitan dengan galangan kapal, komponen perkapalan, industri jasa pelayaran, dan hilirisasi, menurut Widiastuti, juga sudah merupakan prioritas bagi pemerintah pusat.

“Potensi ekonomi Indonesia di sektor kelautan dan perikanan mencapai USD 1,33 trilyun atau setara dengan Rp.19 trilyun lebih. Hal ini merupakan potensi yang sangat besar sekali, jika dapat dikelola dengan benar, tidak hanya pengelolaan rutin saja, monoton, tetapi juga harus melakukan terobosan-terobosan untuk dapat mencapai angka ini,’’ tuturnya.

Melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, lanjutnya dia, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk melindungi serta mensejahterakan masyarakat nelayan Indonesia.

‘’Melalui Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman Modal, pemerintah hanya mengijinkan pihak asing berinvestasi di sektor perikanan budidaya dan bidang jasa ruang pendingin (cold storage) saja,’’ ungkap Widiastuti.

Sementara untuk bidang perikanan tangkap, dia menyebutkan, diperuntukan bagi nelayan nasional dan ditutup sepenuhnya bagi asing. Hasilnya, lanjut dia, stok ikan lestari meningkat drastis di tahun 2016. Jumlah penangkapan ikan secara illegal pun berhasil ditekan.

Selain itu, Widiastuti katakan, telah diterbitkan pula Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang kebijakan kelautan Indoenesia sebagai pedoman bagi Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pembangunan di sektor kelautan untuk mewujudkan cita-cita sebagai poros maritim dunia.

Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada Dirjen Informasi dan Komunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika yang telah menyelenggarakan Forum Dialog bidang Kemaritiman.

Melalui sambutan tertulisnya dibacakan Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Setda Maluku, Rony Tairas, Pelaksana Tugas (Plt) Gubenur Maluku, Zeth Sahuburua mengatakan, Indonesia yang memiliki potensi besar dalam mewujudkan gagasan strategis tersebut, dengan menjamin konektivitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut serta keamanan maritim.

Namun menurutnya, dengan luas wilayah yang besar, ada sejumlah pekerjaan rumah besar yang perlu diselesaikan oleh pemerintah. Salah satunya sektor kemaritiman, dengan demikian perlu adanya kapasitas pemerintah dalam mengelola kekayaan sumber daya alam.

‘’Pengelolaan yang baik akan membawa manfaat yang sangat besar untuk kesejahteraan masyarakat secara umum, disamping itu, perlu juga memastikan jaminan keamanan laut Indonesia dari ancaman perubahan iklim dan aksi kriminal,’’ ujar Sahuburua.

Untuk itu, dirinya berharap, agar peserta khususnya aparatur instansi terkait, dapat mengikuti sosialisasi ini dengan baik agar dapat diterapkan sehingga dapat meningkatkan kualitas pengelolaan potensi sumber daya kelautan di Provinsi Maluku,’’ tandas Sahuburua. (it-01)

Comments

comments

Terkait

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.