Uskup: Penyelenggaraan Pilkada Harus Sesuai Aturan
Ambon, indonesiatimur.co – Uskup Diosis Amboina Mgr Petrus Canisius Mandagi mengatakan, pilkada adalah salah satu tanda negara ini adalah negara demokrasi. “Itu artinya rakyatlah yang berkuasa,”jelasnya.
Tanda lain dari sebuah negara demokrasi menurut Mandagi adalah kebebasan pers dan penegakan hukum .
Mandagi mengingatkan agar penyelenggaraan pilkada harus sesuai aturan. “Penyelenggaraan pilkada harus sesuai aturan dan menghindari perselisihan serta konflik. Pilkada juga harus diwarnai sukacita dan kegembiraan. Karena inilah kesempatan istimewa kita rakyat untuk memilih dengan bebas pemimpin-pemimpinnya,”tandasnya.
Uskup mengajak semua umat untuk memilih pemimpin sesuai hati nurani, bukan karena terpaksa atau ditekan. ” Pilihlah pemimpin sesuai hati nurani. Jangan memilih karena terpaksa, ditekan, atau karena telah disuap dengan duit oleh para calon gubernur, bupati dan walikota atau oleh tim sukses. Jangan juga memilih karena satu suku atau seagama,”ujarnya.
Dirinya mengatakan, untuk menarik simpati masyarakat agar memilih calon kepala daerah tertentu, para calon kepala daerah dan tim sukses jangan menakut-nakuti masyarakat dan membuat janji-janji dusta.
Kepada aparat kepolisian dan militer, Mandagi meminta menjaga ketertiban, keamanan dan bertindak netral. Demikian juga dengan KPU dan Bawaslu, harus bertindak sesuai dengan aturan. Jangan memihak kepada satu calon tertentu.
“Bodohlah kita rakyat Maluku kalau karena pilkada ini terjadi konflik dan perpecahan antar kita. Mari ciptakan dan jaga rasa aman dan damai di Maluku,”tandasnya.
Jika Maluku aman dan damai, maka akan semakin berkembang di bidang ekonomi, agama, kebudayaan dan pendidikan. “Konflik akan selalu membuat Maluku terpuruk atau tetap menjadi provinsi yang miskin dan terbelakang. Padahal budaya dan alam Maluku sangat kaya,”ujarnya. (it-01)
