Jauwerissa : Bupati Jangan Cuci Tangan Soal Trans Yaru
Saumlaki, indonesiatimur.co –
Wakil Ketua II DPRD Kepulauan Tanimbar yang juga Koordinator Komisi C, Ricky Jauwerissa, menyesalkan pernyataan Bupati Petrus Fatlolon, yang menganggap remeh keterlambatan pembayaran material warga dengan pembayaran gaji PNS, bahkan menganalogikannya dengan kredit ASN di bank yang sering terlambat.
Hal tersebut disampaikan Jauwerissa, Selasa (16/06/2020) diruang kerjanya berdasarkan hasil jumpa pers Bupati Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon bersama para awak media pada hari Senin, 15 Juni 2020 kemarin yang dilaksanakan di Kantor Bupati Kepulauan Tanimbar, Kewarbotan, terkait pembahasan permasalahan mega proyek jalan Trans Yaru yang belakangan ditulis beberapa media massa.
Menurut Jauwerissa, pernyataan bupati sangat tidak berpihak kepada rakyat. Bahkan dengan pernyataan tersebut terkesan bupati sangat membela pihak perusahaan dan kepala dinasnya. Pasalnya, jika menyamakan dengan keterlambatan gaji PNS, itu berbeda. Karena untuk PNS ada syarat-syarat tertentu, mungkin juga ada keterlambatan transferan dari pusat.
“Perusahaan belum kerja lagi, sudah ambil uang 60 persen. Padahal hutang material kepada warga tidak dibayarkan. Kalau kemarin media tidak menulis dan Bupati dan rombongan tidak turun ke Fordata, apakah hak-hak itu dibayarkan? Mari kita tanyakan kepada rumput yang bergoyang, mungkin saja ada jawabannya,” tandas Jauwerissa.
Lanjut dia, dampak dari sebuah proyek adalah peningkatan ekonomi masyarakat. Tetapi yang terjadi di lapangan sangat berbeda jauh. Politisi Partai Berkarya ini juga sangat menyesalkan pembelaan bupati kepada kepala dinasnya ketika jumpa pers berlangsung di Kewarbotan. Menurutnya, seakan-akan bupati lebih memilih menjadi juru bicara Kadis Bina Marga ketimbang membiarkan kadisnya menjelaskan kepada media. Padahal proyek ini adalah ansi ditangani dinasnya. Sehingga sangat lucu ketika seorang kepala dinas teknis tidak mampu menjelaskan garis-garis besarnya.
“Bupati jangan cuci tanganlah. Kalau corona ini, kita diwajibkan, bahkan dipaksa untuk harus cuci tangan. Tetapi masalah Trans Yaru tidak,” sindir Jauwerissa. (it-03)
