Ekonomi & Bisnis Hot Nasional 

Presiden Diminta Untuk Tidak Mewajibkan SNI Dalam Pembuatan Masker

Jakarta, indonesiatimur.co – Ketua Umum Relawan Solidaritas Merah Putih (Solmet), Sylvester Matutina meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk tidak mewajibkan sertifikat SNI dalam proses pembuatan masker. Permintaan ini disampaikan ketika Sylvester bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka pada hari Rabu lalu (30/9/2020).

Sylvester yang akrab dipanggil Silver ini hadir di istana Merdeka atas undangan Presiden untuk diskusi. Menurutnya, penerapan SNI (Sertifikat Nasional Indonesia) dalam pembuatan masker di masa krisis ini akan memberatkan industri kecil.

Advertisements

“Usulan Kementerian Perindustrian agar pembuatan masker harus mendapat sertifikasi SNI itu sangat bagus untuk terjaganya mutu barang apalagi untuk barang yang berhubungan dengan kesehatan, tapi di saat situasi pandemi dan rakyat susah mencari uang ini rasanya kurang tepat kalau harus semua industri rumah tangga dan pabrikan kecil yang dibuat ibu-ibu rumah tangga dan masyarakat perorangan korban PHK karena Pandemi COVID-19 harus mengurus izin SNI terlebih dahulu baru bisa berproduksi dan menjual,” jelas Sylvester.

Sebelumnya pada pertengahan September lalu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah menyusun SNI untuk masker kain dan telah mendapatkan penetapan Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai SNI 8914:2020 Tekstil-Masker dari Kain melalui keputusan Kepala BSN Nomor No 408/KEP/BSN/9/2020.

Sylvester berpendapat bahwa pengurusan SNI akan memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit sehingga dapat menambah kesulitan para pembuat masker. Biaya tambahan tentunya akan membuat harga jual maskerpun akan menjadi lebih mahal sehingga berpotensi menurunkan penjualan.

“Sebenarnya untuk situasi sulit seperti saat ini Kementerian dan pihak-pihak terkait cukup memberikan standar masker yang baik yang dapat mencegah penularan COVID-19 tidak perlu diwajibkan dulu untuk mendapatkan sertifikat SNI,” ujarnya.

Menurutnya, daripada dipersulit dengan pengurusan SNI justru sebaiknya industri rumah tangga dan perorangan perlu didampingi dan dibina dalam permasalahan permodalan dan pemasaran. Dia khawatir bila penerapan SNI dipaksakan, akan ada banyak yang gulung tikar.

“Bahkan, kewajiban SNI ini akan jadi permainan oknum oknum tertentu untuk men-sweeping dan meminta imbalan apabila industri kecil dan rumah tangga kita belum mempunyai SNI,” katanya. [ps]

Sumber: liputan6, indopos

 

Comments

comments

Terkait

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.