Dharma Oratmangun Ajak Rakyat Tanimbar Hindari Proxy War dan Mulai Berbenah
Saumlaki, indonesiatimur.co -Salah satu putra Indonesia asal Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Drs. Dharma Oratmangun, M.Si., yang juga merupakan Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) 1957, menyebutkan dirinya sangat amat siap maju dalam kontestasi politik kepemimpinan di tahun 2024 merebut posisi nomor satu di Bumi Duan Lolat ini. Peluang tersebut tak mengendorkan semangatnya untuk melihat berbagai kekurangan yang dialami masyarakat Tanimbar untuk dapat keluar dari predikat kemiskinan ekstrim pasca ditinggal mantan rival politiknya, Petrus Fatlolon.
Kondisi Tanimbar akhir-akhir ini pasca ditinggal oleh mantan rival Dharma Oratmangun ini, yang kemudian digantikan dengan kepemimpinan Penjabat Bupati Daniel Edward Indey, S.Sos., M.Si., kini mulai berangsur-angsur pulih dari keterpurukan carut-marutnya pengelolaan keuangan di daerah, menjadi peluang sekaligus tantangan, baik itu partai politik hingga para bakal calon atau kandidat yang akan bertarung nantinya di perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 mendatang.
Yang membuat anak bupati pertama di Tanimbar, Salomon Joseph Oratmangun ini prihatin akan kondisi negeri asalnya ini yakni, masyarakat yang sangat mudah larut dalam Proxy War atau Perang Proksi, dimana kondisi yang tidak hanya berperang menggunakan kekuatan militer, tetapi juga melalui berbagai aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial budaya, dan hukum. Perang Proksi biasanya melibatkan konfrontasi antar dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi secara langsung karena konflik secara langsung antar kedua kekuatan tersebut akan berisiko kehancuran yang jauh lebih besar.
“Saya lihat, masyarakat di Tanimbar sudah mulai terpengaruh dengan ujaran kebencian melalui medsos yang ada. Sering ada debat yang saling menjatuhkan satu dengan lainnya, padahal hal itu adalah gambaran kita telah disusupi proxy war. Sudah harus bergandeng tangan dan jangan berkelahi,” ungkap Oratmangun kepada media ini, Sabtu (08/10/2022).
Dirinya bahkan mengajak bahwa selaku orang Tanimbar yang berbudaya Duan Lolat, jika ada suatu persoalan yang membuat konflik maupun debat yang tidak sehat, kiranya diselesaikan dan dibicarakan secara bersama dan bukannya saling sikut melalui ruang publik yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas politik dan sebagainya. Selain itu, bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), ia mengimbau agar ASN jangan diracuni dengan cara pandang maupun kebijakan-kebijakan yang menuai pro kontra dalam nuansa perpolitikan praktis dan apa yang menjadi hak-hak dari ASN juga dapat direalisasi atau diberikan agar para ASN dapat berkreasi dengan bebas sehingga pekerjaan maupun tugas pelayanan ASN kepada masyarakat juga dapat berjalan dengan baik dan maksimal.
“ASN kita ini jangan racuni mereka dengan cara pandang dan kebijakan-kebijakan yang jadi pro kontra dalam nuansa perpolitikan praktis. Biarkan ASN bekerja sesuai asas meritokrasi saja. Jadi siapa yang berprestasi bagus, yah sudah, dia yang jadi kepala dinas. Jangan karna berdasarkan perimbangan, berdasar usulan lah. Jadi hak-hak mereka juga kasih betul-betul supaya mereka berkreasi dengan bebas,” imbau Oratmangun.
Selain menyinggung soal Proxy War, dirinya juga mengaku sangat prihatin dengan kondisi masyarakat, khususnya yang berada di Kecamatan Selaru. Pasalnya saat dirinya melakukan kunjungan ke kecamatan tersebut, ia melihat fasilitas publik yang sangat minim di kecamatan tersebut. Ternyata listrik negara tidak melayani masyarakat Selaru 24 jam dan hanya setengah hari saja. Padahal menurutnya, Selaru termasuk serambi terdepan dari NKRI sehingga negara harus hadir untuk memakmurkan rakyatnya yang tetap setia, apalagi terletak di wilayah terluar NKRI yang berbatasan langsung dengan negara luar.
“Kemarin saya ke Pulau Selaru, tepatnya di Desa Adaut. Ada yang menarik disana, saya kan ambil studi S3 tentang komunikasi politik dan diplomasi. Dimana Selaru sebagai serambi terdepan NKRI, tetapi belum teraliri listrik negara 24 jam setiap hari, hanya separuh hari. Padahal negara harus hadir untuk makmurkan rakyat, dengan predikat miskin ekstrim, fasilitas publik yang begitu minim, tetapi kami setia untuk NKRI,” tandas Oratmangun. (it-03)
