Wabup MBD Buka FGD Penyusunan KZ KSNT PPKP Pulau Marsela, Wetar dan Lirang
Tiakur, indonesiatimur.co – Wakil Bupati Maluku Barat Daya (MBD), Agustinus L Kilikily membuka Focus Group Discussion/KP Penyusunan KZ KSNT PPKP Pulau Marsela, Pulau Wetar dan Pulau Lirang, pada Rabu (17/05/2023), di Ruang Rapat Kantor Bupati MBD.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati (Wabup) memberikan
Saya ucapkan apresiasi kepada peserta kegiatan dari Ditjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Daerah Kabupaten MBD dan stakeholders terkait yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk hadir pada kegiatan ini baik secara Online maupun Offline.
Menurutnya, agenda prioritas KKP didukung oleh 5 program prioritas dan 2 diantaranya adalah memperluas kawasan konservasi laut dan pengawasan, serta pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.
“Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki tipologi ruang laut yang begitu beragam sebagai keunggulan yang tidak dimiliki negara lain di dunia.
Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupaya optimal menjalankan visi dan misi Presiden Joko Widodo, yakni menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Menteri Kelautan dan Perikanan menyadari bahwa Indonesia yang dilalui oleh empat samudera dengan potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang beraneka ragam dan begitu besar harus dikawal dengan baik, tidak terkecuali Pulau-pulau terluar dan kawasan perbatasan. Untuk itulah maka diperlukan rencana zonasi sebagai dasar pengelolaan dan pemanfatan runag laut yang terintegrasi dan tepat sasaran,”terangnya.
Dikatakannya, Prioritas Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Terluar (KSNT) diperlukan untuk mendukung pertahanan dan keamanan, daerah penangkapan serta kawasan pariwisata bahari unggulan di bagian Timur Indonesia khususnya di wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya.
Dia menambahkan, tujuan utama Rencana Zonasi adalah sebagai penentu arah pengunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan, disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, serta kegiatan yang hanya setelah memperoleh ijin.
“Pemanfataan Pulau-pulau kecil terluar seyogianya untuk kestabilan pertahanan kemanan, kesejahteraan rakyat dan pelestarian lingkungan,”tandasnya.
Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya menurutnya, menyambut baik adanya kegiatan RZ -KSNT (Rencana Zonasi Kawasan Srategis Nasional tertentu) karena sejalan dengan visi pemerintah daerah, yaitu mewujudkan Maluku Barat Daya yang sejahtera, mandiri, berdaya saing, berbasis sumber daya lokal, berdaulat berdasarkan kearifan lokal dalam wadah NKRI yang berbhineka tunggal Ika.
“Wilayah Kabupaten Maluku Barat daya dengan dominasi utama adalah wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil sangat membutuhkan penetapan zonasi yang terarah sehingga setiap wilayah dapat dizonasi sesuai potensi dan peruntukannya. Dalam kaitannya dengan status wilayah Kabupaten MBD merupakan garda terdepan NKRI dimana wilayahnya berbatasan langsung dengan 2 negara tetangga, yaitu Australia dan Timor Leste. Hal ini tentunya perlu mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Pusat, mengingat wilayah perbatasan sangat rawan terjadinya aneksasi,”tegasnya.
Dia berharap, dengan adanya kegiatan Penyusunan RZ-KSNT PPKT Pulau Marsela, Pulau Wetar dan Pulau Lirang, dapat menjadikan Maluku Barat Daya sebagai salah satu sasaran prioritas pembangunan Pemerintah Pusat pada sistem pertahanan dan keamanan, bidang lingkungan hidup yang terkait dengan perlindungan ekosistem dan biota laut, penanggulangan abrasi pantai dan kesejahteraan masyarakat, dimana sasarannya adalah peningkatan Prasarana dan Sarana Kelautan dan Perikanan, peningkatan infrastruktur dasar, penanggulangan kemiskinan dan pengembangan pariwisata Bahari.
“Semoga dengan dilaksanakannya Penyusunan RZ-KSNT PPKT Pulau Marsela, Pulau Wetar dan Pulau Lirang untuk tahun 2023 dapat diikuti dengan penyusunan wilayah pesisir dan terluar lainnya di wilayah Kabupaten MBD yang dapat bersinergi dengan visi misi pembangunan Kabupaten Maluku Barat Daya kedepan,”harapnya.
Sebelum menutup sambutan, Kilikily ungkapkan agar melalui kegiatan penyusunan RZ-KSNT ini, kiranya apa yang menjadi harapan Pemda dapat segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Pusat yang berdampak positif dan memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan sektor kelautan perikanan di Kabupaten Maluku Barat Daya. (it-02)
