Daerah – Page 432 of 498 – Indonesia Timur

Pelantikan 78 Kepala Desa di Bone Bolango Diduga Sarat Pungli

07/01/2014 pelantikan kades0 comment

Pada saat malam pelepasan tahun, Selasa (31/12), ada sekitar 78 kepala desa yang dilantik oleh Bupati Bone Bolango Hamim Pou. Namun pelantikan 78 kepala desa se-Kabupaten Bone Bolango tersebut diterpa isu tak sedap. Uang yang dikumpulkan para Kades untuk membiayai pelantikan diduga telah menguntungkan oknum tertentu. Pasalnya, pelaksanaan pelantikan tidak sebanding dengan biaya yang telah dikumpulkan oleh 78 kades. Wacana yang beredar yang berhasil dirangkum Gorontalo Post, anggaran pelantikan tersebut diambil dari partisipasi 78 kades, masing-masing menyumbang Rp 1 juta, dan terkumpul sekitar Rp 78 juta. Pelaksanaan pelantikan tidak sebanding…

Daerah Papua Papua Barat

Tahun 2014, Papua Daerah Rawan Konflik Urutan Pertama

05/01/2014 daerah rawan konflik1 Comment

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta Pane memberikan rekomendasi kepada Polri terkait wilayah yang paling rawan konflik di tahun 2014 ini. Dengan rekomendasi tersebut diharapkan agar mendapat perhatian serius dari pihak kepolisian. Berdasarkan data yang disampaikan, Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat) menjadi wilayah urutan pertama sebagai wilayah rawan konflik. Selain Papua, terdapat 5 wilayah lainnya yang juga ikut dirilis Neta sebagai wilayah-wilayah rawan konflik. “Keenam wilayah itu yakni Papua, Jabar, Jakarta, Sumut, Sulteng, dan Jateng. Tingginya potensi kerawanan ini mengingat di sepanjang 2013, di keenam wilayah tersebut paling…

Daerah Nusa Tenggara Timur

Wali Kota Kupang Minta PNS Tidak Meminta “Imbalan”

05/01/201430/04/2014 imbalan PNS, kupang0 comment

Imbalan pengurusan surat-surat oleh masyarakat terhadap pegawai negeri sipil (PNS) sering terjadi di berbagai daerah. Untuk itu, Wali Kota Kupang Jonas Salean melarang pegawai negeri sipil (PNS) minta imbalan terkait pengurusan surat-surat. “Jika staf minta uang kepada masyarakat yang ingin mengurus surat-surat walaupun hanya Rp10.000, tentunya akan dinon-jobkan,” ujarnya, di Kupang, sepertti dikutip lintasntt.com, Jumat (3/1). Menurut Jonas, berdasarkan penilaian Ombusman Kota Kupang terkait pelayanan publik, daerah tersebut mendapat nilai merah. Kondisi ini ditenggarai masih banyaknya PNS yang meminta imbalan kepada warga seperti ketika membuat kartu tanda penduduk dan pengurusan…

Daerah Maluku

Sistem Seleksi Passing Grade CPNS Rugikan Pelamar dari Indonesia Timur

04/01/2014 cpns0 comment

Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dilakukan secara serentak dinilai merugikan para pelamar dari kawasan Timur Indonesia termasuk Maluku. Standar penilaian CPNS sendiri sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 35 Tahun 2013. Nilai batas tes kompetensi dasar (TKD) pelamar umum yang menggunakan Lembar Jawabkan Komputer (LJK) adalah 60 persen dari nilai maksimal, Karakteristik Pribadi (TKP) 108, selanjutnya 50 persen dari nilai maksimal Tes Inteligensia Umum (TIU) 70, dan 40 persen dari nilai maksimal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) 64. Ketua Cabang HMI Kota Tual dan…

Pembangunan Unsulbar Butuh Dana Rp800 Miliar

04/01/201419/02/2021 Unsulbar0 comment

Kampus Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) saat ini sedang membutuhkan anggaran untuk pembangunan. Diperkirakan akan menelan anggaran Rp800 miliar. Untuk itu, pada tahap pertama, perguruan tinggi negeri ini berharap bisa mendapatkan kucuran Rp250 miliar dari pemerintah. Hal itu disampaikan oleh Rektor Unsulbar, Akhsan Djalaluddin, Kamis, 2 Januari 2014 lalu. “Insya Allah kita dapat bantuan dari pusat. Apalagi Pak Gub (Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh, Red) sudah berbicara dengan Komisi X DPR RI,” ujarnya. Sementara Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh mengatakan, pembangunan fasilitas di Unsulbar membutuhkan anggaran sedikitnya 800 miliar. Dan untuk…

Daerah Maluku

Awal Tahun 2014, Pemkot Ambon Mulai Antisipasi Bencana

03/01/201427/11/2014 longsor, simulasi penanganan bencana0 comment

Pemkot Ambon mulai melakukan berbagai kesiapan menghadapi bencana yang mungkin saja terjadi di tahun 2014 ini. Rentetan kejadian bencana banjir dan tanah longsor dalam dua tahun terakhir telah menyisahkan cerita sedih bagi warga dan membuatnya tetap siaga. Dibutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak baik warga maupun pemerintah dan dunia usaha sehingga simulasi penanggulangan bencana banjir dan longsor untuk memberikan kesiapan kepada petugas maupun warga apabila terjadi kejadian. “Pemerintah sangat berharap pada tahun 2014, Kota Ambon tidak lagi mengalami periatiwa menyedikan seperti pada 1 Agustus 2012 dan 30 Juli 2013 lalu,”…

Daerah Sulawesi Utara

Ratusan PNS Pemkot Bitung Tidak Ikut Apel Perdana 2014

03/01/2014 PNS Nakal0 comment

Ratusan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung, tidak hadir pada apel perdana usai libur tahun baru, yang dilaksanakan di lapangan kantor Walikota Bitung, Jumat (3/1) hari ini. Berdasarkan data yang berhasil dirangkum, dari 3994 jumlah PNS Pemkot Bitung, yang hadir hanya 3741 PNS atau 93.67% pada apel perdana pada 3 Januari 2014 tersebut. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan Pelatihan (BKD-PP) Kota Bitung, Ferdinand Tangkudung. ”Sekitar dua ratusan PNS tidak hadir pada apel perdana usai libur Tahun baru,” ujarnya. Menurut dia, PNS yang tidak hadir…

Daerah Sulawesi Selatan

PNS Pemkot Pare-pare Wajib Tandatangani Kontrak Kerja

03/01/2014 kontrak kerja PNS0 comment

Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare terus melakukan reformasi birokrasi. Belum lama ini, seluruh PNS di daerah ini diwajibkan menandatangani kontrak kerja dengan atasan mereka. Adapun isi kontraknya yakni berisi daftar seluruh pekerjaan yang akan dilakukan selama tahun 2014. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Pegawai. Hal itu dimaksudkan untuk mengeliminasi fenomena pegawai malas dan adanya pegawai yang sering bolos tanpa keterangan. Selain itu, kebijakan ini juga diterapkan di Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Kota Parepare dari mulai, Kamis, 2 Januari. Kepala bidang di…

Daerah Sulawesi Tenggara

Januari 2014 Bakal Terjadi PHK Besar-besaran di Kolaka

02/01/201412/01/2014 PHK0 comment

Pada bulan januari 2014 ini, di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra) dipastikan bakal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari perusahaan tambang. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Pengawasan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Kolaka, Sultra, Agustina, Senin, 30 Desember 2013. Hal itu, kata Agustina, diakibatkan oleh pemberlakuan Undang-undang Minerba tahun 2009. Nantinya beberapa perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan Nikel, akan menghentikan aktivitasnya karena Undang-undang itu menuntut demikian. Menurutnya, PHK besar-besaran tersebut akan menelantarkan para karyawan perusahaan tambang dan akan muncul masalah sosial lainnya. “Mereka akan di…

Daerah Papua

Polda Papua Perlu Buat Grand Design Pengamanan Yang Jelas

01/01/2014 0 comment

Polda Papua perlu membuat aturan yang jelas sebagai grand design landasan dalam sistem pengamanan di Papua. Hal itu disampaikan oleh Wakil Direktur Eksekutif ALDP, Yusman Conoras beberapa waktu lalu. Menurut Yusman, grand design tersebut bisa digunakan menangani demonstrasi atau keamanan lainnya. “Ini penting! Untuk pengamanan demonstarsi atau keamanan lainnya di Papua, harusnya Polda Papua sudah memiliki grand design keamanan dengan tetap memperhatikan aspek demokrasi dan HAM. Jangan setiap Kapolda diganti, kebijakan pengamanan juga diganti,” kata Yusman, Senin (30/12). Kalaupun Pemerintah pusat menyatakan Papua bukan wilayah konflik, lanjut dia, lantas kenapa …