Hukum – Page 173 of 233 – Indonesia Timur

OPM Sandera 2 WNI di Papua Nugini

14/09/2015 0 comment

Jakarta – Dua orang warga negara Indonesia (WNI) disandera oleh pihak yang diduga terkait dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua Nugini. Hal itu terungkap berdasarkan pernyataan tertulis Kementerian Luar Negeri, Minggu (13/9). Adapun kedua orang yang disandera adalah Sudirman (28) dan Badar (20). Mereka bekerja sebagai penebang di perusahaan penebangan kayu di Skofro, distrik Keerom, Papua Nugini. Keduanya disandera setelah terjadi insiden penembakan di Skouwtiau yang memakan korban seorang WNI bernama Kuba. “Menurut tentara Papua Nugini, kedua WNI dalam kondisi baik. Mereka juga terus mengupayakan penyelamatan kedua WNI,” kata…

Hukum Papua

TNI Kirim 950 Prajurit ke Perbatasan RI-PNG

12/09/2015 0 comment

Semarang – 950 prajurit dari dua batalyon di Kodam IV/ Diponegoro yakni Batalyon Infanteri 406 dan Batalyon Infanteri 411/ Raider diberangkatkan ke Papua. Mereka dikirim kesna untuk menjaga perbatasan Republik Indonesia dengan Papua Nugini (PNG). Panglima Kodam IV/ Diponegoro Mayor Jenderal Jaswandi melepas langsung prajurit dua kesatuan tersebut di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Sabtu (12/9). “Penugasan bergilir, jaga perbatasan dengan Papua Nugini,” katanya, seperti dilansir Antara, 12/09. Menurut Jaswandi, kegiatan ini merupakan tugas rutin prajurit dalam upaya menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Ada tugas lain yang perlu turut…

Hukum

Hibah Rp5,5 Miliar PT NNT Kepada Polda NTB Dilaporkan ke KPK

11/09/2015 0 comment

Sumbawa – Pemberian dana hibah sebesar Rp5,5 Miliar dari PT Newmont Nusatenggara Kepada Polda NTB dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, proses hibah tersebut dinilai terindikasi adanya penyogokan serta melanggar Peraturan Menteri Keuangan. Karenanya, sejumlah pihak seperti mantan anggota DPR RI dapil NTB M. Hatta Taliwang, bersama warga Sumbawa domisili Jabodetabek melaporkan kasus tersebut ke KPK pada Jum’at, (11/09). “Kami sengaja melaporkan hal ini ke KPK, akan KPK bisa mendalami lebih jauh motif pemberian dana hibah ini,” kata Hatta, seperti yang tertulis dalam Press Release yang diterima IndonesiaTimur.co, Jum’at,…

Hukum Sulawesi Tengah

Dituduh Menipu, Gubernur Sulteng Dilaporkan ke Mabes Polri

10/09/201525/06/2020 penipuan0 comment

Jakarta – Direktur Utama PT Sulteng Mineral Mandiri dan Sulteng Industri Mandiri Muhammad Heri Surya melaoprkan Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Longki Djanggola ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri. Laporan tersebut terkait dugaan penipuan dan penggelapan dalam proses pengurusan izin tambang di Sulteng. “Kami melaporkan Gubernur Sulawesi Tengah terkait dugaan pidana penipuan, penggelapan serta penyalahgunaan jabatan dan wewenang,” kata kuasa hukum Heri Surya, Fredi K Simanungkalit, di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, seperti dilansir Okezone, Rabu (9/9). Fredi menerangkan bahwa pada awalnya kliennya (Heri Surya) mengajukan permohonan mendapatkan lokasi untuk pertambangan…

Hukum Maluku

Miras, Pemicu Kekerasan dan Kriminalitas di Ambon

10/09/201502/03/2021 Miras0 comment

Ambon – Sebagai abdi negara yang selalu melayani masyarakat, maka tidak sudah seharusnya memberikan teladan yang baik kepada masyarakat. PNS sebisa mungkin tidak melakukan perbuatan yang tercela seperti mengkonsumsi minuman keras. Bahkan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy berjanji akan memberikan sanksi tegas jika ada yang kedapatan sengaja mengonsumsi miras saat jam kerja. ”Saya tegaskan kepada PNS Pemkot Ambon, kalau kedapatan ada yang berbau minuman keras saat jam kerja berlangsung, kami akan menindaknya,” kata Richard, seperti dilansir Kompas, 09/09. Menurutnya, tidak mungkin kita akan berikan contoh dan teladan kepada masyarakat kalau…

Hot Hukum Papua Barat

Pencurian Ikan Bergerak ke Arah Timur Indonesia

08/09/201513/09/2015 0 comment

Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan jika pelaku pencurian ikan kini sudah sampai di Raja Ampat, Papua Barat. Mereka bergerak ke arah timur Indonesia karena kondisi laut di kawasan barat sudah mulai rusak. “Waktu saya di Raja Ampat, mereka sudah sampai di atas Raja Ampat. Saya takut nanti raja ampat terdampak. Kemudian NTT, NTB sampai ke Maumere, kemudian wilayah Timor Leste yang selatan,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di kantornya, seperti dilansir Merdekcom, (8/9). Menurut Susi, cara kerja sindikat ini tidak jauh berbeda dengan pelaku…

Hukum Papua

Amankan Idul Adha di Tolikara, Polda Papua Siagakan Pasukan

08/09/2015 0 comment

Jayapura – Polda Papua menyiapkan pasukan untuk pengamanan di Tolikara saat perayaan Idul Adha pada 24 September 2015 nanti. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi kejadian kerusuhan seperti yang terjadi pada Idul Fitri kemarin. Kapolda Papua, Irjen Paulus Waterpauw mengungkapkan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak terkait seperti GIDI dan tokoh Muslim di sana untuk menentukan lokasi salat dan pengamanannya. “‎Pengamanan spesifik pasti di Tolikara. Nanti akan dikoordinasikan lagi di mana lokasinya (salat Idul Adha). Intinya kami siap mengamankan,” ujar Paulus, seperti dilansir NabireNet, (6/9). Kapolda mengatakan bahwa pihaknya masih akan…

Hukum Sulawesi Tenggara

Prajurit Yonif 725/Woroagi Siap Dikirim ke Perbatasan

04/09/2015 0 comment

Kendari — Prajurit Yonif 725/Woroagi ditugaskan sebagai Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) Republik Indonesia (RI)-Republik Demokrasi Timur Leste (RDTL). “Kemampuan prajurit 725 yang saya lihat ini lebih bersemangat dan enerjik,” kata Asisten Operasi (Asops) Panglima TNI, Mayjen TNI Fransen G. Siahaan saat memantau kesiapan prajurit, seperti dilansir kendarinews, 03/09. Kunjungan Asops kali ini didampingi langsung Pangdam VII/Wirabuana, Mayjend TNI Bachtiar. Kemudian, disambut langsung Komandan Batalyon (Danyon) 725, Mayor (Inf) Nurman Syahreda beserta para personilnya. “Saya yakin kemampuan batalyon tidak kalah dengan lainnya,” tutur Fransen G. Siahaan. Fransen mengaku jika…

Hot Hukum Maluku Utara

Wilayah Laut Maluku Utara Dikuasai Asing

02/09/201505/09/2015 ilegal fishing, nelayan asing0 comment

Ternate – Tidak salah jika dikatakan bahwa saat ini perairan Maluku Utara (Malut) tengah dikuasai oleh pihak asing. Betapa tidak, ada banyak nelayan warga negara asing (WNA) seperti dari Filipina yang melakukan penangkapan ikan di wilayah tersebut. Berdasarkan informasi seperti dilansir Malutpost, ironisnya para nelayan asing ini mengantongi Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu yang diduga dibuat oleh pemilik kapal ikan. Selain mereka memiliki kapal sendiri, ada sebagian nelayan Filipina dipekerjakan oleh nelayan lokal yang memiliki kapal ikan. Beberapa informasi menyebutkan bahwa di Pelabuhan Perikanan Dufa Dufa Ternate kerap ditemukan ABK…

Ekonomi & Bisnis Hukum Nusa Tenggara Timur

Sekitar 400 Buruh di NTT Kena PHK

02/09/2015 buruh, PHK0 comment

Kupang – Selama 2015, sekitar 400 buruh di Nusa Tenggara Timur (NTT) telah mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak oleh pengusaha. Buruh yang dipecat antara lain dosen di beberapa perguruan tinggi serta pekerja toko dan perusahaan daerah (PD). Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) NTT Stanis Tefa mengatakan bahwa mereka di-PHK karena berbagai masalah. “Setahun ini, 300-400 buruh dipecat dari perusahaan tempatnya bekerja,” kata Tefa kepada Tempo, Selasa, 1/09. Menurutnya berbagai alasan pemecatan yang dilakukan perusahaan seperti gaji tidak sesuai dengan upah minimum regional (UMR) serta tidak diberikan jaminan…