Hukum – Page 174 of 236 – Indonesia Timur

Adiknya Ditangkap KPK, Ini Kata Gubernur Sulsel!

21/10/2015 0 comment

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari fraksi Hanura, Dewi Yasin Limpo (DYL), Selasa (20/10). DYL ditangkap dengan tuduhan melakukan korupsi yakni menerima suap dari salah satu pihak untuk memuluskan pembangunan pembangkit listrik. Setelah penangkapan tersebut, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang sekaligus kakak kandung dari tersangka ikut angkat bicara. Dia mengatakan bahwa pihaknya akan patuh terhadap hukum yang berlaku. “Kalau memang bersalah harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum,” ujarnya seperti dilansir liputan6, (21/10). SYL juga menjamin jika kasus yang dihadapi adik kandungnya…

Gorontalo Hukum

‘Macem-macem’ Sama Budi Waseso, Gubernur Gorontalo Dipenjara

20/10/2015 Komjen (pol) Budi Waseso, rusli habibie0 comment

Jakarta – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo menjatuhkan vonis delapan bulan penjara kepada Ruslie Habibie, Senin (19/10). Ruslie Habibie dinyatakan terbukti bersalah atas ‎kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan mantan Kapolda Gorontalo Budi Waseso‎. “Kasus Gubernur Gorontalo adalah pidana umum, bukan korupsi,” kata Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri (Jubir Kemdagri) Dodi Riatmadji kepada wartawan, seperti dilansir JPNN, (20/10). Menurutnya, vonis tersebut tentu bakal menggoyang posisinya sebagai gubernur karena sesuai UU Pemda, dia harus dinonaktifkan. “Seorang kepala daerah yang divonis bersalah dan menjalani putusan hukum harus non aktif,” katanya. Dodi…

Hukum Sulawesi Tengah

Banyak Imigran Tiongkok yang Dideportasi dari Palu

17/10/2015 1 Comment

Palu – Selama ini, banyak sekali imigran atau warga negara asing (WNA) yang masuk ke wilayah Indonesia, salah satunya ke Palu Sulawesi Tengah (Sulteng). Imigran paling banyak yang mendominasi pelanggaran keimigrasian di Palu adalah mereka yang berasal dari Tiongkok. “Paling banyak warga asing yang dideportasi dari Palu adalah warga Tiongkok,” kata Kepala Kantor Imigrasi Palu, Tantawi Januar, seperti Liputan6 (16/10). Menurutnya, dalam tiga tahun terakhir ini, petugas imigrasi banyak menangkap warga Tiongkok, dan rata-rata tidak memiliki paspor dan izin. “Namun mereka melakukan aktivitas di sejumlah perusahaan di wilayah Sulteng,” ucapnya.…

Hukum Papua

Polda dan Pangdam Yakin Warga Papua Tak Mudah Terprovokasi

15/10/2015 0 comment

Jayapura – Kepolisian Daerah Papua mengantisipasi dampak kasus pembakaran gereja yang terjadi di Singkil, Aceh, Selasa (13/10). Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menggelar pertemuan dengan tokoh agama dan masyarakat, Kamis (15/10). “Hingga kini belum ada laporan tentang dampak dari insiden tersebut,” kata Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw, seperti dilansir Republika, (15/10). Menurut Paulus saat ini masyarakat di Papua tidak mudah lagi mudah terpengaruh dan terpancing dengan berbagai isu termasuk agama. Dia juga berharap agar situasi di Papua dapat terus terpelihara dengan baik dan tidak mudah terprovokasi oleh…

Hukum Papua

Gubernur Papua Bertemu OPM, Apa yang Dibahas?

14/10/2015 0 comment

Jayapura – Pada saat menghadiri undangan perayaan HUT ke 19 Kabupaten Puncak Jaya, Gubernur Papua Lukas Enembe sempat bertemu dan berdialog dengan kelompok TPN/OPM Senin (12/10). Pada pertemuan tersebut, Gubernur Lukas Enembe didampingi oleh Pangdam dan juga Forkompida setempat. Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Hinsa Siburian mengatakan bahwa mereka (TPN/OPM) meminta agar wilayah Puncak Jaya mendapatkan sentuhan pembangunan dari pemerintah. “Intinya, kelompok tersebut minta kepada Gubernur Lukas Enembe, agar daerah dibangun sejajar dengan daerah lainnya di Papuan,” ujarnya seperti dilansir Antara (12/10). Menurutnya, ada sekitar 350 orang TPN/OPM dari wilayah Distrik…

Hukum Nusa Tenggara Timur

Tahun Ini, Terjadi 53 Kasus Pedofilia di NTT

14/10/2015 0 comment

Kupang – Dari Januari sampai dengan September 2015 tercatat ada 53 kasus kekerasan seksual pada anak di Nusa Tenggara Timur (NTT). Bahkan menurut Aktivis Rumah Perempuan, jumlah tersebut kemungkinan akan bertambah lagi. “Jumlah tersebut merupakan kasus yang ditangani Rumah Perempuan dalam tahun ini,” kata Koordinator Devisi Pendampingan dan Advokasi Korban Waty Bagang, seperti dilansir Tempo, (13/10). Menurut Waty, jumlah kasus kekerasan seksual yang dialami anak-anak tersebut hampir semunya berasal dari Kota Kupang dan Kabupaten Kupang. “Ini sangat miris, apalagi Kota Kupang telah diusulkan menjadi kota layak anak,” katanya. Untuk kota…

Hukum Nasional

Jaringan Gusdurian: Tangkap Aktor Kekerasan Di Aceh Singkil

14/10/201514/10/2015 0 comment

Jakarta- Aksi pembakaran dan perusakan gereja di Aceh Singkil oleh kelompok massa telah mengundang reaksi dan kecaman dari berbagai kalangan. Dalam siaran pers yang diterima redaksi, Jaringan Gusdurian melalui juru bicaranya Alissa Wahid, dengan tegas meminta kepada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas, mengadili pelaku, dan mengungkap serta menangkap para aktor yang merencanakan aksi kekerasan. Putri mantan Presiden Abdurahman Wahid itu juga menghimbau kepada semua pihak untuk menjaga diri, dan tidak terpancing melakukan kekerasan yang akan mengakibatkan perpecahan sehingga merugikan masyarakat sendiri. Alissa meminta agar semua peraturan tentang pendirian tempat ibadah…

Hukum Politik

TPDI: Ketua DPR Setya Novanto Harus Diberi Sanksi Moral

14/10/201526/06/2020 Luhut Pandjaitan0 comment

Jakarta – Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menyarankan kepada warga Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk memberikan sanksi moral dan sosial kepada ketua DPR Setya Novanto. Pasalnya, Setya yang juga merupakan wakil asal NTT tersebut telah melakukan hal yang memalukan warga NTT. “Sikap membangkangi panggilan Mahkamah Kehormatan (MKD) DPR yang ditunjukan oleh Anggota DPR dan Ketua DPR-RI Setya Novanto sangat memalukan warga NTT,” kata Petrus seperti dilansir SP, (13/10). Menurut Petrus, sikap Novanto sangat merendahkan MKD yang tengah menegakan etika, moral dan perilaku Anggota DPR dalam menjalankan tugasnya.…

Hukum Maluku

Program Perkampungan Kerukunan Umat Beragama di Ambon

13/10/2015 0 comment

Ambon – Pemerintah Provinsi Maluku menggagas program perkampungan kerukunan umat beragama di Ambon. Bahkan rencananya, program perkampungan tersebut akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. “Presiden saat menyatakan kesiapannya meresmikan permukiman yang warganya dari semua komunitas agama maupun suku di Tanah Air, bila telah rampung pembangunannya,” kata Gubernur Maluku, Said Assagaff, di Ambon, seperti dilansir Antara (12/10). Menurut Gubernur, pihaknya telah mengarahkan Kadis PU Maluku, Ismael Usemahu untuk mencari lahan di Pulau Ambon untuk membangun permukiman tersebut. “Lahan dengan melibatkan para kepala desa agar bertanggung jawab pembelian tanah, sambil mempersiapkan desain…

Hukum Nusa Tenggara Timur

Fantastis! Jumlah Klaim BPJS di NTT Mencapai Rp675 Miliar Lebih

13/10/201514/10/2015 BPJS, kesehatan0 comment

Kupang – Berdasarkan data dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Nusa Tenggara Timur (NTT), total klaim sampai September 2015 mencapai Rp 295,967 miliar. Sementara itu, untuk tahun 2014 lalu, total klaim mencapai Rp 380 miliar. Jadi jika diakumulasi, total klaim mencapai Rp.675 miliar lebih. “Total klaim akan melampaui tahun lalu karena pemanfaatan BPJS Kesehatan semakin banyak dan adanya penambahan fasilitas kesehatan,” kata Kepala Cabang BPJS Kesehatan NTT Frans Pareira, seperti dilansir SinarHarapan, (10/10). Saat ini, kata Frans, peserta BPJS Kesehatan di NTT baru mencapai 66,40 persen dari 5,1 juta…