Hukum – Page 180 of 233 – Indonesia Timur

Kapal MV Hai Fa Pergi Bebas, Menteri Susi Kecewa Berat

21/06/201523/06/2015 Kapal MV Hai Fa, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti0 comment

Jakarta – Kapal MV Hai Fa yang pernah ditanggap petugas KKP karena kasus pencurian ikan, kini bisa berlayar bebas ke luar Indonesia. Hal ini sontak membuat Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kaget sekaligus kecewa. Menurut Susi, MV Hai Fa berangkat dari Ambon pada Senin, 1 Juni 2015 sekitar pukul 18.20 WIT tanpa membawa Surat Laik Operasi (SLO) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Padahal proses hukum dan investigasi atas kapal tersebut masih berlangsung. “Kapal sebesar lapangan bola bisa jalan tanpa SPB dan SLO, fungsi pengawas negara saya lihat tidak berfungsi,”…

Hukum Sulawesi Barat

Ratusan Randis Pemprov Sulbar Tersangkut Tunggakan Pajak

21/06/2015 anwar adnan saleh, Gubernur Sulbar, kendaraan dinas, mamuju0 comment

Mamuju – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) mendapatkan kabar adanya ratusan kendaraan dinas di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang masih tersangkut tunggakan pajak. Karenanya, gubernur telah menerjunkan tim untuk mengetahui siapa pengguna kendaraan dinas tidak taat bayar pajak itu. “Kami telah perintahkan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Sulawesi Barat untuk melakukan pendataan terhadap kendaraan dinas yang belum patuh terhadap pembayaran pajak,” kata Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh di Mamuju, seperti dilansir Antara, Kamis (18/6). Gubernur meminta agar Dispenda memberikan data yang akurat terkait kendaraan dinas yang tidak membayar pajak tersebut. “Saya…

Hukum Papua

Kabar Baik! Kuota Penerimaan Polri untuk Warga Asli Papua Ditambah

21/06/2015 Badrodin Haiti, Kapolri0 comment

Jakarta – Ada kabar gebira bagi para pemuda asli Papua yang ingin mendaftar menjadi Kepala anggota Brigadir Polri di Papua. Pasalnya, Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Polisi Badrodin Haiti memberikan kuota tambahan khusus terhadap putra asli Papua. Ketua Panitia Khusus Afirmasi Rekruitmen, Hopni Simbia bersama empat anggotanya bertemu Kapolri di Jakarta, Jumat (19/6/2015). Dalam pertemuan tersebut, Hopni menyampaikan aspirasi menyangkut kurangnya pembagian kuota untuk orang-orang asli Papua. “Karena itu, Panitia Khusus Afirmasi meminta kepada Kapolri meminta dispensasi terkait umur yang sudah melewati batas yakni di atas 21 tahun,” tuturnya seperti…

Daerah Hukum Papua

Suku Asli Papua Minta Telibat dalam Perpanjangan Kontrak Freeport

17/06/2015 freeport, kontrak freeport, suku Magal, uku Natkime0 comment

Jakarta – Selama ini, pemerintah tidak melibatkan warga lokal dalam kontrak karya PT Freeport Indonesia di tanah Papua. Karenanya, saat ini Pemerintah didesak untuk melibatkan warga Papua, khususnya suku Natkime dan suku Magal dalam perpanjangan kontrak karya ketiga PT Freeport Indonesia tahun 2015-2041. “Kami mohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia untuk melibatkan kami orang Papua, khususnya suku Natkime dan sukuMagal sebagai (pemilik gunung) dalam perpanjang kontrak karya yang ketiga tahun 2015-2041, dimana akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan,” seperti yang tertulis dalam surat resmi yang ditandatangani oleh Silas Natkime…

Hukum Sulawesi Utara

Kasus Human Traficking di Sulawesi Utara Meningkat

17/06/2015 Erny B Tumundo, Human Traficking0 comment

Manado – Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A) Sulut Ir Erny B Tumundo Msi mengatakan bahwa tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Sulawesi Utara (Sulut) berada di zona awas. Menurut Erni, berdasarkan Data Tindak Pidana Perdangan Orang (TPPO) Polda Sulut Kebanyakan korban direkrut pelaku melalui penawaran lapangan pekerjaan. “Biasanya dengan tujuan eksploitasi seksual, pornografi, penjualan anak dan kerja paksa baik dalam maupun luar negeri.” kata Erny saat membuka Rakordis Gugus Tuga Pencegahan dan Penanganan TPPO di Provinsi Sulut, Selasa (16/6), seperti dilansir manadopostonline.com, 17/06. Erni menjelaskan, data tersebut…

Hukum Papua

Kondom Gratis untuk 180 Tempat Transaksi Seks di Jayapura

16/06/2015 hiv, jayapura, Komisi Penanggulangan AIDS, kondom0 comment

Jakarta – Sebanyak 180 kondom gratis disediakan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Papua di 180 tempat transaksi seks di Jayapura. Beberapa tempat tersebut diantaranya tersebar di 7 distrik di kota dan kabupaten Jayapura meliputi hotel, losmen, tempat penginapan lain, kost-kostan serta lokalisasi. “Hotspot kondom ini berfungsi untuk mendekatkan kondom kepada mereka uang beresiko tinggi, yang suka berganti pasangan,” kata Sekretaris KPAD Papua, Constant Karma seperti dilansir liputan6, 16/06. Karma mengatakan jika pihaknya terus berupaya mendekatkan pembagian kondom gratis ini di lokasi transaksi, tidak lebih dari 100 meter. “Kita dekatkan…

Hot Hukum Maluku

Perairan Maluku Dipenuhi Ratusan Kapal Bermasalah

12/06/201514/06/2015 kapal ilegal, pencurian ikan0 comment

Jakarta – Perairan Maluku merupakan pelanggaran tertinggi di Indonesia yang melibatkan 350 kapal bermasalah. Temuan itu berdasarkan hasil kerja Satgas Pencegahan dan Pemberantasan Penangkapan Ikan illegal Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. “Mayoritas pelanggaran terjadi di sekitar kepulauan Aru,” kata Deputi Satgas Pencegahan dan Pemberantasan Penangkapan Ikan illegal Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Yunus Husein seperti dilansir Suara Pembaruan, Senin (8/6). Menurut Yunus, 95 persen kapal-kapal bermasalah di perairan Maluku tersebut mempekerjakan nahkoda dan ABK asing tanpa surat-surat lengkap. “Mereka memiliki banyak bendera, VMS yang tidak aktif sehingga posisi…

Hukum Maluku

PNS Maluku Pengguna Ijazah Palsu Bakal ‘Digantung’

10/06/201510/06/2015 Gubernur Maluku, ijazah palsu, kasus ijazah palsu, Said Assagaff0 comment

Maluku – Kasus ijazah palsu saat ini memang tengah menjadi perbincangan hangat di indonesia termasuk di kawasan timur. Sanksi tegaspun disiapkan untuk menjerat mereka yang menggunakan ijazah palsu tersebut seperti sanksi tegas Gubernur Maluku untuk para bawahannya yang terbukti. “Kalau di Maluku kasus seperti itu ada kita akan gantung. Kalau ada di pasti dipecat dong,” kata Gubernur Maluku, Said Assagaff, di Maluku, seperti dilansir Kompas, Senin (1/5/2015). Menurut Assagaff, birokrasi pemerintahan harus bersih dari oknum PNS yang menggunakan ijazah palsu. “Hal itu sesuai dengan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara…

Hukum

Beberapa Gubernur di Indonesia Timur diduga Gunakan Ijazah Palsu

07/06/2015 ijazah palsu, MenPAN-RB, Yuddy Chrisnandi2 Comments

Bali – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) menduga ada beberapa kepala daerah yang bermain curang dengan menggunakan ijazah palsu demi mendapatkan jabatan salah satunya beberapa gubernur di Indonesia Timur. “Informasi yang masuk menyebutkan penemuan di daerah, seperti beberapa gubernur di Indonesia Timur menggunakan ijazah palsu,” kata Menteri PAN-RB, Yuddy Chrisnandi dalam acara pelatihan dan kampanye revolusi mental aparatur negara di Kuta, seperti dilansir Republika, Jumat (5/6). Menurut Yuddy, pemerintah merupaan pihak yang paling dirugikan oleh kasus ijazah palsu tersebut karena berkaitan dengan gaji mereka. “Ini disebabkan ijazah…

Hukum Sulawesi Barat

Lebih Rp3 Miliar Aset Pemprov Sulbar ‘Hilang’

29/05/2015 aset daerah0 comment

Mamuju – Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI, tercatat kurang lebih Rp3 miliar nilai aset daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) tahun pengadaan 2009-2012 belum terlihat fisiknya. Terkait hal itu, Wakil Gubernur Aladin S Mengga tidak mengelak jika masih banyak aset Pemprov Sulbar yang tidak jelas keberadaannya. “Sekarang dalam proses identifikasi. Ada kemungkinan barang-barang yang belum kelihatan itu tertinggal di kantor lama,” kata Aladin di Mamuju, seperti dilansir Okezone, 25/05. Dia mengaku jika kini pihak pemprov Sulawesi Barat tengah bekerja keras untuk mendapatkan kembali aset-asetnya yang hingga kini…