Hukum Maluku 

Program Perkampungan Kerukunan Umat Beragama di Ambon

Ambon – Pemerintah Provinsi Maluku menggagas program perkampungan kerukunan umat beragama di Ambon. Bahkan rencananya, program perkampungan tersebut akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. “Presiden saat menyatakan kesiapannya meresmikan permukiman yang warganya dari semua komunitas agama maupun suku di Tanah Air, bila telah rampung pembangunannya,” kata Gubernur Maluku, Said Assagaff, di Ambon, seperti dilansir Antara (12/10). Menurut Gubernur, pihaknya telah mengarahkan Kadis PU Maluku, Ismael Usemahu untuk mencari lahan di Pulau Ambon untuk membangun permukiman tersebut. “Lahan dengan melibatkan para kepala desa agar bertanggung jawab pembelian tanah, sambil mempersiapkan desain…

Read More
Hukum Nusa Tenggara Timur 

Fantastis! Jumlah Klaim BPJS di NTT Mencapai Rp675 Miliar Lebih

Kupang – Berdasarkan data dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Nusa Tenggara Timur (NTT), total klaim sampai September 2015 mencapai Rp 295,967 miliar. Sementara itu, untuk tahun 2014 lalu, total klaim mencapai Rp 380 miliar. Jadi jika diakumulasi, total klaim mencapai Rp.675 miliar lebih. “Total klaim akan melampaui tahun lalu karena pemanfaatan BPJS Kesehatan semakin banyak dan adanya penambahan fasilitas kesehatan,” kata Kepala Cabang BPJS Kesehatan NTT Frans Pareira, seperti dilansir SinarHarapan, (10/10). Saat ini, kata Frans, peserta BPJS Kesehatan di NTT baru mencapai 66,40 persen dari 5,1 juta…

Read More
Hukum Nasional 

Kemhan Akan Rekrut 100 Juta Kader Bela Negara

Jakarta – Kementerian Pertahanan (Kemhan) menargetkan untuk merekrut 100 juta kader bela negara. Hal itu dilakukan memperkuat pertahanan nasional ditengah meredupnya rasa nasionalisme di masyarakat. “Beberapa sudah mulai, tapi akan intensif Januari tahun depan,” kata Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan Mayor Jenderal (Mayjen) Hartind Asrin, seperti dilansir JawaPos, 12/10. Menurutnya, program bela negara ini bukan dilakukan secara fisik, melainkan lebih fokus pada nilai ideologis. Dalam mewujudkan misi tersebut, kemhan juga akan mengincar tiga lingkungan untuk memenuhi target tersebut. Pertama, menyasar ke lingkungan pendidikan yakni dari total 60 juta…

Read More
Ekonomi & Bisnis Hukum Maluku Maluku Utara Nusa Tenggara Timur Papua Papua Barat 

Ini 5 Provinsi di Indonesia Timur dengan Laporan Keuangan Paling Buruk

Jakarta – Pemerintah bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki tugas berat dalam memperbaiki pelaporan keuangan beberapa provinsi di Indonesia Timur. Pasalnya, pelaporan keuangan yang disuguhkan tersebut masih jauh dari ketentuan. “Lima daerah di Indonesia Timur yang pelaporan keuangannya buruk adalah Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua dan Papua Barat,” kata Anggota VII Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bahrullah Akbar, seperti dilansir SinarHarapan, 04/10. Menurut Akbar, hampir seluruh kabupaten dan kota di lima wilayah tersebut bisa dikatakan mendapatkan opini ‘disclaimer’ dari BPK setiap tahunnya. “Di tingkat provinsi, Papua dan Papua…

Read More
Hukum Papua Barat 

Pembangunan Kodam Papua Barat Baru 50%, 5000 Personel Disiapkan

Jakarta – Setelah berhasil membangun Kepolisian Daerah (Polda) di Papua Barat, kini disiapkan juga pembentukan Markas Komando Daerah Militer (Kodam). Rencananya, kodam baru ini akan diisi oleh sekitar 5.000 personel TNI. Komandan Kodim 1703/Manokwari Letkol Inf Stevanus Satrio Ariwibowo mengatakan bahwa proses pengisian tersebut akan dilakukan setelah Makodam Papua Barat selesai dibangun. “Penempatan personel akan dilakukan setelah pembangunan Markas Kodam Papua Barat tuntas,” kata Letkol Inf Stevanus Satrio seperti dilansir Metrotv News, Rabu (30/9). Menurut Stevanus, pembangunan markas Kodam Papua Barat kini sedang berjalan dan sudah mencapai 55 persen. Markas…

Read More
Hukum 

Budi Waseso Ingin Bangun Lapas Narkoba di Papua

Jakarta – Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Pol Budi Waseso, berencana membangun lembaga pemasyarakatan (lapas) khusus bagi para narapida narkoba di Papua. Bahkan, kini sejumlah langkah telah dilakukan untuk mematangkan rencana itu. Buwas sapaan akrab Komjen Pol Budi Waseso telah menyampaikan usulan tersebut ke kementerian Hukum dan HAM. Hasilnya, kementerian yang dipimpin Yasonna Laoly tersebut telah menerima usulan tersebut dengan baik. “Bahkan, kini kita telah melakukan survei lokasi yang akan dijadikan tempat pembangunan lapas khusus tahanan narkoba tersebut,” ujarnya. Dia tidak secara rinci mengungkapkan tempat yang menjadi lokasi survey…

Read More
Hot Hukum Sulawesi Selatan 

11 Perguruan Tinggi di Sulsel Dinon-aktifkan

Makassar – Kementerian Riset, Teknologi dan Pendikan Tinggi menon-aktifkan sebanyak 11 perguruan tinggi di Sulawesi Selatan. Tak hanya berada di Makassar, tapi ada juga di beberapa daerah seperti yang berada di Kabupaten Wajo dan Sidrap. Kesebelas perguruan tersebut adalah (1) Universitas Indonesia Timur (UIT), (2) Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI), (3) Institut Kesenian Makassar, (4) STIP Tamalate, (5) STIK Yapika, (6) STIH Al-Gazali, (7) Stikes Muhammadiyah Sidrap, (8) Poltek Internasional Indonesia Makassar, (9) Akper Pemda Sengkang, (10) Akbid Graha Rabitha Anugrah, dan (11) Akademi Teknik Otomotif Makassar. Kronologi penon-aktifan tersebut…

Read More
Hukum Papua 

Amankan Idul Adha di Tolikara, Polda Papua Kirim 50 Personel

Jayapura – Pasca kerusuhan saat Idul Fitri di Karubaga, Kabupaten Tolikara pertengahan Juli lalu, kini menjelang Idul Adha pengamanan diperketat. Kepolisian Daerah (Polda) Papua mengirim 50 personel guna mambantu pengamanan. “Kami tambah 50 orang,” kata Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua Irjen Pol. Paulus Waterpauw di Jayapura, seperti dilansir Antara, 21/09. Menurut Paulus, pasca kerusuhan tersebut, kini kondisi dan situasi disana terbilang sudah kembali kondusif. “Kondisi aman terkendali,” ucapnya. Sementara itu, lanjut Paulus, kedua tersangka atau provokator insiden Tolikara kini telah menjadi ranah Kejati Papua karena kasus tersebut telah dilimpahkan sejak…

Read More
Hukum Sulawesi Selatan 

Makassar, Daerah Penampung Imigran Terbanyak

Makassar – Sepertinya, para Imigran dari berbagai negara sangat nyaman tinggal di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Pasalnya, Kota Makassar tercatat paling banyak yang menampung para imigran dari 14 provinsi dengan 14 ribu pengungsi. “Ada 2.000-an Imigran mereka tersebar di 26 titik penampungan di kota Makassar,” kata Kepala Imigrasi Kelas I Makassar, Kementerian Hukum dan HAM, Tegas Hartawan, seperti dilansir JawaPos, 22/09. Kemudian ketika ditanyakan mengapa mereka banyak di sini? Tegas mengatakan “Mungkin karena organisasi yang mengurusi mereka International Organization for Migration (IOM) bertempat di kota ini sehingga lebih mudah…

Read More
Hukum Sulawesi Selatan 

Pelaku Begal Makassar Ditembak Mati

Makassar – Beberapa minggu ini, kasus begal di Makassar Sulawesi Selatan (Sulsel) memang sedang ramai dibicarakan. Bahkan, Polisi berhasil menembak mati pembegal bernama Sultan alias Karim saat hendak melarikan diri. Kepala unit Resmob Polda Sulsebar Kompol Muhammad Yadin mengatakan pelaku ditembak karena melarikan diri ketika petugas hendak membawanya untuk menunjukkan lokasi persembunyian rekannya di Jalan Borong, Kecamatan Manggala, Makassar. “Pelaku ini ingin meloloskan diri, sudah dilakukan peringatan berapa kali namun tidak diindahkan terpaksa kami arahkan,” katanya di Makassar, seperti dilansir Okezone, (21/9). Dia menerangkan bahwa petugas menembak ke arah betis…

Read More