Hukum – Page 179 of 233 – Indonesia Timur

Polres Mamuju Bantu 517 Anak Putus Sekolah Kembali Menuntut Ilmu

03/07/201510/07/2016 mamuju, Polres Mamuju0 comment

Mamuju – Polres Mamuju Sulawesi Barat (Sulbar) berinisiasi untuk membalikan anak putus sekolah kembali menuntut ilmu. Saat ini, berdasarkan data yang telah dirampungkan, terdapat sebanyak 517 anak dari Mamuju dan Mamuju Tengah yang putus sekolah. “Jumlah itu masih bisa bertambah seiring dengan adanya masukan dari masyarakat,” kata Kapolres Mamuju AKBP Eko Wagianto, seperti dilansir Okezone, Kamis (25/6/2015). Eko merinci dari 517 anak putus sekolah yang didata; 247 anak putus sekolah tingkat SD, 218 anak untuk SMP, dan 52 anak tingkat SMA. “Sementara itu, jumlah anak putus sekolah di wilayah Mamuju…

Hukum Papua

Polda Papua Kekurangan 10.000 Personel

02/07/2015 Irjend (Pol) Drs. Yotje Mende, Kapolda Papua0 comment

Jayapura – Saat ini, Kepolisian Daerah Papua tengah kekurangan anggota dan bahkan sangat membutuhkan 10.000 anggota baru. Hal ini untuk mengisi kekurangan personel dalam melaksanakan tugas-tugas. “Saat ini kami hanya memiliki 11.000 personel yang bertugas dilingkungan Polda Papua serta tersebar di seluruh Polres jajaran,” kata Kepala Kepolisian Daerah Papua, Inspektur Jenderal Polisi Yotje Mende, seperti dilansir SuaraPembaruan, 01/07. Idealnya, menurut dia, setiap Polda bertipe A seperti di Papua memiliki kurang lebih 21.000 personel. Dia mengaku jika, sebelumnya Polda Papua memiliki 14.000 anggota, namun setelah berdiri Polda Papua Barat, anggotanya dipangkas…

Daerah Hot Hukum Papua

Tuntut Ganti Rugi PT Freeport, Bupati Mimika; ‘Sudah Lima Gunung yang Mereka Rusak’

30/06/201502/07/2015 bupati mimika, freeport0 comment

Jakarta – Warga Papua mengadukan kesewenang-wenangan PT Freeport Indonesia ke kantor Staf Presiden di Jakarta pada Senin, 29 Juni 2015. Dalam tuntutannya tersebut, mereka menuntut Freeport mengganti rugi tanah yang telah dirusak senilai US$3,6 miliar. “Kita minta ini di mana mereka sudah menghabiskan gunung emas yang mereka ambil dari sana. Kami mau supaya gati rugi itu dulu,” kata Bupati Mimika, Eltimus Omaleng seperti dilansir Viva, 29/06. Menurut Bupati, selama PT Freeport berdiri di tanah Papua sejak tahun 1967 hingga 2015, mereka sama sekali tidak memberikan ganti rugi atas tanah yang…

Hukum Maluku Utara

Bupati Morotai Ditetapkan Sebagai Tersangka oleh KPK

27/06/2015 Bupati Morotai, kasus korupsi, kasus suap, kpk0 comment

Jakarta – Bupati Morotai, Maluku Utara, Rusli Sibua sebagai tersangka kasus suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rusli diduga melakukan suap pada penanganan sengketa Pilkada Morotai 2011 kepada Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar. Pelaksana Tugas Pimpinan KPK Johan Budi mengatakan bahwa pihak penyidik telah menemukan dua alat bukti permulaan yang cukup, yang kemudian menetapkan RS sebagai tersangka. “Dengan dugaan tindak pidana korupsi memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud mempengaruhi putusan perkara yang diadili,” kata Johan Budi, di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, seperti dilansir MetroTv,…

Daerah Hukum Papua Barat

Belum Ada Titik Temu Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Papua Barat

25/06/2015 sengketa tapal batas0 comment

Papua – Pada akhir 2016, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat menargetkan penyelesaian sengketa tapal batas di wilayahnya selesai. Hal itu sesuai dengan instruksi Pemerintah Pusat yang memberikan tenggang waktu tersebut. “Papua Barat diberikan waktu oleh Kementerian Dalam Negeri hingga 2016 untuk menyelesaikan permasalahan tapal batas,” kata Kepala Bagian Pemerintahan Provinsi Papua Barat Elisa Sroyer, seperti dilansir OkeZone, Kamis (25/6/2015). Menurut Elisa, posisi tapal batas di Papua Barat hingga saat ini masih menimbulkan konflik antar kabupaten. “Terutama pada kabupaten yang berbatasan dengan Provinsi Papua dan Provinsi Maluku Utara,” ucapnya. Oleh karena…

Hukum Papua

Lantamal Ingin Bangun Pos Lintas Batas di Perbatasan RI-PNG

25/06/2015 jayapura, Kol Mar Leonard William Supit, Komandan Lantamal X Jayapura, Perbatasan RI-PNG, Pos Lintas Batas0 comment

Jayapura – Perairan pantai utara khususnya perbatasan RI-Papua Nugini (PNG) rawan berbagai jenis penyelundupan. Hal tersebut diungkapkan oleh Komandan Lantamal X Jayapura Kol Mar Leonard William Supit. “Sudah saatnya dibangun pos lintas batas laut untuk mengeliminir berbagai perlanggaran di laut,” Kol Mar Supit di Jayapura, seperti dilansir Antara, Rabu (24/6/2015). Menurutnya, dengan dibangunnya pos lintas batas perairan yang nantinya ditempatkan berbagai instansi seperti Bea Cukai, Imigrasi, polisi dan TNI AL. “Maka dapat membawa dampak positif bagi masyarakat perbatasan khususnya di bidang kesejahteraan,” ungkapnya. Kol Mar Supit mengaku jika selama ini…

Hukum Papua

Kejari Tahan Kabid Perhubungan Darat Dishub Papua

24/06/2015 kasus korupsi0 comment

Papua – Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Jayapura Tumpak Simanjuntak mengaku telah menahan Kepala Bidang Perhubungan Darat Dishub Provinsi Papua. Tersangka yang berinisial ST tersebut ditahan karena terlibat korupsi dana APBD sebesar Rp963 juta. “Penahanan itu dilakukan setelah Kejari menyatakan berkas perkara kasus korupsi subsidi angkutan darat sudah lengkap,” ujar Simanjuntak kepada okezone, Rabu (24/6/2015). Menurut Simanjuntak, modus yang dilakukan dalam kasus korupsi itu yakni dengan membuat proyek pengadaan rute angkutan yang fiktif. “Dana subsidi dikucurkan untuk pengadaan rute yang seharusnya dilayani bus Damri, ternyata tidak terealisasi sementara dananya tetap dicairkan,”…

Hukum Sulawesi Utara

Asing Merajalela Tangkap Ikan di Sangihe, Nelayan Lapor Susi

24/06/2015 ilegal fishing, nelayan, perikanan, sangihe, Susi Pudjiastuti, tahuna0 comment

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menerima laporan dari nelayan mengenai banyaknya warga negara asing yang melaut di Kepulauan Sangihe, Sulut

Hukum Papua Papua Barat

Liputan di Papua, Jurnalis Asing Harus Didampingi TNI

22/06/201523/06/2015 Jenderal TNI Moeldoko, keamanan, penembakan wartawan, Wartawan Asing0 comment

Jakarta – Panglima TNI Moeldoko angkat bicara prihal dibukanya kembali kran jurnalis asing untuk masuk ke tanah Papua. Dia memenyarankan agar adanya pendampingan dari pihak keamanan terhadap jurnalis asing yang akan meliput. “Saya mempertimbangkan teman-teman pers asing perlu didampingi, jadi kalau terjadi sesuatu kita bisa memberikan saran, pendampingan dan lain-lain. Dari kami (TNI) seperti itu,” kata Panglima TNI Moeldoko di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, seperti dilansir MetroTvNews, Senin (22/6/2015). Moeldoko menegaskan bahwa penjagaan bukan didasarkan atas kepentingan TNI dan bukan pula demi menutup-nutupi permasalahan di Papua. “Tapi lebih kepada faktor…

Hukum Sulawesi Selatan

Polisi Temukan 46 Ton Pupuk Palsu di Kabupaten Enrekang

22/06/2015 Kabupaten Enrekang, Pupuk Palsu0 comment

Makassar – Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Sulsel) menemukan 46 ton pupuk palsu di Kabupaten Enrekang. Polisi saat ini masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi guna mengungkap peredaran pupuk tersebut. Temuan tersebut mencuat berdasarkan laporan warga sekitar yang mengeluh tak adanya efek signifikan terhadap tanaman setelah diberi pupuk itu. Kemudian, pihak Polisi melakukan penelusuran lebih lanjut dan kemudian menemukan puluhan ton pupuk palsu itu dari dua toko tani di Enrekang. Kedua toko tani yang memperdagangkan pupuk palsu tersebut adalah Toko Tani Indo milik HA, 47 tahun, dan Toko Putra…