Ekonomi & Bisnis Hot Hukum Papua Papua Barat 

Ketua Komisi III DPR RI: ‘Review Kembali Semua Kontrak Asing di Papua’

Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI, Aziz Syamsuddin mengatakan jika ada keterbelakangan pembangunan ekonomi dan insfrastruktur di Papua dan Papua Barat. Padahal, kedua wilayah tersebut merupakan wilayah yang sangat kaya raya. “Papua dan Papua Barat kaya sumber daya alam tapi masih sangat tertinggal dibanding provinsi lainnya di kawasan timur Indonesia,” kata Aziz, seperti dilansir JPNN, 22/07. Aziz meminta agar pemerintah melihat kembali kontrak pertambangan yang dipegang asing yang beroperasi di wilayah tersebut. “Terkait dengan sumber daya alam, menurut saya, semua kontrak dengan pihak asing perlu dianalisis secara komprehensif dan…

Read More
Daerah Hukum Maluku Maluku Utara 

Maluku dan Malut Minta Otonomi Khusus Kelautan

Jakarta – Maluku dan Maluku Utara merupakan provinsi di kawasan timur indonesia yang sekitar 90 persen wilayahnya adalah lautan. Karenanya, sejumlah tokoh asal Maluku meminta kepada pemerintah agar mendapatkan otonomi khusus kelautan. Hal itu disampaikan oleh beberapa tokoh asal Maluku diantaranya pakar laut dalam Dr Augy Syuhailatua, praktisi migas Boetje HP Balthazat, Direktur Eksekutif Archipelago Solidarity Foundation Angelina Pattiasina di Jakarta, seperti dilansir Bisniscom, Senin (3/8/2015). Menurut mereka, potensi kelautan di maluku dan maluku utara sangat tinggi. Hal inilah yang kemudian membuat sejumlah tokoh tersebut meminta agar Maluku dan Maluku…

Read More
Hukum Papua Papua Barat 

Kepala BIN: Ada Pihak yang Ingin Ambil Kekayaan Papua

Jakarta – Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) Sutiyoso menyinggung soal konflik Papua yang terus menjadi perbincangan hangat. Menurutnya, kerusuhan yang terjadi di Papua seperti yang terjadi di Tolikara karena ulah sekelompok orang yang sengaja mencari keuntungan dari konflik tersebut. “Sangat sensitif, ada pihak ketiga yang memanfaatkan peristiwa ini. Seperti di negara Libya, yang kaya akan sumber daya alam jadi diperebutkan,” kata Sutiyoso, Kamis (23/7) seperti dilansir Merdeka, beberapa waktu lalu. Memang Sutiyoso menjelaskan secara jelas siapa pihak ketiga yang dimaksud namun dia menegaskan jika pihak ketiga itu ingin merebut kekayaan…

Read More
Hot Hukum Maluku 

Perketat Pengamanan di Ambon, Polisi Gelar Patroli Tiap Malam

Ambon — Pasca kerusuhan yang terjadi beberapa waktu lalu di Ambon Maluku, kini pihak kemanan diterjunkan untuk menjaga stabilitas keamanan disana. Bahkan anggota dari Polres Ambon dan Pp Lease menggelar patroli setiap malam untuk meminimalisir beberapa potensi terjadinya gangguan keamanan. “Setiap malam ada kegiatan patroli dilakukan polisi. Ini sudah dilakukan sejak pekan lalu,” kata Kaur Binops Satreskrim, Iptu Izaak Salmor, seperti dilansir FajarOnline, 02/07. Menurut Iptu Izaak, sejumlah personil juga ditempatkan di lokasi yang dianggap berpotensi terjadi gangguan keamanan. “Kegiatan ini juga dianggap penting dilakukan sehingga dapat meminimalisir terjadinya gangguan…

Read More
Hukum Sulawesi Tenggara 

Kejati Sultra Berhasil Kembalikan Rp1,650 Miliar Uang Korupsi Ke Kas Negara

Kendari – Kasus korupsi di Sulawesi Tenggara (Sultra) terbilang cukup tinggi. Hal itu terlihat dari keberhasilan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam menyita uang hasil korupsi senilai Rp1,650 miliar. Kepala Kejati Sultra Andi Nurwinah mengatakan, uang tersebut berasal dari berbagai kasus korupsi di Sultra dan kini telah dimasukkan ke kas negara. “Uang sebesar Rp1,650 miliar yang sudah dimasukkan kembali ke kas negara,” jelasnya seperti dilansir Okezone, Kamis (30/7/2015). Menurut Andi, uang tersebut berasal dari 52 instansi yang bekerja sama dengan kejaksaan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. “Dalam kerjasama…

Read More
Hukum Papua Papua Barat 

Mantan Wakasad: ‘Papua Jangan Seperti Timor-Timur’

Jakarta – Kasus-kasus yang terjadi di tanah Papua mengundang banyak komentar dari berbagai pihak salah satunya dari Mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad), Kiki Syahnakri. Dia mengkitisi kekerasan yang terjadi di Papua tepatnya di Karubaga, Tolikara yang terjadi beberapa waktu lalu. Kiki mengingatkan semua pihak khususnya pemerintah melalui petugas keamanan untuk menyelesaikan kasus itu dengan baik dan jangan sampai berpotensi terpisahnya Papua dari Indonesia. “Jangan sampai Papua seperti Tim-Tim,” kata Kiki di Jakarta, seperti dilansir TribunNews, Sabtu (1/8/2015). Semua pihak, kata Kiki, harus mengingat jasa para pejuang yang telah…

Read More
Hukum Papua Papua Barat 

Kapolda Papua dan Papua Barat Diganti, Gara-gara Kasus Tolikara?

Jakarta – Kapolda Papua Irjen Yotje Mende dan Kapolda Papua Barat Brigjen Paulus Waterpaw diganti. Hal itu terungkap dari surat Telegram Kapolri nomor ST/195//VII/2015 tertanggal Kamis 30 Juli 2015. Apakah mereka dimutasi gara-gara insiden penyerangan di Distrik Karubaga, Tolikara, Papua saat Idul Fitri, Jumat 17 Juli 2015? Ternyata bukan gara-gara kasus tersebut, Kapolda Papua Irjen Yotje Mende dimutasi karena sudah mau memasuki masa pensiun. Posisi Kapolda Papua kemudian akan digantikan oleh Kapolda Papua Barat Brigjen Paulus Waterpaw. Sedangkan posisi Kapolda Papua barat akan digantikan oleh Brigjen Royke Lumowa yang sebelumnya…

Read More
Hukum 

Potensi Konflik di Indonesia Timur Cukup Besar

Intim – Terjadinya kasus kerusuhan di Tolikara membuka mata banyak pihak bahwa ada masalah yang harus diwaspadai dan diselesaikan di wilayah itu. Selama ini, kawasan Indonesia Timur memang memiliki potensi konflik yang cukup besar dengan berbagai isu baik isu agama, kemerdekaan, dan lainnya. Selain Papua, ada beberapa daerah lainnya di kawasan Timur yang sejak lama memiliki masalah dan sering terjadi Konflik. Di NTT misalnya, Komandan Korem (Danrem) 161/Wirasakti Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Brigjen Heri Wiranto mengatakan bahwa, potensi konflik di provinsi NTT cukup besar. “Potensi konflik di daerah ini…

Read More
Hukum Papua 

BNPT: Pihak Asing Ikut ‘Mainkan’ Kasus Tolikara

Jakarta— Staf Ahli Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Wawan Purwanto mengungkapkan bahwa permasalahan di Tolikara cukup multikompleks. Selain ada dugaan kelompok pro kemerdekaan, juga ada peran kekuatan asing yang ‘bermain’ dalam peristiwa tersebut. “Ada sinyalemen ada keterlibatan asing yang notabene melakukan kerjasama secara tertutup dengan sejumlah elemen yang ada di Tolikara,” kata Wawan seperti dilansir VOAIndonesia, 22/07. Menurutnya, ada unsur perencanaan yang diatur sedemikian rupa sebelum insiden Tolikara itu terjadi. “Ada banyak pihak yang ikut terlibat didalam penyerangan. Tentu ini sudah ada unsur perencanaan karena ada pergerakan massa yang jumlahnya…

Read More