Hukum – Page 181 of 233 – Indonesia Timur

Disandera Kelompok Bersenjata, 2 Anggota TNI di PaniaI Berhasil Meloloskan Diri

27/05/201525/06/2020 fransen siahaan, keamanan, kodam XVII Cendrawasih, penyanderaan0 comment

Jayapura – Dua orang anggota TNI disandera oleh kelompok sipil bersenjata di Paniai pada Selasa (26/5). Namun, pagi tadi kedua anggota tersebut telah berhasil meloloskan diri dari tawanan kelompok bersenjata tersebut. “Sejak semalam kami telah meminta bantuan para pendeta dan pastor serta tokoh-tokoh adat agar anggota kami yang disandera dapat dibebaskan,” ujar Pangdam XVII/Cendrawasih Mayjen TNI Fransen G Siahaan di Bandara Sentani kepada wartawan, seperti dilansir Okezone, Rabu (27/5) pagi. Kedua anggota TNI yang disandera adalah Serda Lery, anggota Koramil Komopa dan Prada Sholeh, anggota Kostrad 303/Raider yang bertugas di…

Hukum Nusa Tenggara Timur

Perairan NTT Bebas dari Pencurian Ikan, Benarkah?

25/05/201525/05/2015 ilegal fishing, pencurian ikan, perairan NTT0 comment

Kupang – Sampai hari ini, situasi keamanan di perairan Nusa Tenggara Timur (NTT) tetap kondusif tanpa ada gangguan dari pihak-pihak luar. Salah satunya yakni bebas dari aksi pencurian ikan atau ilegal fishing. Komandan Pangkalan Utama TNI AL VII/Kupang, Brigadir Jenderal TNI (Marinir) Denny Kurniady, membenarkan hal itu. Menurutnya, masalah kemaritiman di perairan NTT sejauh ini bisa dibilang cukup kondusif. “Tidak ditemukan kapal-kapal asing yang mencuri ikan-ikan kita,” katanya, di Kupang, seperti dilansir Antara, 24/05. Selama ini, kata dia, meski hanya dengan fasilitas yang masih terbilang kurang memadai, pihaknya sering menggelar…

Hukum Sulawesi Utara

Kapolda Sulut; ‘Jika Ada Yang Berusaha Kabur, Tembak Saja!’

25/05/2015 Brigjen Pol Wilmar Marpaung, Kapolda Sulut1 Comment

Manado – “Jika ada penjahat di jalan dan di mana pun, serta berusaha kabur dari kejaran anggota, tembak saja!” Hal itu ditegaskan oleh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Utara (Sulut) Brigjen Pol Wilmar Marpaung kepada seluruh anggotanya. Namun meski demikian, kata Wilmar, saat menembak jangan diarahkan dititik kematian, cukup bagian kakinya saja. Menurutnya, kebijakan ini diambil karena tingkat kriminalitas di Kota Manado dan wilayah hukum Polda Sulut beberapa bulan ini meningkat cukup signifikan. “Kasus penganiayaan di Sulut itu adalah yang tertinggi. Dan hampir sebagian besar pelakunya menggunakan senjata tajam. Korban…

Hukum Papua Papua Barat

Papua Sudah Aman, OPM; Itu Tidak Benar

24/05/2015 opm0 comment

Jayapura – Beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi mengatakan bahwa tanah papua bukan lagi daerah konflik namun sudah berubah menjadi daerah yang aman untuk ditinggali. Bahkan berbagai upaya dilakukan untuk menghilangkan stigma ‘daerah konflik’ tersebut seperti membebaskan para tahanan politik baik melalui grasi ataupun amnesti. Namun hal itu ternyata belum bisa membuat para tokoh Organisasi Papua Merdeka (OPM) luluh. Bahkan belum lama ini, dalam sebuah keterangan pers menyatakan perang terbuka dengan seluruh masyarakat Indonesia, kecuali warga asli Papua. “Mulai sekarang kami nyatakan perang revolusi total dari Sorong hingga Merauke. Yakni, perang…

Hukum Nasional

Menteri Susi; ‘Mereka Keruk Ribuan Ton, Masa Cuma Didenda 100 Juta!’

22/05/201523/05/2015 ilegal fishing, Menteri Kelautan dan Perikanan, pengadilan perikanan, perikanan, Susi Pudjiastuti1 Comment

Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kembali kecewa karena kalah banding dalam putusan Pengadilan Perikanan Ambon terhadap kapal MV Hai Fa. Pasalnya, Pengadilan Perikanan Ambon hanya menjatuhkan vonis denda Rp 100 juta per kapal terhadap empat kapal pencuri ikan yang masuk perairan indonesia. Padahal sebelumnya KKP memperketat aturan dengan cara menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan tersebut. Pengadilan Perikanan di Ambon sendiri secara langsung diresmikan oleh Menteri Susi, namun kali ini gugatannya-pun ditolak. “Padahal pengadilan perikanan Ambon saya resmikan beberapa bulan lalu dengan Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali. Akan tetapi…

Hukum Sulawesi Utara

Kembali, 14 Kapal Pencuri Ikan di Sulut Dimusnahkan

21/05/2015 kkp0 comment

Manado – Kembali, pemerintah indonesia menunjukan keseriusannya terhadap tindak pencurian ikan di wilayah perairan indonesia. Rabu (20/5) siang kemarin, sekitar 14 perahu atau kapal ikan jenis pamboat dimusnakan di sekitar Laut Kema dan Kota Bitung Sulut. Ke-14 Kapal tersebut yang sebelumnya ditangkap karena mencuri ikan di wilayah Indonesia dimusnakan oleh tim gabungan dari TNI Angkatan Laut Wilayah Timur dan Danlantama VIII Manado-Bitung, serta Kementerian KKP. ”Pemusnahan dilakukan terhadap 14 kapal, yang memang sudah divonis di pengadilan untuk dimusnakan,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulut, Ronald Sorongan, Manado, Rabu (20/5).…

Hukum Papua

Puluhan Warga Mimika Blokir Akses Jalan ke PT Freeport

19/05/2015 freeport0 comment

Jayapura – Senin (18/5) dinihari, puluhan karyawan PT Freeport Indonesia dan Non karyawan yang mengatasnamakan dari 7 suku di wilayah Kabupaten Mimika melakukan pemalangan. Pemalangan tersebut dilakukan di 3 titik areal Freeport Indonesia. “Ada tiga titik pemalangan yang dilakukan karyawan yang berjumlah sekitar 40 orang lebih dan masyarakat dari tujuh suku dengan menggunakan alat berat, berupa loader serta material pasir dan batu,” kata Juru bicara Polda Papua, Kombes Pol. Patrige seperti dilansir BintangPapua, 19/05. Patrige mengatakan bahwa dari tiga titik pemalangan areal Freeport Indonesia tersebut diantaranya, depan pos terminal ridge…

Hukum Papua Papua Barat Politik

Puluhan Tapol Papua Segera Bebas

15/05/2015 amnesti, grasi, tahanan politik, tapol papua0 comment

Jakarta – Saat ini, pemerintah telah memproses pengajuan amnesti sekitar 90 tahanan politik (tapol) Papua. Akan tetapi meski demikian, pengajuan amnesti tersebut tetap harus menunggu persetujuan DPR terlebih dahulu. “Harus minta persetujuan DPR. Bisa disetujui, bisa juga tidak. Sekarang amnesti juga sedang berjalan diajukan ke DPR,” ujar Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno di kompleks Istana Negara, Jakarta seperti dilansir JPNN, (15/5). Edhy mengungkapkan bahwa para tapol tersebut menolak mengajukan grasi dan memilih untuk mengajukan amnesti. “Padahal, jika mengajukan grasi bisa diberikan langsung oleh Presiden Joko Widodo, seperti yang didapat lima tapol…

Hot Hukum Papua Papua Barat

Akhirnya, Jokowi Buka Kembali Akses Jurnalis Asing ke Tanah Papua

10/05/201511/05/2015 jokowi, jurnalis asing, Presiden Jokowi0 comment

Merauke – Selama ini dua daerah di Indonesia yakni Papua dan Papua Barat tertutup bagi kedatangan dan kegiatan peliputan oleh wartawan asing. Namun hari ini, Presiden Joko Widodo mengatakan, bahwa wartawan asing dari negara mana pun diizinkan untuk datang dan meliput di seluruh wilayah Indonesia, termasuk dua daerah tersebut. “Mulai hari ini, wartawan asing diperbolehkan dan bebas datang ke Papua, sama seperti (kalau datang dan meliput) di wilayah lainnya,” kata Presiden Jokowi di Kampung Wapeko, Kecamatan Kurik, Kabupaten Merauke, Papua, seperti dilansir Kompas, Minggu (10/5/2015). Jokowi mengungkapkan bahwa kondisi Papua…

Hukum Papua Papua Barat

Grasi dan Amnesti; Cara Jokowi Redakan Konflik di Papua

10/05/2015 amnesti, grasi, konflik Papua0 comment

Jayapura – Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo membebaskan 5 tahanan politik Papua yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Abepura, Sabtu (09/05/2015). Pemberian Grasi ini merupakan upaya pemerintah menghentikan konflik di Papua guna mewujudkan Papua tanah aman dan damai. “Pemberian grasi dari saya ini adalah langkah awal yang akan terus saya tindaklanjuti sebagai penyelesaian resolusi konflik di Papua.” kata Jokowi seperti dilansir MajalahSelangkah, 09/05/15. Adapun kelima Tapol yang akan menghirup udara segar diantaranya adalah, (1) Jafray Murib, Tapol dengan hukuman seumur hidup dari Lapas Klas IA Abepura, Jayapura; (2)…