Hukum – Page 192 of 242 – Indonesia Timur

Dibuang Kapten Kapal, 300 Nelayan Asing Diselamatkan Pemerintah Indonesia

10/04/201510/04/2015 nelayan asing, perbudakan ABK0 comment

Jakarta – Pemerintah Indonesia berhasil menyelamatkan lebih dari 300 nelayan asing yang telantar di wilayah terpencil, Desa Benjina, Maluku. Para nelayan asing tersebut terdampar di Maluku setelah dibuang kapten kapal yang kebanyakan berasal dari Thailand karena menolak bekerja. Hingga kemarin, 09/04, mereka yang berasal dari Burma, Laos, dan Kamboja tersebut masih berada di fasilitas penampungan yang disediakan Pemerintah Tual. Mereka mengaku sering diperlakukan tidak wajar di atas kapal. Apalagi kapal yang mereka tumpangi itu sebelumnya juga diduga kuat akan melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Mereka berpikir tujuh kali…

Hukum Nasional

‘Sedih Melihat Ikan-Ikan itu Dicuri, Tapi Saya Tidak Bisa Berbuat Apa-Apa’

03/04/201523/05/2015 ABK, pencurian ikan, perikanan, Susi Pudjiastuti1 Comment

Maluku – Pada masa pemerintahan Jokowi – JK, ada banyak kasus pencurian ikan ilegal terungkap. Menariknya lagi, ternyata ada banyak Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia yang pernah dipekerjakan di kapal-kapal pencuri ikan asing tersebut. Mereka menyaksikan bagaimana praktik ilegal itu berlangsung selama puluhan tahun. Mereka melihat bagaimana ikan-ikan Indonesia diangkut lalu dibawa ke luar negeri tanpa pengawasan. “Ada perasaan sedih juga melihat ikan-ikan itu dicuri. Tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa, namanya juga kerja,” kata pria yang namanya meminta tak disebut itu kepada detikcom, Kamis (2/4/2015). Dia pernah bekerja di…

Daerah Hukum Maluku

Pemkot Ambon Diprotes Karena Bakal Menaikan Pajak PBB Hingga 300%,

03/04/2015 ambon, PBB0 comment

Ambon – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon berencana untuk menaikkan nilai terendah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 300 persen. Kenaikan tersebut yakni sebesar Rp 15.000 dari harga sebelumnya yang hanya Rp 5.000. Rencana kenaikan tersebut ternyata menuai penolakan dari berbagai pihak karena dinilai terlalu tinggi dan tidak memihak kepada masyarakat. “Rencana menaikan nilai terendah PBB sampai 300 persen itu sebuah sikap arogansi dari Kepala Dispenda,” kata Joseph Siwabessy, salah seorang warga Ambon seperti dilansir Kompas, 01/04/15. Menurutnya, rencana kebijakan ini tidak tepat dan seharusnya pajak pajak PBB tersebut ditiadakan saja…

Hukum Papua

Wakapolresta Jayapura; ‘Jangan Berani-Berani Demo Kemerdekaan Papua di Atas Tanah NKRI’

02/04/2015 Kiki Kurnia, Wakapolresta Jayapura0 comment

Jakarta – Wakil Kepala Kepolisian Resort Kota (Wakapolresta) Jayapura, Kiki Kurnia meminta dengan tegas untuk tidak menggelar aksi bernada politik Papua merdeka. Hal itu diungkapkan di hadapan masa aksi mahasiswa Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Cendrawasih (Kabesma Uncen), Senin (16/03/2015). “Jangan berani-berani demo kemerdekaan Papua di atas tanah kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” tegas Kiki seperti dilansir majalahselangkah, Senin (16/03/2015). Kiki mengungkapkan bahwa pihaknya akan sangat siap untuk mengawal aksi mahasiswa apabila aksi tersebut apabila mengenai kemanusiaan. “Tetapi tidak untuk aksi bernada politik,” terangnya. Apabila demo kemanusiaan, korupsi dan lain-lain…

Hukum Nusa Tenggara Timur

Jelang Paskah, Polda NTT Siapkan 1.025 Personel

01/04/2015 paskah, Personel Polisi0 comment

Kupang – Dalam rangka perayaan paskah, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur menerjunkan 1.025 personel. Personel disiagakan pada perayaan Paskah serta puncak perayaan yang akan dimulai Kamis, 2 April 2015 mendatang. Kepala Bidang Humas Polda NTT Ajun Komisaris Besar Agus Santosa mengungkapkan bahwa jumlah personel itu terdiri atas 175 dari Polda NTT dan 850 dari jajaran polres se-NTT. “Personel yang dikerahkan sebanyak 1.025 untuk amankan Paskah,” ucapnya seperti dilansir Tempo, 01/04/15. Menurutnya, personel akan ditempatkan di sejumlah titik vital seperti gereja, tempat-tempat keramaian, serta pintu masuk seperti bandara dan pelabuhan. “Kami…

Hukum Sulawesi Selatan

Makassar Akan Bangun Ruang Pengintai Mirip Pusat Pertahanan AS

01/04/201501/04/2015 Diskominfo Makassar, makassar, pusat pengintai0 comment

Makassar – Sebagai salah satu upaya meninjau aktivitas warga di setiap sudut kota, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Makassar berencana untuk membangun pusat kontrol. Pusat kontrol ini diklaim mirip pusat pertahanan Amerika Serikat, Pentagon. Ismounandar, salah satu pejabat Diskominfo mengatakan bahwa pengintai ini akan memiliki tiga fungsi yang sangat penting. “Pusat pengendali kota ini akan fokus pada tiga hal yakni memantau kerawanan bencana, memantau lokasi macet, serta memantau keamanan kota,” ujarnya, seperti dilansir Tribun, Rabu (1/4/2015). Menurutnya, negara-negara lainseperti Amerika Serikat telah terlebih dahulu memiliki pengintai seperti ini. “Beberapa negara…

Hukum Nusa Tenggara Timur

Di NTT, Narkoba Beredar Bebas, Kok Bisa?

30/03/201525/06/2020 bnn, narkoba0 comment

Kupang – Narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) di Nusa Tenggara Timur (NTT) beredar dengan bebas. Pemerintah Provinsi dan Kepolisian Daerah NTT serta Pemerintah Kota Kupang kesulitan dalam membendungnya. “Wilayah NTT memiliki banyak pelabuhan laut dan bandara sehingga perlu ada alat deteksi narkoba,” kata Kepala BNN NTT, Aloysius Dando, seperti dilansir Tribun News, Sabtu (28/3/2015). Menurutnya, wilayah NTT yang terdiri dari 566 pulau dan diapit oleh dua negara yakni Australia dan Timor Leste. Karenanya, akan sangat perlu adanya peralatan canggih untuk mendeteksi narkoba di wilayah NTT. “Apalagi berdekatan dengan dua negara…

Hukum Sulawesi Utara

Sulawesi Utara Pringkat Satu Kasus Pelecehan Anak

30/03/2015 KPAI, pelecehan seksual0 comment

Sulut – Berdasarkan data dari Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Sulawesi Utara menduduki pringkat satu untuk kasus pelecehan seksual terhadap anak. Sedangkan untuk kasus pelecehan secara umum, daerah ini menduduki posisi sembilan dari 34 provinsi di Indonesia. “Sangat luar biasa dan ini harus jadi perhatian semua pihak,” kata Ketua KPAI Arist Merdeka Sirait baru-baru ini di Sulut, seperti dilansir VivaNews, 15/03/15. Menurut dia, tercatat daerah ini menempati porsi hingga 52 persen atas dua ribu kasus pelecehan terhadap anak yang terjadi di Indonesia. “Saya sudah mengingatkan sejak tahun lalu. Penyebaran…

Hukum Maluku

Terlalu! Ada Perusahaan Perikanan di Maluku yang Memperbudak ABK-nya

29/03/201523/05/2015 Menteri Kelautan dan Perikanan, perikanan, PT Pusaka Benjina Resouces, Susi Pudjiastuti0 comment

Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengungkapkan bahwa praktik perbudakan terhadap tenaga kerja perikanan di Benjina, Kepualauan Aru, Maluku. Praktek tersebut dilakukan oleh PT Pusaka Benjina Resouces (PBR). “Hasil investigasi yang dilakukan, PBR itu melakukan slavery atau perbudakan di Benjina,” kata Susi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, seperti dilansir CNN, Rabu (25/3). Selain itu, PBR juga mengirimkan ikan secara ilegal tidak memiliki dokumen yang sah melalui kapal kargo KM Pulau Nunukan. “Mereka kemarin melalui KM Pulau Nunukan mencoba membawa hasil ikan hasil illegal fishing,” sambungnya. Susi…

Hukum Nasional Papua

Jokowi Akan Bertemu Pimpinan OPM, Apa yang Akan Mereka Bahas?

27/03/201528/03/2015 fransen siahaan, goliat tabuni, henock ibo, jokowi, kabupaten puncak jaya, keamanan, opm0 comment

Jayapura – Presiden Jokowi dijadwalkan akan ke Kabupaten Puncak Jaya Papua pada 1 Mei mendatang. Dalam kunjungan ke Papua, Presiden Joko Widodo direncanakan akan bertemu dengan Goliat Tabuni, salah seorang pemimpin kelompok pemberontak Organisasi Papua Merdeka (OPM). Pangdam XVII Cendrawasih, Mayjen Fransen G. Siahaan mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengawal kedatangan orang nomor satu di Indonesia itu. “Untuk ini, TNI akan membangun helipad di daerah ketinggian atau bukit bukit kecil,” ujar Mayjen Siahaan seperti dilansir BBC Indonesia, 27/03/15. Mayjen Siahaan mengatakan bahwa Goliat Tabuni adalah seorang pria berumur sekitar 60 tahunan…