Hukum – Page 193 of 233 – Indonesia Timur

Izin 20 Perusahaan Eksplorasi di Papua Dicabut, Ini Alasannya!

22/01/2015 esdm, Gubernur Papua, lukas enembe0 comment

Jayapura – Izin eksplorasi bagi 20 dari 56 perusahaan tambang yang beroperasi di provinsi Papua dikabarkan telah dicabut. Izin tersebut dicabut karena dinilai tidak memenuhi tanggung jawab seperti yang telah disepakati sebelumnya. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua, Bangun Manurung mengatakan bahwa meski izin perusahaan tersebut telah dicabut oleh Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe, namun kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia belum mengesahkan pencabutan izin tersebut. “Hingga saat ini, Kementerian ESDM belum mensahkan pencabutan izin tersebut,” kata Manurung kepada Antara Rabu (21/01/15). Manurung menjelaskan bahwa pihaknya…

Hukum Sulawesi Utara

Ratusan Sertifikasi Guru Palsu Coreng Dunia Pendidikan Sulut

21/01/201522/03/2015 Dana Sertifikasi, pendidikan, sertifikasi guru0 comment

Bitung – Beragam cara dilakukan oleh oknum tak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan pribadi salah satunya dengan menjadi Guru palsu yang kemudian mengajukan sertifikasi. Bahkan di Sulawesi Utara (Sulut) saat ini ada ratusan lebih sertifikasi yang dilakukan oleh para Guru palsu. “Ada sekitar 236 guru di Sulut yang menggunakan sertifikasi palsu,” kata Anggota DPRD Sulut, Denny Sumolang seperti dilansir berita Manado, Rabu (21/1/2015). Denny menyatakan sertifikasi palsu itu telah digunakan untuk menerima dana sertifikasi dalam kurun waktu bertahun-tahun. “Mereka sudah menerima dana sertifikasi secara bertahun-tahun,” terangnya. Hal ini, kata Denny,…

Hukum Papua

BNNP Papua Akan Periksa Urine 40 Ribu Karyawan Freeport

20/01/2015 BNPP, narkoba0 comment

Jayapura – Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Papua mensinyalir ada sindikat narkotika berskala internasional di Papua. Sindikat narkoba dengan jenis opium, morfin, kokain, XTC, dan Shabu-Shabu tersebut diduga melibatkan sejumlah karyawan PT Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. “Ini baru sebatas sinyalemen, karena kami belum punya akses ke Freeport,” kata Kepala BNNP Papua Antonius Kadarmanta, S.Sos., M.M., M.Si., di Ruang Rapat BNNP Papua, Abepura, Kota Jayapura, seperti dilansir majalahselangkah.com, Senin (19/1). Meski sebatas sinyalmen, tapi pihaknya tetap mewacanakan untuk mauk lebih dalam mengetahui peredaran tersebut. “Kami melakukan tes urine…

Hukum Sulawesi Selatan

Pemkab Majene Hentikan Pemberian Izin Toko Retail dan Swalayan

19/01/2015 izin pelaku usaha, majene0 comment

Majene — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene Sulawesi Selatan (Sulsel) mengeluarkan keputusan untuk tidak lagi memberikan ijin pembangunan swalayan baru diwilayahnya. Keputusan tersebut muncul sebagai respon pemerintah kabupaten atas Protes pedagang pasar dan pengusaha perniagaan lokal di wilayah tersebut. “Meski itu terlambat, tapi kami ini akan terus mengawal jangan sampai dilapangan terjadi penambahan,” kata Nadirah Marsum A Babo dari Forum Komunikasi Pedagang Pasar Sentral Majene (FKP2SM), seperti dilansir fajar.co.id. Keputusan pelarangan penambahan toko retail baru itu tertuang dalam keputusan Pemkab Majene bernomor: 511.1/01/2015 tertanggal 9 Januari 2015. Surat tersebut ditujukan ke…

Hukum Sulawesi Barat

Gubernur Sulbar: Sudah 8 tahun, Kami Menunggu Terbentuknya Polda Sulbar

18/01/201519/01/2015 anwar adnan saleh, Gubernur Sulbar, Polda Sulbar0 comment

Makassar – Warga Sulawesi Barat (Sulbar) sudah lama menunggu terbentuknya Kepolisian Daerah Sulbar. Bahkan, pihak pemerintah telah menghibahkan lahan seluas 4,5 hektar untuk pembangunan kantor Polda tersebut. “Sudah 8 tahun, kami menunggu dan menggagas Polda Sulbar,” kata Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh di Makassar, seperti dilansir Kompas, Rabu (14/1/2015). Menurut Anwar, keberadaan Polda di Sulbar memang dipandang perlu agar banyak kasus yang ada cepat selesai dan tuntas. “Jika adanya Polda di Sulbar, penanganan kasus dan penegakan hukum bisa cepat tuntas,” sambungnya. Anwar mengungkapkan bahwa keinginannya untuk menggagas pendirian Kapolda baru…

Hukum Sulawesi Tengah

Gubernur Sulteng Minta Pusat Turun Tangan Atasi Teroris

18/01/2015 gubernur sulteng, longki djanggola, teroris0 comment

Palu – Selama ini aksi para teroris di Sulawesi Tengah (Sulteng) terus meresahkan dan belum bisa diselesaikan dengan tuntas. Oleh karenanya, pemerintah provinsi Sulteng meminta agar pemerintah pusat ikut turun tangan mengatasi masalah tersebut. “Saya harap kasus penembakan di Poso dibicarakan di tingkat pusat,” kata Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Longki Djanggola di Kantor Gubernur Sulteng, Jalan Sam Ratulangi, Palu, seperti dilansir republika online, Jumat (16/1). Kasus penembakan memang sering terjadi di daerah ini khususnya di wilayah Sulteng. Tindakan para teroris yang diduga komplotan Santoso itu dirasa terlalu sangat meresahkan warga.…

Daerah Hukum Papua

Terlibat Kelompok “West Papua”, 65 Warga Timika Dikenai Wajib Lapor

16/01/2015 Irjend (Pol) Drs. Yotje Mende, Kapolda Papua, Masalah Papua0 comment

Jayapura – Sebanyak 65 orang warga Timika, Kabupaten Mimika, Papua dikenakan wajib lapor ke Polres Mimika. Hal itu terkait dugaan keterlibatan mereka dalam kegiatan melanggar hukum yang terjadi beberapa waktu lalu. “Ke 65 warga yang dikenakan wajib lapor terkait keterlibatan mereka dalam kelompok “West Papua”,” kata Kapolda Papua Inspektur Jenderal Polisi Yotje Mende kepada Antara di Jayapura, Kamis, 15/01/15. Mereka, kata Yotje, sebelumnya ditangkap bersama dengan ratusan warga lainnya saat aparat keamanan melakukaan penyisiran paska tewasnya dua anggota brimob, awal Desember 2014 lalu. “Sebagian besar yang dilepaskan adalah kaum wanita…

Hukum Sulawesi Selatan

Kepala BKDD Bone Kecam Penelepon Gelap yang Mengatasnamakan Dirinya

16/01/2015 Andi Islamuddin, bone0 comment

Bone – Belum lama ini beberapa PNS di lingkup Pemkab Bone Sulawesi Selatan (Sulsel) mendapatkan telepon dari seseorang yang mengatasnamakan dirinya sebagai kepala BKDD Bone, Andi Islamuddin. Penelepon misterius tersebut menjanjikan sejumlah uang dengan syarat harus memberikan sejumlah uang. Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Bone, Andi Islamuddin berang dan mengecam aksi penelepon gelap tersebut. “Saya sangat mengecam dan mengutuk orang yang tidak bertanggung jawab tersebut,” kata Islamuddin dengan nada tinggi, Selasa 13 Januari seperti dilansir fajar.co.id. Islamuddin meminta agar yang menerima telepon dari seseorang yang…

Hukum Papua Barat

Pabrik Minuman Keras Oplosan di Manokwari Digerebek Polisi

14/01/201502/03/2021 Andis Anshori, manokwari, Miras, Miras Oplosan, Pabrik Miras0 comment

Manokwari – Sebuah rumah di Andai Distrik (Kecamatan) Manokwari Selatan digerebek Polisi, Selasa, 13 Januari 2015. Rumah tersebut diduga kuat pabrik pembuatan minuman keras oplosan tidak berizin. “Kami berhasil menemukan puluhan liter minuman keras oplosan serta ratusan bahan baku pembuatan minuman keras oplosan tersebut,” kata Kasat Narkoba Polres Manokwari Andis Anshori di Manokwari, seperti dilansir Antara, Selasa 13/1/15. Anshori juga mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan puluhan peralatan yang digunakan untuk pembuatan minuman keras oplosan di TKP. “Petugas juga mengamankan dua orang warga setempat yang diduga kuat pemilik pabrik pembuatan minuman keras…

Daerah Hukum Papua Barat

Kapolda Papua Barat Resmi Dilantik, Ini Pesan Kapolri

09/01/2015 Brigadir Jenderal (Brigjen) Polisi Paulus Waterpauw, Polda Papua Barat0 comment

Jakarta – Kapolri Jenderal Pol Sutarman resmi melantik Brigjen Pol Paulus Waterpauw sebagai Kapolda Papua Barat, Jumat (9/1/15). Kapolri Sutarman berpesan kepada Kapolda Papua Barat untuk membantu pengajaran anak-anak di pedalaman dengan memberdayakan babinkamtibmas. “Sebagai putra daerah saya yakin saudara faham betul kondisi di sana,” kata Kapolri dalam sambutan acara pelantikan tersebut. Kapolri berharap agar nantinya muncul putra daerah yang berperan di dalam kepolisian dari daerah tersebut. Sementara itu, Brigjen Polisi Paulus Waterpauw berkomitmen mengoptimalkan peran bintara pembinaan dan keamanan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas). “Kita akan bangun itu,” jelasnya. Selain melantik…