Hukum Sulawesi Utara 

Polres Minahasa Temukan Lebih 700-an Ijazah Diduga Palsu

Minahasa – Polres Minahasa menemukan sebanyak kurang lebih 700-an ijazah guru yang diduga palsu. Rencananya, pihak Polres akan melanjutkan pemeriksaan dengan melakukan cek terhadap asal ijazah tersebut. Kasat Reskrim Polres Minahasa, AKP Ricky Prabowo mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengecek keaslian ijazah tersebut dengan mendatangi universitas yang ada dalam ijazah tersebut. “Kami akan ke Jakarta untuk cek ke universitas asal ijazah tersebut dan akan bertemu dengan rektor, untuk melakukan pencocokan ijazah dengan data di sana,” kata AKP Ricky kepada Tribun News, Minggu (1/2/2015). Selain mendatangi universitas terkait, lanjut Ricky, pihaknya juga…

Read More
Hukum Sulawesi Tengah 

Dampak Terorisme, 2000 Warga Poso Kelaparan

Jakarta – Tindak pidana terorisme di Poso Sulawesi Tengah (Sulteng) kian meresahkan, bahkan berdampak pada keberlangsungan hidup warga sekitar. Misalnya, di Desa Tangkura, Kabupaten Poso, tidak kurang dari 2000 warga di Desa tersebut terancam kelaparan. Tokoh Muda Poso Rizal Calvary Marimbo mengungkapkan bahwa warga Desa tersebut selama dua pekan tidak dapat ke sawah dan berladang. “Warga tidak berani pergi ke sawah dan ke ladang karena takut ancaman aksi terorisme,” katanya kepada Tribun News, di Jakarta, Minggu (1/2/2015). Rizal meminta agar masalah ini segera ditangani dan dituntaskan agar warga sekitar tidak…

Read More
Hukum Papua 

5 Anggota TNI Jual Amunisi ke KKB, Pangdam: ‘Prajurit Ini Pengkhianat Bangsa’

Merauke – 5 anggota TNI AD di Kodam XVIII/Cenderawasih dipecat secara adminstrasif sebelum diputuskan di pengadilan militer. Pasalnya, kelima anggota tersebut diduga menjual amunisi kepada kelompok kriminal bersenjata (KKB). Panglima Kodam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Fransen G Siahaan mengatakan bahwa dalam hukum militer pemecatan ada 2 tindakan yaitu secara administrasi dan hukum. Secara hukum, itu artinya melalui jalur pengadilan dan sebelum menempuh jalur itu, biasanya ada tindakan administrasi. “Pengakhiran tugas dengan tidak hormat. Sebelum pengadilan memecat dia, kita sudah memecat terlebih dahulu,” tegas Pangdam, seperti dilansir bintangpapua, 31 Januari 2015. Menurut…

Read More
Gorontalo Hukum 

50 Persen Pegawai Honorer Pemkot Gorontalo Siap-siap Dipecat

Gorontalo – Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo saat ini memiliki lebih dari 1.500 orang pegawai honorer. Jumlah tersebut dianggap tidak efektif dan dalam waktu dekat rencananya Pemkot Gorontalo akan memberhentikan 750 pegawai honorernya. Walikota Gorontalo Marten Taha mengatakanbahwa Pemerintah Kota Gorontalo hanya membutuhkan 750 tenaga honorer saja. “Idealnya kita butuh 50 persen dari jumlah sekarang. Sisanya nggak efektif,” jelas Marten di Gorontalo, seperti dikutip liputan6, Sabtu (31/1/2015). Pemberhentian ke 750 pegawai honorer tersebut tentu akan berdampak pada pengangguran di Kota Gorontalo. Diketahui, hal yang sama juga dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo…

Read More
Hukum Maluku Utara 

Kapal Pembawa BBM Dibajak Kelompok Bersenjata di Perairan Maluku

Ternate – Kapal tanker KM Rebohot yang memuat bahan bakar minyak dan bertolak dari Bitung menuju Gosowong Halmahera dibajak kelompok bersenjata pada pukul 12.00 malam Rabu lalu. Hingga kini polisi terus mengejar pelaku pembajakan tersebut. Kepala Bidang Humas Polda Sulawesi Utara, Ajun Komisaris Besar Ridwan Damanik mengatakan bahwa kapal tanker tersebut kini diperkirakan mengarah ke perbatasan Indonesia-Filipina di bagian utara Pulau Morotai. “Kami sudah minta perbatasan Indonesia dan Filipina diperketat,” ujar Damanik, seperti dilansir Tempo, Sabtu, 31 Januari 2015. Menurut Damanik, Polda Sulawesi Utara kini telah mengerahkan tiga armada laut…

Read More
Hukum Sulawesi Utara 

Gauli Pacarnya Sebanyak 10 Kali, Seorang Pria di Manado Dilaporkan Ke Polisi

Manado – Kasus seks bebas di kalangan pelajar kini terlihat bukan hal yang tabu lagi. Banyak kasus seks bebas yang terjadi di berbagai daerah termasuk di Manado Sulawesi Utara (Sulut). Seorang pria berinisial FM alias Kiki dilaporkan ke polisi karena telah menyetubuhi pacarnya sebanyak 10 kali. Siswi yang menjadi korbannya adalah seorang siswi, warga Kecamatan Wanea, Manado sulawesi utara (Sulut). Berdasarkan laporan, pelapor No.LP/26/1/2015/ Sulut/RESYA MDO, pelapor yang merupakan ibu korban berinisial YM alias Yu (37) merasa keberatan pada pelaku FM alias Kiki yang telah menyetubuhi anaknya. “Saya sangat keberatan,…

Read More
Hukum Papua Barat 

Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat Dicopot, Ini Alasannya!

Manokwari – Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat Yunus Bowari dicopot dari jabatannya akibat tersangkut masalah hukum. Yunus diganti oleh Bernarda Beliana Maria Henan dan sudah resmi dilantik oleh Gubernur Provinsi Papua Barat Abraham Atururi. Kepala Biro Kepegawaian Provinsi Provinsi Papua Barat Yustus Meidodga mengatakan pergantian Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat Yunus Bowari dengan Bernarda Beliana Maria Henan adalah keputusan Gubernur Abraham Atururi. “Alasan Yunus Bowari dicopot sebab yang bersangkutan bermasalah hukum,” kata Meidodga seperti dilansir Antara. Menurut Meidodga, pada Januari 2015 telah resmi menjalankan tugas selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi…

Read More
Gorontalo Hukum 

Di Gorontalo, Ada Aliran Sesat yang Lebih Jahat dari ISIS

Gorontalo – Selain aliran ISIS yang sampai kini membuat banyak orang ketakutan, ternyata masih ada aliran lain yang lebih jahat dari ISIS. Aliran tersebut adalah Gafatar dan penyebarannya sudah ada di beberapa daerah seperti Gorontalo. “Gafatar perlu dicegah, tidak hanya diwaspadai,” kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik (Kesbangpol) Gorontalo Utara, Abdul Wahab Paudi, seperti dilansir tribun news, Selasa, 6 Januari 2015. Wahab mengatakan, bahwa pihaknya sudah menyelidiki aliran tersebut yakni masuk melalui Desa Ombulodata, Kecamatan Kwandang. “Itu merupakan aliran pemurtadan bagi masyarakat yang beragama,” ujar Wahab. Aliran ini, kata Wahab,…

Read More
Hukum Nusa Tenggara Timur 

Tak Ada Perda, Penyebab Maraknya TKI Ilegal di NTT

Kupang – Kasus human traficking dan TKI ilegal sering terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Bukan tanpa alasan memang, ada beberapa faktor penyebab bertambah suburnya praktek tersebut apalagi lapangan pekerjaan di NTT masih kurang. Kapolda NTT, Brigadir Jenderal Polisi, Drs. Endang Sunjaya menyatakan bahwa banyak warga NTT yang memilih berangkat bekerja sebagai tenaga kerja ke luar negeri. Namun sayang kebanyakan mereka lebih memilih cara yang ilegal. “Bahkan modus barunya sekarang mereka bekerja ke Malaysia melalui Timor Leste,” ujar Brigjen Endang di Mapolda NTT, seperti dilansir Tribun, Rabu (28/1/2015). Menurut Kapolda…

Read More
Hukum Nusa Tenggara Timur 

Ada Pegawai Ditangkap Polisi Karena Main Kartu, Walikota Kupang Berang

Kupang – Walikota Kupang, Jonas Salean, SH, M.Si, berang dan menginstruksikan kepada semua pimpinan SKPD supaya tidak bermain kartu di kantor saat bekerja. Ini menindaklanjuti, adanya salah satu kepala bidang Kota Kupang yang ditangkap polisi karena bermain kartu di kantor. “Saya sudah membuat instruksi melalui surat Edaran kepada semua pimpinan SKPD di lingkup Pemkot Kupang agar tidak boleh bermain kartu di kantor baik jam kantor maupun sesudah jam kantor,” kata Jonas, seperti dialnsir Tribun News, Rabu (28/1/2015). Jonas mengaku bahwa saat ini sebagai pimpinan dirinya tidak bisa memberikan hukuman karena…

Read More