Hukum Sulawesi Barat 

Akhirnya, 2 Tersangka Bansos Sulbar Resmi Ditahan

Makassar – Dua tersangka kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) Pemprov Sulbar TA 2007 resmi ditahan. Tersangka berinisial S dan T itu ditahan setelah tim penyidik bidang pidana khusus Kejati Sulsel memeriksanya. Dia yang berinisial S merupakan mantan Kepala Biro Keuangan Pemprov Sulbar yang kini menjabat Kepala Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian (Diskopdagperin) Sulbar. Sementara T merupakan mantan Bendahara Pengeluaran Pemprov Sulbar. Kedua tersangka menolak menandatangani surat penahanan, namun meski begitu mereka tetap digelandang ke Lembaga Pemasyarakatan Makassar (Lapas) Klas I Gunungsari Makassar, Rabu (28/5/2014). Kajati Sulsel Muhammad Kohar…

Read More
Hukum Sulawesi Tengah 

20 SKPD Sulteng Manipulasi Laporan, Ini Reaksi Gubernur

Palu – Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI perwakilan Sulteng merilis Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) untuk lembaga pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK menemukan sejumlah laporan keuangan yang tidak signifikan. Gubernur Sulteng, Longki Djanggola mengaku malu dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), dimana terdapat Rp11, 23 miliar yang tidak memenuhi syarat pertanggung jawabanyang berasal dari 20 SKPD. “Terkadang adik-adik kita dibawah ini sering melakukan kecurangan melalui laporan perjalanan dinas,” kata Longki dalam koverensi pers, Senin (26/05) di Kantor DPRD Sulteng. Longki mengatakan, bahwa kesalahan yang berasal dari permainan…

Read More
Hukum Sulawesi Selatan 

Kantor Gubernur Sulsel Kemalingan

Makassar – Kantor gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) disatroni maling Senin 26 Mei 2014. Biro Pemerintahan Umum dan Biro Bina Kesra dibobol dan uang Rp15 juta serta tiga buah laptop raib digondol kawanan maling tersebut. “Yang hilang itu ada berkas, uang Rp15 juta dan laptop tiga,” kata salah seorang cleaning service, Rukiyah. Dilansir Fajar.co.id, kejadian itu kira-kira terjadi pada Sabtu atau Minggu malam dan kejadian baru diketahui Senin pagi tadi. Lebih lanjut Rukiyah mengatakan, awalnya kejadian itu diketahui oleh temannya. Mereka menemukan dua ruangan tersebut terbuka. “Teman ku ji yang lihat…

Read More
Hukum Maluku 

Jelang Piala Dunia, Warga Dihimbau Tidak Mengibarkan Bendera Negara Asing

Ambon—Euforia Piala Dunia 2014 mulai dirasakan di berbagai negara di dunia termasuk di Indonesia. Ada banyak aksesoris yang berkaitan dengan tim kesayangan yang akan bertanding mulai banyak dipasang dari mulai sudut kamar sampai sudut kota. Meski begitu, ternyata tidak semua aksesoris itu aman dan layak digunakan. Ada beberapa aksesoris yang dihimbau untuk tidak dipasang apalagi di kawasan publik. Aksesoris tersebut yakni bendera negara-negara peserta Piala Dunia. Danrem 151/Binaiya Ambon Maluku Kolonel Inf Wanti F Mamahit misalnya, dia berharap agar masyarakat tidak mengibarkan bendera negara asing tersebut. “Pengibaran bendera negara asing…

Read More
Hukum Papua 

Korupsi Block Grand, Kejati Papua Bakal Panggil Bupati Biak

Jayapura – Kasus dugaan dana block grand renovasi ruangan kelas di Kabupaten Supiori, tahun anggaran 2012 yang bersumber dari APBN terus ditelusuri. Rencananya, terkait kasus korupsi sebesar Rp10 miliar itu, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua akan memanggil mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Supiori berinisial YS. Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua, E.S Maruli Hutagalung mengatakan jika YS saat ini menjabat sebagai Bupati Kabupaten Biak Numfor. “Kami akan periksa dia sebagai saksi pengembangan kasus ini,” kata Hutagalung, seperti dilansir majalahselangkah.com. Pemanggilan Bupati Biak Numfor itu, kata Hutagalung, yakni sebagai saksi lantaran yang bersangkutan…

Read More
Hukum Sulawesi Selatan 

Hutang Pejabat Pemkab Sidrap Mencapai Rp3,7 Miliar

Sidrap – Pemkab Sidrap memiliki hutang yang cukup besar yakni mencapai Rp3,7 miliar. Bahkan, ironisnya, hingga saat ini, hutang tersebut belum jua dilunasi. Hutang tersebut adalah hutang mereka para aparatur dan telah menjadi temuan auditor BPK dan Inspektorat sejak tahun 2009 lalu. Mereka yang masuk dalam daftar yang berutang di antaranya pejabat struktural, kepala sekolah, dan anggota DPRD Kabupaten Sidrap Periode 2004-2009 lalu. Dilansir fajar.co.id, hutang kepala sekolah dalam rinciannya mencapai Rp500 juta, sementara pejabat struktural dan rekanan mencapai Rp3,1 miliar lebih, dan sisanya yakni hutang dari mantan anggota DPRD…

Read More
Hukum Sulawesi Tengah 

Cegah Narkoba di Sekolah, BNNK Palu Gelar Lomba Bebas Narkoba

Sulteng – Tahun 2014 ini BNNK Palu akan menyelenggarakan Lomba Sekolah Bebas Narkoba untuk sekolah-sekolah yang ada di Palu. Kemudian untuk 10 sekolah yang dinilai mampu melaksanakan program tersebut akan mendapatkan penghargaan. Kepala Badan Nasional Narkotika Kota (BNNK) Palu, AKBP Sumantri Sudirman mengatakan, kegiatan ini bertujuan tujuan untuk meningkatkan kepedulian di kalangan siswa/siswi SMA/SMK dan Madrasah Aliyah (MA), terhadap penyalahgunaan narkoba yang saat ini sudah masuk ke lingkungan sekolah. Menurut AKBP Sumantri, lomba sekolah bebas narkoba di Kota Palu ini dibagi kedalam dua tahap; pertama, lima sekolah pada pekan pertama…

Read More