Hukum – Page 218 of 242 – Indonesia Timur

Kasus KDRT di Kupang Masih Cukup Tinggi

11/05/2014 kdrt0 comment

Kupang – Kasus KDRT di Kupang dinilai masih sangat tinggi, bahkan Lembaga rumah perempuan Kupang selama tiga tahun terkahir ini telah menangani sebanyak 272 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Divisi publik lembaga rumah perempuan, Theresia Siti mengatakan kasus KDRT di Kupang masih cukup tinggi. Menurutnya, salah satu faktor penyebabnya adalah karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap UU KDRT. “Kasus KDRT itu terjadi pada 2012 sebanyak 114 kasus, 2013 sebanyak 105 kasus dan 2014 dari bulan Januari hingga April sebanyak 53 kasus,” terang Theresia, seperti dilansir nttterkini.com, Minggu, 11 Mei 2014.…

Hukum Nusa Tenggara Timur

Polda NTT Musnahkan Barang Sitaan, Miras Sebanyak 7.100,5 liter

10/05/2014 barang sitaan, Miras, narkoba0 comment

Kupang – Ribuan barang sitaan berupa obat terlarang seperti narkotika, psikotropika, zat adiktif dan Minuman Keras di musnahkan. Pemusnaan benda sitaan itu dilakukan oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, Jum’at 9 Mei, di Markas Kepolisian Daerah NTT. “Salah satu barang sitaan yang dimusnahkan yaitu, dua paket Narkotika jenis Shabu yang merupakan temuan dalam kegiatan razia di tempat hiburan malam di Kota Kupang,” kata Kepala Kepolisian Daerah NTT Brigjen Pol Untung Yoga Ana, seperti ditulis di metrosulteng.com. Sedangkan, untuk sitaan miras lanjut Untung, yakni dari hasil razia sejak bulan Juli tahun…

Hukum Internasional

Imigran Menuju Australia Diusir, Satu Kapal Tenggelam

09/05/2014 0 comment

Kupang – Sebanyak 20 imigran yang akan masuk perairan negara itu diusir oleh Angkatan Laut Australia di Laut Timor. TNI Angkatan Laut Indonesia akhirnya menyelamatkan mereka pada Senin (5/5) dan kemudian diserahkan ke Polres Rote Ndao di Pulau Rote. Dilansir lintasntt.com, imigran yang diusir terdiri dari 16 orang asal India, dua orang asal Nepal, dan dua lagi dari Albania. Mereka menyewa dua perahu nelayan dari Pulau Rote tujuan Australia namun begitu akan memasuki perairan Australia, muncul dua kapal perang Australia yang langsung menggiring mereka kembali ke perairan Indonesia. Akibatnya, satu…

Hukum Sulawesi Utara

Pemadaman Listrik oleh PLN di Sulut Mengundang Banyak Tudingan

07/05/201425/11/2014 pemadaman listrik, pt pln0 comment

Manado – Pemadaman listrik di wilayah Sulawesi Utara (Sulut) terjadi hampir setiap hari. Ini menjadi bahan pembicaraan yang sering dibicarakan (Trending Topik) khsusunya di Sulut. Bahkan muncul interpretasi dan tudingan yang beragam dari masyarakat terhadap pihak BUMN tersebut. Sebagian warga menyesalkan proses pemadaman tersebut karena menghambat segala aktifitas masyarakat. Bahkan meski telah dibuat jadwal pemadaman, namun terkadang jadwal tersebut tidak ditepati. “Jangan kan setiap hari harus ada pemadaman. Jadwal padam pun kadang tak tepat atau tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan,” kata salah seorang warga. Selain itu, dilansir manadotoday.com, salah…

Hukum Sulawesi Utara

Sering Bolos, PNS Minsel Bakal Dapat Sanksi Tegas

05/05/201406/05/2014 minahasa selatan, PNS Bolos, tetty paruntu1 Comment

Bolos kerja di lingkungan Pegawai Negeri Sipil (PNS), honorer atau tenaga kontrak sudah mejadi kebiasaan sehingga Pemda Minsel merasa perlu untuk memberi sanksi

Hukum Sulawesi Tenggara

Aksi May Day, Massa di Kendari Pertanyakan PHK Tanpa Pesangon

02/05/201415/09/2014 hari buruh, kendari, mayday, PHK0 comment

Kendari – Massa yang tergabung dalam Perhimpunan Gerakan Keadilan kota Kendari, aliansi masyarakat oposisi Sultra dan lembaga masyarakat buruh Sultra berunjuk rasa di depan kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kendari. Aksi tersebut dilakukan dalam rangka memperingati hari buruh (may day) yang jatuh pada 01 Mei kemarin. Massa aksi menuntut penyelesaian tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh beberapa perusahaan di Kendari. Mereka menuntut pihak Disnakertrans agar melakukan pengawasan ketat terhadap perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan tidak sesuai dengan aturan. Perwakilan masing-masing demonstran dipersilahkan…

Hukum Nusa Tenggara Timur

Dianggap Eksploitasi Kemiskinan NTT, Unilever Minta Maaf

01/05/201428/06/2024 ayub titu eki, frans lebu raya, iklan, kabupaten kupang, media tv, PT UNILEVER, video0 comment

PT Unilever meminta maaf pada masyarakat dan pemerintah Provinsi NTT setelah tayangan iklan Lifebuoy diprotes karena dianggap mengeksploitasi kemiskinan di NTT.

Hukum Sulawesi Utara

Wagub Sulut; ‘Saya berharap PNS tak korupsi jam kerja’

30/04/201420/01/2015 korupsi0 comment

Sulut – Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) DR. Djouhari Kansil MPd, akhir-akhir ini kerap menerima laporan banyaknya PNS yang tak disiplin pada saat jam kerja. Karenanya, Kansil meminta seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemprov Sulut untuk tidak melakukan “korupsi” jam kerja. Kansil berharap seluruh PNS harus tetap mengedepankan pelayanan yang prima ke masyarakat, serta mengetahui tugas pokok dan fungsinya. “Saya harap PNS tak korupsi jam kerja karena sebagai abdi negara, kita dibayar untuk memberikan pelayanan yang prima ke masyarakat,” kata Kansil. Lebih lanjut, Kansil juga meminta kepada seluruh…

Hukum Sulawesi Selatan

Inilah 6 Kelompok Geng Motor di Makassar yang Tengah Diburu Polisi

24/04/2014 geng motor0 comment

Makassar – Pihak kepolisian Makassar saat ini tengah fokus mengejar enam kelompok geng motor yang meresahkan keamanan. Keenam kelompok geng motor tersebut telah teidentifikasi yakni geng Halilintar, Lada Hitam, Kopergo, Mappakkoe, Tetta dan My In Moral (MIM). Kelompok geng motor tersebut telah teridentifikasi memiliki aktiftas anarkisme dan sudah berada diluar batas kenakalan remaja. Basis gerakan dari keenam kelompok geng motor tersebut pun telah diketahui. Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Fery Abraham mengungkapkan jika pihaknya telah melakukan koordinasi dengan jajaran TNI dan Pemerintah kota. “Ini untuk mengoptimalkan sinergitas dalam menangani masalah ini…

Hukum Maluku

Diduga Terlibat Korupsi Bansos, Bupati SBB Bakal Diperiksa

21/04/2014 korupsi, korupsi bansos0 comment

Ambon – Diduga terlibat kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) senilai Rp 11.632.114.743, bupati SBB, Jacobus F. Puttileihalat bakal diperiksa penyidik Kejati Maluku. Puttileihalat akan diperiksa karena sebagai penguasa Ia tahu perencanaan hingga seluk beluk penggunaan dana tersebut. Diketahui, dana bansos itu dialokasikan pada APBD tahun 2011, namun setelah dicairkan dana tersebut tak digunakan sesuai peruntukkannya yakni untuk penanganan bencana alam. Namun laporan pertanggung jawaban fiktif-pun dibuat seolah olah dana itu digunakan bagi kepentingan bansos sebenarnya padahal tidak. Dana bansos itu diduga mengalir ke pilkada SBB dan sengaja di rencanakan…