Hot Hukum Sulawesi Tenggara 

Sultra, Barometer Percontohan Kerukunan Umat Beragama

Kendari – Karena tingkat kerukunan umat di Sulawesi Tenggara (Sultra) terlihat sangat baik, maka Sultra layak menjadi barometer percontohan kerukunan umat beragama di Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Menteri Agama Republik Indonesia. Prof. Dr. H Nasaruddin Umar, MA, saat tatap muka dengan jajaran Kemenag Sulawesi Tenggara (Sultra) di Kendari, belum lama ini. Wamenag memberikan apresiasi kepada Sultra karena meskipun di daerah ini banyak umat agama lain, namun selama ini tidak pernah ada gesekan horizontal antara umat beragama. “Kerukunan umat beragama di Sultra yang merupakan daerah teraman,” katanya, seperti dilansir…

Read More
Hukum Nusa Tenggara Timur 

Wisatawan Thailand Tenggelam Saat Diving di Pulau Komodo

Kupang—Seorang wisatawan asal Thailand dilaporkan tenggelam di perairan Pulau Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur sejak Kamis (17/4) sekitar pukul 11.00 Wita. Wisatawan yang diketahui bernama Thapana Thiracharcenpanaya itu sampai Jumat (18/4) pagi belum diketemukan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, mereka tenggelam saat menyelam di perairan Gililawa Laut, Kecamatan Komodo bersama rekan-rekannya. “Ketika selesai menyelam, rekan-rekannya muncul tetapi ia tidak muncul,” kata Agen PT Grand Komodo Ketut Suatika. Menanggapi hal itu, Tim Serach And Rescue (SAR) Labuan Bajo bersama Pos TNI Angkatan Laut, KPPP Laut , Syahbandar langsung melakukan pencairan…

Read More
Hukum 

TNI AU Bakal Bangun Satuan Radar di Indonesia Timur

Timika – Pada tahun 2015, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) berencana untuk membangun Satuan Radar (SR) di wilayah indonesia timur. Hal itu dilakukan untuk memperkuat pertahanan wilayah khususnya bagian udara Indonesia. Panglima Komando Sektor IV Pertahanan Udara Nasional, Marsekal Madya TNI Asnam Muhidir dari Timika mengatakan, kekuatan recover udara kawasan timur Indonesia, terutama Papua menjadi bertambah. “Yang ada saat ini adalah satuan radar 242 Biak, satuan radar 243 Timika, satuan radar 244 Merauke dan satuan radar 245 Saumlaki, Maluku Tenggara Barat,” katanya, Rabu (16/4). Selain papua, TNI AU…

Read More
Hukum Sulawesi Tenggara 

Kurun Waktu 6 Tahun, Pemprov Sultra Hasilkan 5.144 Produk Hukum

Kendari – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam mengaku, selama enam tahun masa kepemimpinannya, sedikitnya sudah 5.144 produk aturan hukum yang telah diputuskan. Dari jumlah keputusan itu terdiri dari 64 peraturan daerah (perda), 414 Peraturan gubernur (pergub), 4.439 surat keputusan (SK) dan 227 Momerandum of Undestending (MoU. Hal itu disampaikan pada acara ekspos hasil pembangunan selama enam tahun memimpin Sultra bersama pasangannya HM Saleh Lasata sebagai wakil gubernur, di Kendari, Selasa. “Produk hukum yang tercatat sebanyak 5.144 keputusan itu terhitung 2008-2013 atau enam tahun masa kepemimpinannya,” kata gubernur. Bahkan, gubernur…

Read More
Hukum Sulawesi Selatan 

Berakhir Masa Bhakti, Legislator DPRD Sidrap diminta “Angkat Kaki”

Sidrap – Menyusul akan berakhirnya masa bhakti, kalangan anggota DPRD Kabupaten Sidrap periode 2009-2014 diminta mengosongkan rumah dinasnya. Selain itu, mereka juga diminta untuk mengembalikan seluruh fasilitas ke pemerintah. Adapun fasilitas pemerintah yang diminta untuk dikembalikan diantaranya, mobil, motor, rumah dinas bahkan juga laptop. Semua fasilitas tersebut harus dikembalikan karena akan digunakan untuk anggota DPRD yang baru nantinya. “Rencana penarikan aset yang dikuasai legislator dilakukan dalam waktu dekat ini,” kata Kepala Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sidrap, Yusri Jabir melalui siaran persnya, belum lama ini. Menurut Yusri, fasilitas…

Read More
Agenda Hukum Sulawesi Tengah 

Tahun Ini, Jatah Penerimaan Polwan Sulteng Sebanyak 150 Personel

Palu – Bagi para wanita yang memiliki keinginan untuk penjadi polisi wanita (Polwan), kali ini Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah membuka penerimaan calon Polisi Wanita (Polwan) yang rencananya akan ditempatkan di sejumlah Polsek yang ada di Sulteng. “Penerimaan calon Polwan ini, tidak lain perintah langsung Presiden RI, Susilo Bambang Yudoyono (SBY) melalui Kapolri Jendral Pol Sutarman yang disebar ke seluruh Polda se-Indonesia,” ujar Pejabat Humas Polda Sulteng, Kompol Rostin T. Menurutnya, tahun 2014 ini, sekitar 70 personel Polwan diminta langsung oleh presiden agar diterima. “Polda Sulteng sendiri, mendapat jatah 150…

Read More
Hukum Papua 

Diduga Tak Loyal, Gaji Sejumlah Pejabat Intan Jaya Ditahan

Intan Jaya – Karena alasan tak loyal, Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni dikabarkan menahan gaji para pegawai pemerintahan Intan Jaya. Hal itu disampaikan oleh staf di Dinas Kesehatan Intan Jaya, Yoseph Tipagau serta Jhon Sani, selaku Staf di salah satu distrik di Intan Jaya. “Gaji dihentikan dari kepala kampung sampsi para SKPD. Setelah pemilihan Caleg baru gaji kami akan diaktifkan,” kata Tipagau, seperti dilansir majalahselangkah.com, (08/4/14). Menurutnya, penahanan gaji tersebut dipicu oleh 5 kepala dinas yang dianggap melawan dan tidak loyal. “Akibatnya, beberapa pegawai tidak masuk kerja. Aktivitas pelayanan untuk…

Read More
Hukum Papua 

Tuntut Pembebasan Tapol, Mahasiswa Uncen Palang Kampus

Jayapura – Kampus Uncen Jayapura di Kelurahan Yabansai, Distrik Heram kembali dipalang para  Mahasiswa. Mahasiswa yang menamakan dirinya Solidaritas Mahasiswa Peduli HAM dan Rakyat Papua mengancam tidak akan membuka palangan tersebut sebelum pihak Rektor Uncen Jayapura bertemu dengan para mahasiswa. Aksi pemalangan tersebut berlangsung senin, 07 april 2014, sekitar pukul 08.00 WIT dan menyebabkan kegiatan perkualiahan lumpuh total. Mahasiswa yang hendak ke kampusnya masing-masing berbalik arah untuk pulang ke rumahnya. Koordinator demo, Alfares Kapisa mengatakan, aksi pemalangan itu bisa berlanjut terus setiap harinya, apabila pihak Manajemen Rektor Uncen tidak menjawab…

Read More
Hukum Nusa Tenggara Timur 

Akhirnya, TKI Wilfrida Asal NTT Bebas dari Hukuman Mati

Kupang— Sebelumnya terancam hukuman mati, TKI Wilfrida Soik akhirnya divonis tidak bersalah dalam sidang Mahkamah Tinggi Kota Bharu, Kelantan, Malaysia, Senin (7/4). Sebelumnya, TKI asal Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT) ini terancam hukuman gantung karena diduga membunuh majikannya. Setelah bebas, Wilfrida tidak akan langsung dipulangkan ke indonesia, namun akan menjalani rehabilitasi dulu di Johor Hospital, Malaysia. “Kita bersyukur Wilfrida bebas. Ini berkat doa dan perjuangan tidak lelah dari pemerintah dah masyarakat Indonesia,” kata Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Nusa Tenggara Timur Sarah Lerry Mboeik. Dikutip lintas ntt.com, sebelumnya…

Read More
Hukum Maluku Politik 

Kapolda Maluku; Keamanan Pemilu adalah Harga Mati

Maluku — Memasuki pelaksanaan hari pemungutan suara 9 April mendatang, jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Maluku terus menyiapkan diri. Aparat kepolisian bertugas mengamankan jalannya pesta politik lima tahunan itu agar berjalan aman dan lancar. Polda Maluku menambah 101 Personil; 70 personil brimob, ditambah dari satuan Sabhara untuk menambah personel pengamanan di Polres Malra. Secara keseluruhan aparat tambahan yang diterjunkan Polda ke Polres se-Maluku sebanyak 829. “Sedangkan  seluruh jajaran Polda yang ikut pengamanan pemilu ini yakni 4.300 anggota,” ujar Kapolda Maluku, Brigjen (Pol) Ismail Murad di Mapolres Malra, beberapa hari lalu. Jumlah…

Read More